Seakan tak habis bagaikan air mengalir, selalu saja wacana yang berkembang di Sumbawa membuka keingintahuan komponen Sumbawa akan apa yang telah dan akan terjadi. Sederet wacana telah menanti untuk dikomentari dari warung pojok sampai instansi – instansi pemerintah dan swasta, tidak ketinggalan pula penentu kebijakan selalu siap sedia guna mengambilkan bargaining dari wacana yang terus berkembang tersebut. Itulah suasana pola pikir politik yang telah banyak terkooptasi dalam benak dan pikiran masyarakat Sumbawa. Yang pada akhirnya sangat pandai dalam beretorika namun sangat minim menampakkan hasil kongrit.
Wacana wagub NTB merupakan kenyataan yang tidak bisa dibendung begitu saja, ketika perubahan konstelasi politik lokal menginginkan Sumbawa berperan sebagai pendamping dalam pencalonan Gubernur NTB periode mendatang. Nuansa peran ini makin mengkristal disaat beberapa komponen Sasak menawarkan komposisi strategis ; Gubernur : Sasak, Wagub : Sumbawa. Sebuah tawaran yang sangat menarik jika itu bisa diwujudkan. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwa dunia politik merupakan arena ketidakpastian. Kristalisasi Calon Wagub NTB dari Sumbawa mulai menampak, nama yang kuat beredar tak lain adalah H.B. Thamrin Rayes yang saat ini masih memegang posisi Sekda Sumbawa. Pada dasarnya SDM Sumbawa masih banyak yang memenuhi kriteria untuk menjadi Wagub NTB. Kesempatan untuk mengajukan diri sebagai cagub dan cawagub NTB terbuka bagi siapa saja, dari tukang becak sampai profesorpun berhak mengajukan diri menjadi calon. Persoalannya punyakah kekuatan politis bagi calon tersebut untuk meraih suara di DPRD NTB. Komposisi lintas partai berdasarkan etnisitas sudah tentu akan dimenangkan oleh etnis Sasak. Komposisi ini dalam koridor normatif jika kita melihat dari prosentase keberadaan etnis Sasak di DPRD NTB saat ini. Dilain pihak stretgi Gubernur saat ini ( Harun Al Rasyid ) untuk mencalonkan diri sebagai gubernur NTB lagi patut disikapi dengan berbagai analisis. Harun dengan kekuatan uangnya sudah tentu sudah mengakaderisasi orangnya di DPRD NTB. Tak semudah apa yang kita pikirkan jika strategi lintas fraksi berbasis etnis dapat dilaksanakan. Persoalannya anggota DPRD NTB lebih berkomitmen terikat pada tali etnisitas atau malah lebih tertarik dengan materi yang ditawarkan ? jika ada komitmen bersama untuk memajukan ikatan etnisitas niscaya Komponen Sasak bisa menjadi orang nomor satu di NTB. Namun jika komitmen ini luntur disaat – saat akhir pemilihan digedung DPRD NTB maka sudah tentu Harun akan melaju seperti halnya pemilihan Gubernur NTB lima tahun lalu.
Paralel dengan wacana Gubernur NTB di Sumbawa, awal 2003 ini Wacana Pembentukkan propinsi Sumbawa kembali bergulir dari Jakarta. Tak tanggung – tanggung target realisasi keluarnya rekomendasi DPR – RI tahun 2003 ini juga. Wacana propinsi Sumbawa sempat terhenti sekitar dua tahun ketika persoalan nama propinsi berganti menjadi Bima. Propinsi Sumbawa saat ini merupakan propinsi Sumbawa yang memberikan bargaining lebih kuat kepada Sumbawa. Dari pemilihan nama sampai dengan letak Ibu Kota Propinsi Sumbawa masih diuntungkan. Komite Persiapan Pembentukkan Propinsi Sumbawa yang berpusat di Jakarta semakin intensif melakukan serangkaian aktifitasnya. Dari pertemuan rutin, rapat pleno, pelaksanaan rencana kerja taktis sudah mulai dijalankan. Persoalannya yang timbul mengenai wacana propinsi Sumbawa ini adalah pandangan komponen Sumbawa yang ada di Sumbawa bahwa ide pembentukkan Propinsi ini lebih dilatarbelakangi oleh keinginan pencetus ide untuk mendapat kedudukan jika propinsi ini terbentuk. Padangan ini semakin diperkuat jika mereka melihat mantan – mantan penguasa orde baru yang saat ini berada dalam komite pusat maupun daerah. Pandangan ini masih wajar berkembang dalam masyarakat Sumbawa karena sosialisasi tentang rencana pembentukkan propinsi Sumbawa ini masih minim. Sehingga anggapan yang berkembang adalah wacana propinsi ini hanya diusung oleh komponen elitis bukan komponen rakyat. Target waktu dari KP3S pusat untuk mengoalkan propinsi Sumbawa ini merupakan tantangan serius bagi individu yang ada didalamnya. Khususnya di Jakarta intensitas pertemuan komponen dari Kabupaten Sumbawa makin sering dilakukan guna menyatukan persepsi tentang arah perjuangan propinsi Sumbawa. Bertolak belakang dengan wacana di Sumbawa Wacana Propinsi Sumbawa masih kalah dibandingkan dengan wacana Wagub NTB dengan komposisi S-S.
Satu lagi wacana yang mungkin tidak akan habis – habisnya selama Latief Majid masih berkuasa sebagai Bupati Sumbawa adalah KKN yang sengaja disemainya. Keprihatinan tentang kondisi Sumbawa saat ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Sumbawa yang berada di Sumbawa, tapi juga oleh masyarakat Sumbawa yang barada diluar Sumbawa seperti halnya, Mataram dan pulau Jawa. Tepatnya Ahad, 9 Pebruari 2003 Ikasum Jaya telah mengadakan acara Silaturrahmi dan Dialog Interaktif yang bertema SILATURRAHMI MASYARAKAT SUMBAWA JAKARTA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAERAH SUMBAWA. Dalam silaturrahmi yang menampilkan pembicara ; Hatta Taliwang, Wahid Salim, M.Oktoufik, Zulkiflimasyah dan Daeng Ewan sempat disinggung mengenai kondisi Sumbawa kekinian yang telah dihancurkan oleh Rezim berkuasa Latif Majid. Secara jujur nara Sumber dan peserta mengakui bahwa kondisi Sumbawa saat ini sangat memprihatinkan dengan mengedepankan pola Koncoisme sebagai kebijakan pemerintah. Yang pada akhirnya pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang yang dekat dengan penentu kebijakan. Sudah tentu yang patut disesalkan naiknya Latif Majid sebagai Bupati Sumbawa yang tidak bertanggung jawab atas Sumpah jabatannya selaku Bupati Sumbawa. Merebaknya KKN yang seolah – olah sangat tidak mungkin diungkap merupakan kenyataan suram yang terjadi saat ini di Sumbawa. Peran lembaga Legeslatif sama halnya dengan peran eksekutif yang di Pimpin Latif Majid. Kedua lembaga ini seolah – olah telah tenggelam dalam kubah permainan mereka tanpa menghiraukan sejauh mana perubahan positif yang terjadi dalam masyarakat. KKN Latif Majid yang semula telah diprediksikan akan terjadi kini malah semakin mengkuatirkan ketika peran lembaga hukum mati suri dengan palayanan Latif Majid. Berbagai upaya dilakukan oleh Latif Majid agar lembaga hukum hanya menyentuh pelanggar hukum diluar koncoisme Latif dan itu terlihat berhasil. Sehingga Latif Majid bisa menjadikan indikator ini sebagai keberhasilan lembaga hukum di Sumbawa untuk menyeret pelaku KKN. Padahal gembong KKN yang sebenarnya saat ini masih berkuasa tak Lain adalah Latif Majid sendiri. Sangat naif kenyataan yang disodorkan oleh lembaga hukum di Sumbawa, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kroni – kroni Latif Majid masih saja dipolemikkan, bukan malah diintesifkan pada upaya menguak lebih dalam.
Tiga wacana diatas telah dan akan berkembang dalam masyarakat Sumbawa namun yang perlu diingat bahwa KKN Latif Majid harus diseriusi oleh komponen yang ada di Sumbawa saat ini. Bukan mustahil Sumbawa hanya akan berbangga dengan DAU, PAD dan Royalti yang diterimanya tapi akan menangis jika melihat hasil dari dana tersebut disalurkan. Yang lebih parah lagi adalah upaya brainstorming dari penguasa saat ini agar semua komponen mau terlibat dalam lingkaran KKN berjamaah yang mata rantainya sangat panjang ini. Jika brainstorming ini berhasil harapannya satu – satu nya adalah Asap dari Penguasa Alam ini segera diturunkan ke Sumbawa. Karena itulah jalan keluar yang bisa menyadarkan kita semua.
Generasi muda dituntunt untuk tidak terlibat dalam brainstorming KKN penentu kebijakan di Sumbawa, karena multiplier effectnya akan sulit dihilangkan dalam beberapa generasi mendatang. “life shrinks or expands in proportion to your courage to make changes”. Kehidupan menyusut atau berkembang menurut proporsinya sesuai keberanian Anda membuat perubahan.
Jakarta, 3 March 03
Arif Hidayat
Paralel dengan wacana Gubernur NTB di Sumbawa, awal 2003 ini Wacana Pembentukkan propinsi Sumbawa kembali bergulir dari Jakarta. Tak tanggung – tanggung target realisasi keluarnya rekomendasi DPR – RI tahun 2003 ini juga. Wacana propinsi Sumbawa sempat terhenti sekitar dua tahun ketika persoalan nama propinsi berganti menjadi Bima. Propinsi Sumbawa saat ini merupakan propinsi Sumbawa yang memberikan bargaining lebih kuat kepada Sumbawa. Dari pemilihan nama sampai dengan letak Ibu Kota Propinsi Sumbawa masih diuntungkan. Komite Persiapan Pembentukkan Propinsi Sumbawa yang berpusat di Jakarta semakin intensif melakukan serangkaian aktifitasnya. Dari pertemuan rutin, rapat pleno, pelaksanaan rencana kerja taktis sudah mulai dijalankan. Persoalannya yang timbul mengenai wacana propinsi Sumbawa ini adalah pandangan komponen Sumbawa yang ada di Sumbawa bahwa ide pembentukkan Propinsi ini lebih dilatarbelakangi oleh keinginan pencetus ide untuk mendapat kedudukan jika propinsi ini terbentuk. Padangan ini semakin diperkuat jika mereka melihat mantan – mantan penguasa orde baru yang saat ini berada dalam komite pusat maupun daerah. Pandangan ini masih wajar berkembang dalam masyarakat Sumbawa karena sosialisasi tentang rencana pembentukkan propinsi Sumbawa ini masih minim. Sehingga anggapan yang berkembang adalah wacana propinsi ini hanya diusung oleh komponen elitis bukan komponen rakyat. Target waktu dari KP3S pusat untuk mengoalkan propinsi Sumbawa ini merupakan tantangan serius bagi individu yang ada didalamnya. Khususnya di Jakarta intensitas pertemuan komponen dari Kabupaten Sumbawa makin sering dilakukan guna menyatukan persepsi tentang arah perjuangan propinsi Sumbawa. Bertolak belakang dengan wacana di Sumbawa Wacana Propinsi Sumbawa masih kalah dibandingkan dengan wacana Wagub NTB dengan komposisi S-S.
Satu lagi wacana yang mungkin tidak akan habis – habisnya selama Latief Majid masih berkuasa sebagai Bupati Sumbawa adalah KKN yang sengaja disemainya. Keprihatinan tentang kondisi Sumbawa saat ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Sumbawa yang berada di Sumbawa, tapi juga oleh masyarakat Sumbawa yang barada diluar Sumbawa seperti halnya, Mataram dan pulau Jawa. Tepatnya Ahad, 9 Pebruari 2003 Ikasum Jaya telah mengadakan acara Silaturrahmi dan Dialog Interaktif yang bertema SILATURRAHMI MASYARAKAT SUMBAWA JAKARTA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAERAH SUMBAWA. Dalam silaturrahmi yang menampilkan pembicara ; Hatta Taliwang, Wahid Salim, M.Oktoufik, Zulkiflimasyah dan Daeng Ewan sempat disinggung mengenai kondisi Sumbawa kekinian yang telah dihancurkan oleh Rezim berkuasa Latif Majid. Secara jujur nara Sumber dan peserta mengakui bahwa kondisi Sumbawa saat ini sangat memprihatinkan dengan mengedepankan pola Koncoisme sebagai kebijakan pemerintah. Yang pada akhirnya pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang yang dekat dengan penentu kebijakan. Sudah tentu yang patut disesalkan naiknya Latif Majid sebagai Bupati Sumbawa yang tidak bertanggung jawab atas Sumpah jabatannya selaku Bupati Sumbawa. Merebaknya KKN yang seolah – olah sangat tidak mungkin diungkap merupakan kenyataan suram yang terjadi saat ini di Sumbawa. Peran lembaga Legeslatif sama halnya dengan peran eksekutif yang di Pimpin Latif Majid. Kedua lembaga ini seolah – olah telah tenggelam dalam kubah permainan mereka tanpa menghiraukan sejauh mana perubahan positif yang terjadi dalam masyarakat. KKN Latif Majid yang semula telah diprediksikan akan terjadi kini malah semakin mengkuatirkan ketika peran lembaga hukum mati suri dengan palayanan Latif Majid. Berbagai upaya dilakukan oleh Latif Majid agar lembaga hukum hanya menyentuh pelanggar hukum diluar koncoisme Latif dan itu terlihat berhasil. Sehingga Latif Majid bisa menjadikan indikator ini sebagai keberhasilan lembaga hukum di Sumbawa untuk menyeret pelaku KKN. Padahal gembong KKN yang sebenarnya saat ini masih berkuasa tak Lain adalah Latif Majid sendiri. Sangat naif kenyataan yang disodorkan oleh lembaga hukum di Sumbawa, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kroni – kroni Latif Majid masih saja dipolemikkan, bukan malah diintesifkan pada upaya menguak lebih dalam.
Tiga wacana diatas telah dan akan berkembang dalam masyarakat Sumbawa namun yang perlu diingat bahwa KKN Latif Majid harus diseriusi oleh komponen yang ada di Sumbawa saat ini. Bukan mustahil Sumbawa hanya akan berbangga dengan DAU, PAD dan Royalti yang diterimanya tapi akan menangis jika melihat hasil dari dana tersebut disalurkan. Yang lebih parah lagi adalah upaya brainstorming dari penguasa saat ini agar semua komponen mau terlibat dalam lingkaran KKN berjamaah yang mata rantainya sangat panjang ini. Jika brainstorming ini berhasil harapannya satu – satu nya adalah Asap dari Penguasa Alam ini segera diturunkan ke Sumbawa. Karena itulah jalan keluar yang bisa menyadarkan kita semua.
Generasi muda dituntunt untuk tidak terlibat dalam brainstorming KKN penentu kebijakan di Sumbawa, karena multiplier effectnya akan sulit dihilangkan dalam beberapa generasi mendatang. “life shrinks or expands in proportion to your courage to make changes”. Kehidupan menyusut atau berkembang menurut proporsinya sesuai keberanian Anda membuat perubahan.
Jakarta, 3 March 03
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda