Ada saat menarik untuk diamati, proses suksesi pimpinan daerah merupakan kenyataan yang tak bisa dipungkiri akan mempengaruhi suhu politik daerah. Dampaknya sudah tentu masyarakat dengan beragam segment terjun membentuk wacana dan sekaligus bermain dalam wacana tersebut. Kembali pada proses pemilihan Gubernur NTB empat tahun silam, kemunculan Putera Daerah merupakan refleksi nyata akan perubahan peta perpolitikkan nasional. Momentnya bertepatan dengan pasca reformasi yang menuntut diberinya peluang untuk menentukan masa depan.
Hiruk pikuk pemilihan Gubernur NTB sebelumnya cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa latar belakang etnis dapat dibiaskan menjadi kepentingan politik yang syarat dengan iming – iming. Dari data yang ada anggota Dewan yang beretnis Sasak 31 Orang, Samawa 3 Orang dan 11 anggota Dewan lainnya Berasal dari etnis Mbojo, Jawa dan Bali. Kebetulan pemanang dari proses pemilihan Gubernur tersebut tak lain berasal dari etnis Mbojo yang tak lain “Harun Al Rasyid”.
Untuk saat ini wacana yang berkembang semakin mengkristal dengan makin intensnya beberapa komponen mulai menggulirkan siapa yang berhak menjadi orang pertama diwilayah NTB. Sudah tentu Skenario yang dikembangkan akan menguntungkan beberapa komponen yang sengaja berkoloborasi berdasarkan kepentingan saat ini dan masa depan.
Sumbawa dengan potensi Sumber Daya Alamnya ternyata belum bisa memberikan jati diri yang kokoh dalam permainan politik lokal NTB. Namun saat justru Sumbawa akan dijadikan Patner oleh dua etnis berbeda untuk bisa menggolkan calon yang bertanding. Skenario pertama yang berkembang adalah posisi Gubernur akan dipegang oleh Etnis Sasak dengan didampingi wakilnya dari Sumbawa, skenario kedua adalah Posisi Gubernur akan dipegang oleh Etnis Mbojo dengan Harus Al-Rasyid sevagai kandidat utama, wakilnya etnis Sasak dan Sumbawa akan diberikan porsi sebagai Sekda NTB. Skenario diatas merupakan gambaran yang makin mengkristal dalam dua kubu yang berbeda yaitu Sasak dan Mbojo. Menelusuri pada empat tahun terakhir ini gambaran semakin memperjelas bahwa orang pertama NTB diinginkan oleh kubu Sasak dengan beberapa calon unggulan dan alternatifnya. Keingginan ini dapat dikerucutkan jika etnis Sasak dapat menyatukan persepsinya tentang sejauh mana kepentingan mereka dapat diakomodir oleh anggota Dewan yang memang mayoritas terbesarnya dari Sasak. Jaminan untuk bisa menyatukan persepsi ini belum bisa terjawab, mengingat untuk saat ini Etnis Sasak masih mempunyai beberapa Calon Gubernur. Setidaknya pengalaman empat tahun yang lalu dapat direfleksikan sebagai pelajaran menarik, bahwa belum tentu Ikatan Emosional yang terjalin dalam bentuk etnis akan bisa menyatukan suara di DPRD NTB.
Posisi Sumbawa sebagai barisan Second Line pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan politis ditingkat Lokal NTB, mengingat jumlah Dewan dari Etnis Samawa relatif minim, serta bargaining power anggota Dewan juga masih lemah dibandingkan dengan sepak terjang bargaining Power dari dua etnis lainnya. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh Sumbawa dari kondisi yang ada saat ini, tak lain adalah dalam jangka panjang kepentingannya dapat diakomodir. Masa pemerintahan sebelumnya memberikan gambaran bahwa Sumbawa banyak dijadikan wilayah test case belaka dan justru dijadikan sapi perahan untuk kepentingan lokal NTB.
Harapan untuk mendapatkan kebijakan yang lebih menguntung ternyata sirna ketika masa pemerintahan yang ada saat ini tidak meninggalkan kebijakan yang monumental bagi Sumbawa. Harapan itu timbul ketika Kabupaten Sumbawa yang menempati pulau Sumbawa merasakan ada kedekatan emosional dengan Gubernur terpilih saat itu. Dilain pihak ditingkat propinsi tarik menarik menarik kepentingan antara etnis Sasak dan Mbojo memberikan dampak makin terpojoknya posisi Sumbawa. Pengalaman yang sebaiknya dijadikan bahan renungan untuk bisa menjadikan Sumbawa berperan dalam peta kebijakan lokal NTB. Tak bisa dipungkiri upaya ini akan semakin sulit dilanjutkan jika Sumbawa belum menunjukkan jati diri dalam peta perpolikkan Lokal NTB. Sumbawa selamanya akan dijadikan pendamping guna memenuhi kaidah normatif pendistribusian keberadaan tiga etnis. Dan bukan hanya pendamping ada baiknya politisi Sumbawa dapat menjadikan moment yang ada sebagai jembatan untuk meningkatkan Bargaining Position. Sebagai contoh sederhana keberadaan Fraksi Reformasi di DPR-RI dapat menciptakan pemikiran terbalik tentang teori mayoritas, dengan kemampuan hight politic, fraksi mayoritas dapat dikalahkan dengan bentuk sinergy yang sistematis. Begitu juga dengan kondisi di NTB empat tahun lalu, daya tolak terhadap keberadaan Harun Al-Rasyid begitu dahsyat, tapi itulah sebuah perjalanan politik. Ternyata daya tolak tersebut menjadi sebuah kemenangan. Pada kondisi kekinian peta perpolitikkan lokal yang semakin menghangat setidaknya pengalaman pemilihan Gubernur empat tahun lalu dapat direpliksikan menjadi sebuah sinergy yang bermanfaat. Harun Al-Rasyid dengan kemampuan mobilisasi dana yang cukup besar merupakan tantangan tersendiri bagi komponen Sasak untuk bisa mengalahkan rivalnya. Dilain pihak keinginan beberapa komponen etnis sasak yang menginginkan beberapa orang Putera Daerahnya menjadi CAGUB akan memperlemah daya politis selama pemilihan berlangsung karena pendistrubusian suara akan terpecah.
Mengambil pada teropong etnisitas, bisa jadi komponen Sasak dapat mewujudkan impiannya jika dapat merangkul minimal 77 % dari total etnis Sasak yang ada di DPRD NTB.
Mengamati pada kondisi riel yang saat ini berkembang di tataran lokal NTB, posisi Sumbawa untuk bisa menjadi Orang pertama di NTB sangatlah sulit. Kenyataan ini sangat didukung oleh lemahnya bargaining Sumbawa ditingkat penentu kebijakan lokal NTB, dan juga pada tataran pengambil keputusan di DPRD NTB. Tawaran dari komponen Sasak untuk mengandeng Sumbawa dengan posisi Wagub cukup memberikan tempat bagi Sumbawa, mengingat selama ini Sumbawa cukup dimarginalkan dengan kebijakan yang ada. Setidaknya tawaran tersebut merupakan harapan baru untuk bisa mengangkat Sumbawa berkompetisi dalam tataran Lokal NTB.
Jakarta, 17 Januari 2003
Arif Hidayat
Untuk saat ini wacana yang berkembang semakin mengkristal dengan makin intensnya beberapa komponen mulai menggulirkan siapa yang berhak menjadi orang pertama diwilayah NTB. Sudah tentu Skenario yang dikembangkan akan menguntungkan beberapa komponen yang sengaja berkoloborasi berdasarkan kepentingan saat ini dan masa depan.
Sumbawa dengan potensi Sumber Daya Alamnya ternyata belum bisa memberikan jati diri yang kokoh dalam permainan politik lokal NTB. Namun saat justru Sumbawa akan dijadikan Patner oleh dua etnis berbeda untuk bisa menggolkan calon yang bertanding. Skenario pertama yang berkembang adalah posisi Gubernur akan dipegang oleh Etnis Sasak dengan didampingi wakilnya dari Sumbawa, skenario kedua adalah Posisi Gubernur akan dipegang oleh Etnis Mbojo dengan Harus Al-Rasyid sevagai kandidat utama, wakilnya etnis Sasak dan Sumbawa akan diberikan porsi sebagai Sekda NTB. Skenario diatas merupakan gambaran yang makin mengkristal dalam dua kubu yang berbeda yaitu Sasak dan Mbojo. Menelusuri pada empat tahun terakhir ini gambaran semakin memperjelas bahwa orang pertama NTB diinginkan oleh kubu Sasak dengan beberapa calon unggulan dan alternatifnya. Keingginan ini dapat dikerucutkan jika etnis Sasak dapat menyatukan persepsinya tentang sejauh mana kepentingan mereka dapat diakomodir oleh anggota Dewan yang memang mayoritas terbesarnya dari Sasak. Jaminan untuk bisa menyatukan persepsi ini belum bisa terjawab, mengingat untuk saat ini Etnis Sasak masih mempunyai beberapa Calon Gubernur. Setidaknya pengalaman empat tahun yang lalu dapat direfleksikan sebagai pelajaran menarik, bahwa belum tentu Ikatan Emosional yang terjalin dalam bentuk etnis akan bisa menyatukan suara di DPRD NTB.
Posisi Sumbawa sebagai barisan Second Line pada dasarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan politis ditingkat Lokal NTB, mengingat jumlah Dewan dari Etnis Samawa relatif minim, serta bargaining power anggota Dewan juga masih lemah dibandingkan dengan sepak terjang bargaining Power dari dua etnis lainnya. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh Sumbawa dari kondisi yang ada saat ini, tak lain adalah dalam jangka panjang kepentingannya dapat diakomodir. Masa pemerintahan sebelumnya memberikan gambaran bahwa Sumbawa banyak dijadikan wilayah test case belaka dan justru dijadikan sapi perahan untuk kepentingan lokal NTB.
Harapan untuk mendapatkan kebijakan yang lebih menguntung ternyata sirna ketika masa pemerintahan yang ada saat ini tidak meninggalkan kebijakan yang monumental bagi Sumbawa. Harapan itu timbul ketika Kabupaten Sumbawa yang menempati pulau Sumbawa merasakan ada kedekatan emosional dengan Gubernur terpilih saat itu. Dilain pihak ditingkat propinsi tarik menarik menarik kepentingan antara etnis Sasak dan Mbojo memberikan dampak makin terpojoknya posisi Sumbawa. Pengalaman yang sebaiknya dijadikan bahan renungan untuk bisa menjadikan Sumbawa berperan dalam peta kebijakan lokal NTB. Tak bisa dipungkiri upaya ini akan semakin sulit dilanjutkan jika Sumbawa belum menunjukkan jati diri dalam peta perpolikkan Lokal NTB. Sumbawa selamanya akan dijadikan pendamping guna memenuhi kaidah normatif pendistribusian keberadaan tiga etnis. Dan bukan hanya pendamping ada baiknya politisi Sumbawa dapat menjadikan moment yang ada sebagai jembatan untuk meningkatkan Bargaining Position. Sebagai contoh sederhana keberadaan Fraksi Reformasi di DPR-RI dapat menciptakan pemikiran terbalik tentang teori mayoritas, dengan kemampuan hight politic, fraksi mayoritas dapat dikalahkan dengan bentuk sinergy yang sistematis. Begitu juga dengan kondisi di NTB empat tahun lalu, daya tolak terhadap keberadaan Harun Al-Rasyid begitu dahsyat, tapi itulah sebuah perjalanan politik. Ternyata daya tolak tersebut menjadi sebuah kemenangan. Pada kondisi kekinian peta perpolitikkan lokal yang semakin menghangat setidaknya pengalaman pemilihan Gubernur empat tahun lalu dapat direpliksikan menjadi sebuah sinergy yang bermanfaat. Harun Al-Rasyid dengan kemampuan mobilisasi dana yang cukup besar merupakan tantangan tersendiri bagi komponen Sasak untuk bisa mengalahkan rivalnya. Dilain pihak keinginan beberapa komponen etnis sasak yang menginginkan beberapa orang Putera Daerahnya menjadi CAGUB akan memperlemah daya politis selama pemilihan berlangsung karena pendistrubusian suara akan terpecah.
Mengambil pada teropong etnisitas, bisa jadi komponen Sasak dapat mewujudkan impiannya jika dapat merangkul minimal 77 % dari total etnis Sasak yang ada di DPRD NTB.
Mengamati pada kondisi riel yang saat ini berkembang di tataran lokal NTB, posisi Sumbawa untuk bisa menjadi Orang pertama di NTB sangatlah sulit. Kenyataan ini sangat didukung oleh lemahnya bargaining Sumbawa ditingkat penentu kebijakan lokal NTB, dan juga pada tataran pengambil keputusan di DPRD NTB. Tawaran dari komponen Sasak untuk mengandeng Sumbawa dengan posisi Wagub cukup memberikan tempat bagi Sumbawa, mengingat selama ini Sumbawa cukup dimarginalkan dengan kebijakan yang ada. Setidaknya tawaran tersebut merupakan harapan baru untuk bisa mengangkat Sumbawa berkompetisi dalam tataran Lokal NTB.
Jakarta, 17 Januari 2003
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda