Kapan Happy Ending DPRD Sumbawa mencapai klimaks, bukan rahasia lagi pemandangan tidak sedap selalu dipertontonkan oleh Dewan Sumbawa yang sangat bangga di sebut “Terhormat”. Tugas pokok yang seharusnya mendapat prioritas malah dianggap sebagai kesengajaan yang perlu dipupuk terus.
Pembahasan Anggran Daerah yang seyokyanya sudah final kini malah terus diundur. Dibalik kesengajaan yang tidak profesionalisme ini ada baiknya anggota Dewan Sumbawa mengoreksi kinerja yang selama ini dilakukannya. Bukan malah menuntut seberapa besar kesejahteraan mereka yang harus didapatkan.
Dalam konsep normatifnya, Dewan merupakan perpanjangan suara rakyat yang pada hakekatnya setiap anggota Dewan memegang amanat dari rakyat yang diwakilinya. Konsep ini sangat disadari oleh anggota Dewan ketika mereka mengampayekan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan. Dan malah secara berlebihan mereka menempatkan diri seolah – olah sebagai pahlawan yang bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik. Nyatanya setelah kedudukan itu dicapai segala ocehan kampanye tersebut terlempar dari ingatan mereka. Kita tidak bisa menafikkan kenyataan ini yang malah sudah melembaga, bukan hanya diperankan secara personal.
Dibalik ngaretnya pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Daerah Sumbawa sudah tentu penilaian spontan tercetus “sangat tidak profesional”. Tarik menarik kepentingan dalam pembahasan Anggaran ini sudah tentu menjadi salah satu pemicu mengapa pembahasan Anggaran ini sengaja dimundurkan. Garis merah yang menghubungkan tarik menarik kepentingan ini bisa dijabarkan dalam dua lembaga terkait yaitu Pemerintah Daerah Sumbawa dan DPRD Sumbawa. Apa yang menjadi polemik dalam tubuh pemerintahan Sumbawa akan kinerja yang buruk memberikan dampak nyata akan kepentingan mereka dalam pembahasan Anggaran tahun 2003 ini. Ditambah lagi dengan kinerja DPRD Sumbawa yang bersaing ditingkat minus dengan pemerintah Sumbawa membawa mereka hanya berkutat pada persoalan internal yang tak habis – habisnya.
Sebagai rakyat biasa, mungkin kita berpikir selama ini apa yang dikerjakan oleh DPRD Sumbawa. Gambaran kinerja monumental senantiasa selalu dipertanyakan kapan itu bisa dicapai. Padahal bukan rahasia lagi kesejahteraan DPRD Sumbawa selalu mendapat prioritas.
Akan wajar pembahasan anggaran ini mundur jika stabilitas di Sumbawa tidak kondusif seperti pasca pemeilihan Bupati tiga tahun lalu. Untuk saat ini alasan mengenai banyaknya parlemen jalanan yang menghalangi pembahasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk kemunduran pembahasan tersebut. Kenyataannya kondisi Sumbawa boleh dibilang kondusif sangat jauh berbeda dengan tiga tahun yang lalu. Dan malah sungguh lucu, banyaknya kunjungan wisata dalam selubung kunjungan kerja tidak menambah motivasi kerja Dewan Sumbawa dalam menentukan skala prioritas.
Lambatnya pembahasan anggaran ini bukan hanya berimplikasi pada mundurnya rencana kerja Pemda Sumbawa, tapi akan menambah beban kerja bagi instansi yang akan mengembang rencana dilapangan. Efek ini akan terus berantai sehingga dampak langsung akan dirasakan oleh rakyat Sumbawa.
Belum lagi dengan materi anggaran yang diajukan, yang pasti akan berpolemik ditingkat kepentingan. Skala prioritas untuk merespon pemberdayaan masyarakat masih lemah dibandingkan dengan rancangan anggaran yang menitikberatkan proyek fisik yang selama ini memang prioritas mereka.
Sebagai rakyat biasa kita hanya terus berharap, dengan mundurnya pembahasan anggaran ini setidaknya prioritas pembangunan lebih banyak menyentuh pada upaya pemberdayaan. Bukan malah dengan mundurnya pembahasan ini para penentu kebijakan dengan sangat sengaja melakukan deal – deal kepentingan bagi kelompok mereka. Konsekwensinya kinerja DPRD Sumbawa harus lebih profesional daripada masa – masa sebelumnya, itupun seandainya mereka masih mempunyai komitment terhadap tugas yang diembankannya.
Harapan terus senantiasa terus mengalir untuk melihat perubahan yang lebih baik di Sumbawa, dengan masuknya tahun baru 2003 ini setidaknya kita bisa berharap pada perubahan yang lebih baik.
Jangan sampai titik start tahun ini justru digambarkan dengan tidaknya komitnya Dewan Sumbawa menentukan skala prioritas kerja.
Kami berharap, Bapak – Bapak yang duduk di Dewan Sumbawa bisa melihat kenyataan nyata akan harapan rakyat. Bukan terus memposisikan diri sebagai pemegang kekuasaan absolut yang senantiasa menganggap masyarakat Sumbawa sebagai masyarakat kontrakan yang tidak mempunyai hak untuk merasakan pembangunan didaerahnya.
Bandung, 7 Januari 2002
Arif Hidayat
Dalam konsep normatifnya, Dewan merupakan perpanjangan suara rakyat yang pada hakekatnya setiap anggota Dewan memegang amanat dari rakyat yang diwakilinya. Konsep ini sangat disadari oleh anggota Dewan ketika mereka mengampayekan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan. Dan malah secara berlebihan mereka menempatkan diri seolah – olah sebagai pahlawan yang bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik. Nyatanya setelah kedudukan itu dicapai segala ocehan kampanye tersebut terlempar dari ingatan mereka. Kita tidak bisa menafikkan kenyataan ini yang malah sudah melembaga, bukan hanya diperankan secara personal.
Dibalik ngaretnya pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Daerah Sumbawa sudah tentu penilaian spontan tercetus “sangat tidak profesional”. Tarik menarik kepentingan dalam pembahasan Anggaran ini sudah tentu menjadi salah satu pemicu mengapa pembahasan Anggaran ini sengaja dimundurkan. Garis merah yang menghubungkan tarik menarik kepentingan ini bisa dijabarkan dalam dua lembaga terkait yaitu Pemerintah Daerah Sumbawa dan DPRD Sumbawa. Apa yang menjadi polemik dalam tubuh pemerintahan Sumbawa akan kinerja yang buruk memberikan dampak nyata akan kepentingan mereka dalam pembahasan Anggaran tahun 2003 ini. Ditambah lagi dengan kinerja DPRD Sumbawa yang bersaing ditingkat minus dengan pemerintah Sumbawa membawa mereka hanya berkutat pada persoalan internal yang tak habis – habisnya.
Sebagai rakyat biasa, mungkin kita berpikir selama ini apa yang dikerjakan oleh DPRD Sumbawa. Gambaran kinerja monumental senantiasa selalu dipertanyakan kapan itu bisa dicapai. Padahal bukan rahasia lagi kesejahteraan DPRD Sumbawa selalu mendapat prioritas.
Akan wajar pembahasan anggaran ini mundur jika stabilitas di Sumbawa tidak kondusif seperti pasca pemeilihan Bupati tiga tahun lalu. Untuk saat ini alasan mengenai banyaknya parlemen jalanan yang menghalangi pembahasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk kemunduran pembahasan tersebut. Kenyataannya kondisi Sumbawa boleh dibilang kondusif sangat jauh berbeda dengan tiga tahun yang lalu. Dan malah sungguh lucu, banyaknya kunjungan wisata dalam selubung kunjungan kerja tidak menambah motivasi kerja Dewan Sumbawa dalam menentukan skala prioritas.
Lambatnya pembahasan anggaran ini bukan hanya berimplikasi pada mundurnya rencana kerja Pemda Sumbawa, tapi akan menambah beban kerja bagi instansi yang akan mengembang rencana dilapangan. Efek ini akan terus berantai sehingga dampak langsung akan dirasakan oleh rakyat Sumbawa.
Belum lagi dengan materi anggaran yang diajukan, yang pasti akan berpolemik ditingkat kepentingan. Skala prioritas untuk merespon pemberdayaan masyarakat masih lemah dibandingkan dengan rancangan anggaran yang menitikberatkan proyek fisik yang selama ini memang prioritas mereka.
Sebagai rakyat biasa kita hanya terus berharap, dengan mundurnya pembahasan anggaran ini setidaknya prioritas pembangunan lebih banyak menyentuh pada upaya pemberdayaan. Bukan malah dengan mundurnya pembahasan ini para penentu kebijakan dengan sangat sengaja melakukan deal – deal kepentingan bagi kelompok mereka. Konsekwensinya kinerja DPRD Sumbawa harus lebih profesional daripada masa – masa sebelumnya, itupun seandainya mereka masih mempunyai komitment terhadap tugas yang diembankannya.
Harapan terus senantiasa terus mengalir untuk melihat perubahan yang lebih baik di Sumbawa, dengan masuknya tahun baru 2003 ini setidaknya kita bisa berharap pada perubahan yang lebih baik.
Jangan sampai titik start tahun ini justru digambarkan dengan tidaknya komitnya Dewan Sumbawa menentukan skala prioritas kerja.
Kami berharap, Bapak – Bapak yang duduk di Dewan Sumbawa bisa melihat kenyataan nyata akan harapan rakyat. Bukan terus memposisikan diri sebagai pemegang kekuasaan absolut yang senantiasa menganggap masyarakat Sumbawa sebagai masyarakat kontrakan yang tidak mempunyai hak untuk merasakan pembangunan didaerahnya.
Bandung, 7 Januari 2002
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda