Jangan Pilih Caleg Tercela

Gerimis, Senin pagi 29 Desember 2003 di Tugu Proklamasi Jakarta tak menyurutkan semangat para aktivis LSM untuk mendeklarasikan sebuah gerakan moral dalam melakukan penjejakan politik ( politic tracking ) dan penyusunan daftar hitam politisi busuk yang tak patut dipilih rakyat dalam pemilu mendatang. Produk utama gerakan tersebut mengusung nama "Gerakan Nasional Jangan Pilih Politikus Busuk ( GN JPPB )".
Semangat gerakan tercermin dalam syair lagu Frangky Sahilatua ;

Jangan jangan pilih mereka
Berpolitik untuk korupsi
Jangan jangan pilih mereka
Berpolitik menipu rakyat

Jangan jangan pilih mereka
Yang mengambil uang negara
Jangan jangan pilih mereka
Yang membuat rakyat sengsara

Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka
Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka

Politisi busuk alias politisi tercela alias politisi hitam merupakan momok yang sangat menakutkan dalam era reformasi kali ini. Keberadaan mereka yang diperkirakan akan menguasai gedung parlement ditingkat pusat dan daerah menggugah kalangan LSM untuk melakukan sebuah gerakan penyadaran pada masyarakat akan bahaya keberadaan mereka kelak. Harapan yang tersirat dari GN JPPB seperti yang diungkapkan oleh ketuanya Teten Masduki ; bahwa gerakan ini bukan sekedar menyusun daftar hitam. "ini merupakan pendidikan politik kepada pemilih agar tidak menentukkan pilihannya hanya berdasarkan kedekatan komunal dan emosional."
Lima kriteria menjadi dasar penetapan politisi busuk yaitu politikus yang korupsi, pelanggaran hak asasi manusia ( HAM ), perusakan lingkungan hidup, kekerasan dalam rumah tangga, serta terkait dengan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dari lima kriteria tersebut sudah tentu yang menjadi politisi busuk adalah mereka yang diyakini atau terbukti melakukan korupsi, melanggar HAM, merusak lingkungan, melakukan kekerasan dalam rumah tangga/terhadap perempuan, serta terlibat narkoba.
GN JPPB mendapat tanggapan dari berbagai pihak baik ditingkat nasional maupun lokal, namun gerakan ini masih terbatas tersosialisasi pada tingkatan masyarakat yang mempunyai akses informasi. Padahal pemilih yang cendrung berada pada tataran grassroots mempunyai porsi terbanyak pada pemilihan umum kali ini. Apa yang dikatakan oleh pengamat politik LIPI, tentang prediksi hasil pemilu legeslatif 2004 "Perolehan suara ( 70%) pada pemilu 2004 masih akan dikuasai partai lama dan besar, karena politik aliran masih kuat dan dikukuhkan kembali oleh partai besar sejak pemilu 1999". Sangat relevan dengan kriteria yang diusung oleh GN JPPB bahwa politikus busuk kebanyakan bergabung dalam partai lama dan besar. Bisa jadi GN JPPB tidak akan terlalu jauh menyentuh substansi yang diinginkan oleh para deklaratornya. Yang hebatnya politikus busuk tersebut kebanyakan menguasai jajaran elit dari partai yang ada, terutama partai besar hasil Pemilu 2004.
Caleg tercela bukanlah politikus yang secara instan dilahirkan, mereka sudah mengetahui dan malah menguasai peta perpolitikkan baik ditingkat nasional maupun lokal. Mereka tidak berdiam diri untuk dijadikan sasaran tembak para aktivis GN JPPB. Bahkan mungkin mereka sudah menyiapkan serangkaian strategi untuk melawan gerakan GN JPPB. Salah satu tema yang diusung oleh politikus busuk adalah " Rezim Orde baru masih lebih baik daripada Rezim Reformasi." Indikator yang diangkat oleh mereka tak lain adalah keadaan ekonomi yang jauh lebih sulit dibandingkan saat orde baru. Tema ini sangat relevan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia ( LSI ) yang mengambarkan sistem politik saat ini. Sistem politik orde baru masih lebih baik dari pada sistem politik reformasi, angkanya cukup mengejutkan 60.3% mendukung sistem orde sisanya mendukung reformasi. Angka ini semakin memperlebar jarak keinginan para aktivisi GN JPPB dengan persepsi masyarakat yang lebih banyak melihat persoalan penting berupa faktor ekonomi dibandingkan dengan masalah KKN , dan penegakan hukun. Kenyataan ini diakibatkan oleh pemilih di Indonesia mempunyai ekspektasi dan obsesi yang cukup besar terhadap satu persoalan saja yaitu pemulihan ekonomi. Dari hasil survey LSI juga mengambarkan isu yang terpatri dalam benak pemilih adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Dua persoalan ini dipilih oleh 68% pemilih. Sementara masalah korupsi ( KKN ) hanya mendapatkan porsi yang cukup kecil, lima persen ( 5 % ) saja. Begitu pula dengan masalah penegakan hukum ( 5,2 % ) dan terorisme ( 1,4 % ). kandidat ( no.06 Januari 2004 ).
Meskipun hasil survey diatas menunjukkan akan come back-nya pemain lama rasa optimis masih tetap dikedepankan. Minimal gerakan anti politikus busuk ini menjadi semacam momentum untuk melahirkan voter's education, penyadaran pemilih melalui program yang massif. Pencerahan baru akan lahir saat ini dan langkah ini adalah asset untuk membangun "pencerahan" untuk masa-masa mendatang. Pemilih Indonesia bukan hanya dihadapkan dengan pilihan "Kucing dalam Karung", objectivitas dalam memandang persoalan yang lebih besar terhadap persoalan bangsa ini yang akan menjadi kunci untuk membangun kemandirian bangsa dan keluar dari berbagai krisis yang mendera berkali-kali.
Indonesia bukan hanya membutuhkan kader yang pandai beretorika namun minim dalam aksi perubahan positif dilapangan, kadar intelektual tidak menjamin seorang politikus mengedepan moral positif dalam melangkahkan kakinya.

Wilayah Kampanye
Beriringan dengan deklarasi GN JPPB, nama-nama caleg yang disodorkan oleh berbagai parpol mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Kriteria politisi busuk yang diharapkan dapat memberi rambu-rambu bagi partai politik ternyata tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kebijakan partai untuk menempatkan politikusnya menjadi caleg bernomor jadi. Political tracking yang diharapkan sebagai "warning" dan bisa menjadi "negative campaign" bagi parpol saat ini ternyata hanya diseriusi oleh beberapa Parpol yang tergolong dalam Aliansi Partai Politik Pengawal Reformasi Penegak Demokrasi ( Aliansi 13 Parpol ) diantaranya PAN, PBR, PKS, Partai Medeka, PNI Marhaenisme, PNBK, Partai Pelopor, Partai PIB, PPDK, Partai sarikat Indonesia, dan satu partai yang tidak lolos verifikasi KPU, Partai pemersatu Bangsa. Menurut Adhie M. Sardie selaku koorinator humas aliasi 13 parpol bahwa mereka telah siap menghapus daftar legeslatif yang telah diserahkan, jika orang-orang tersebut masuk dalam daftar orang bermasalah." tempo News Room ( 29/12/03)
Sudah tentu ada beberapa parpol besar yang merasa terusik dengan keberadaan GN JPPB, seperti Golkar, PDIP dan PPP. Dari bidikan GN JPPB sepintas caleg-caleg bermasalah memang tergabung dalam tiga parpol besar tersebut. merekapun tidak berdiam diri melihat perkembangan kampaye anti politisi busuk yang sudah menyebar sampai daerah-daerah diluar pulau Jawa.
Efektivitas GN JPPB akan tergantung kepada volunteer's yang menggerakkan kampanye dilapangan, apalagi jumlah pemilih yang tidak memiliki akses terhadap jaringan informasi jumlah masih lebih besar dibandingkan dengan pemilih yang melek informasi. Langkah penting yang perlu dijalankan oleh Volunteer's adalah mengkonstrasikan diri pada wilayah pemilihan caleg-caleg bermasalah. Pada tataran nasional beberapa caleg yang terindikasi bermasalah mewakili beberapa wilayah dipulau Jawa. Begitu juga Caleg bermasalah didaerah akan mewakili daerah-daerah yang dianggap basis gemuk daerah pemilihan. Potensi untuk terpilihnya politikus bermasalah terbuka lebar, kenyataan tersebut bisa dilihat dari penempatan nomor jadi yang dikuasai oleh mereka.
Terutama didaerah, Volunteer's GN JPPB bisa menfokuskan wilayah kampanyenya pada satu titik atau wilayah terfokus yaitu dimana Caleg tersebut mewakili wilayah pemilihannya.
Satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh GN JPPB adalah sulitnya mereka mengintervensi kebijakan partai untuk tidak menempatkan politikus bermasalah sebagai Caleg. Karena GN JPPB hanyalah salah satu gerakan moral yang membentuk penyadaran politik pada para pemilih. Masyarakat pemilih yang bisa menilai baik buruknya caleg tersebut, dan hasil pemilu kali ini tergantung pada kesadaran pemilihnya.
Keluar dari berbagi krisis adalah harapan kita semua, terutama yang masih berpegang teguh pada komitmen reformasi, sedangkan rakyat pada tataran grassroots masih melihat kondisi negara sebatas mudah tidaknya perut terisi. Sebuah tantangan besar yang segera dijawab oleh semua komponen, bahwa masa depan bangsa ini akan tergantung pada hasil Pemilu 2004. Salah satu jawaban dari tantangan tersebut adalah "Jangan Pilih Politisi Busuk."
"Life's battles don't always go to the strongest or the fastest person, but sooner o later the person who wins is the one who thinks the can." Pertarungan-pertarungan hidup tidak selalu dimenangkan oleh orang yang terkuat dan tercepat, tetapi cepat atau lambat, orang yang menang adalah mereka yang berpiki mereka bisa."
Begitu juga dengan GN JPPB harus dicoba dan ihktiar dengan hasil, kemenangan akan muncul pada kebenaran meskipun waktu masih menjadi misteri bagi kemenangan tersebut.


Jakarta, 30 Januari 2004
Arif Hidayat