Tiba – tiba saya mendapat SMS dari orang yang sama sekali belum dikenal, isinya : “ Saya salut dengan tulisan anda di harian lokal Sumbawa yang menyorot kekuasaan Bupati Latief Majid yang rakus harta tidak ada hasil membangun, kenapa Latief dijadikan Bupati melak ( menjilat ) ?” pengirim sms ini juga menyorot para pejabat yang senantiasa berlakon ABS ( Asal Bapak Senang ) terhadap pemimpin mereka, yang sudah tentu Sumbawa tidak memperlihatkan hasil pembangunan namun pejabatnyalah yang dibangunan dengan dana APBD Sumbawa.
Apa yang terjadi di Sumbawa merupakan lingkaran setan yang sangat sulit dibasmi mata rantainya. Perilaku pemimpin yang mempergunakan wewenangnya di luar koridor semestinya malah semakin ditiru untuk menyamaratakan apa yang mereka raih dari uang rakyat tersebut. Polemik di Sumbawa bukan hanya berkisar tentang kepentingan politis yang mengiringinya, tapi sudah mengarah pada sebuah tindakan penipuan terhadap amanat rakyat. Kalau kejadian ini masih tetap dipertahankan niscaya pembangunan di Sumbawa hanya sebuah angan-angan, masa dua tahun kedepan ibarat hanya sebuah kuburan kematian moralitas.
Dalam beberapa minggu terakhir polemik dalam tubuh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ( Kimpraswil ) mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari pemain lama yang tidak kebagian proyek saat ini. Di balik polemik yang berkembang ternyata proyek Perencanaan pengairan menyimpan sejuta kejanggalan. Perencanaan pengairan yang bernilai 1.2 Milyar ini menunjukkan kepada kita betapa lihainya orang dalam mempergunakan wewenangnya dalam menggolkan pemenang tender. Apa yang terjadi, rekanan yang seharusnya sebuah konsultan resmi sebagai perencanaan ternyata berasal dari orang dalam itu sendiri. Kenyataan inilah yang menimbulkan polemik di berbagai pihak karena nama perusahaan konsultan yang dimunculkan disinyalemen konsultan fiktif belaka. Pada akhirnya berekembang rumor “Jangankan melihat papan nama konsultannya, bentuk wajah-wajah konsultan itu sendiri tidak pernah muncul”. Jangan – jangan mereka menggangap proyek perencanaan pengairan ini berada diwilayah Jin ( Dunia Halus ). Sehingga ketika dicari siapa wajah wajah konsultannya malah harus direkayasa bentuknya terlebih dulu, hebat banget……! Amburadulnya manajemen dalam perencanaan pengairan ini juga berimbas pada proyek Bantuan Bencana Alam ( BBA ), yang pada pelaksanaannya sebuah perencanaan awal ternyata banyak mengalami perubahan yang signifikan setelah proyek tersebut dilaksanakan. Kenyataan ini diakibatkan oleh perencanaan yang asal –asalan tanpa memperhitungkan asfek teknis yang seharusnya diterapkan. Pengajuan proposal tender didasarkan pada target untuk mengejar waktu masa penutupan tender, yang akibatnya proposal yang diajukan sama sekali tidak signifikan dengan proyek yang seharusnya dilaksanakan. Selama ini upaya hukum yang diangkat oleh penegak hukum masih terfokus pada penyalahgunaan proyek prasana jalan, sedangkan untuk masalah pengairan ini aparat penegak hukum belum menanganinya. Seandainya jajaran penegak hukum di Sumbawa lebih agresif dan proaktif untuk melakukan pengusutan niscaya masih banyak penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Sumbawa, khususnyan tentang pelaksanaan dari proyek yang ada.
Kenyataan inilah yang membawa pengirim SMS berbicara secara jujur bahwa sebenarnya di Sumbawa hanyalah menguntungkan pejabat saja. Dia juga menyorot perbandingan pembangunan rumah pejabat dengan pembangunan fisik di Sumbawa, yang ternyata menurut pengakuannya banyak rumah pejabat di Sumbawa yang dibangun oleh Pimpinan Proyek yang sebelumnya telah mendapat jatah. Langkah ini ditempuh oleh Pimpro-pimro sebagai upeti atas proyek yang telah diterimanya………MasyaAllah…….
Hanyalah sebuah mimpi untuk melihat Sumbawa bisa berkembang jika perilaku-perilaku aparat Pemerintah Sumbawa masih mementingkan perlombaan mendapatkan materi. Akan sangat mustahil pembangunan saat ini sama sekali jauh dari harapan semua pihak, bisa jadi kondisi di saat Orde Baru berkuasa masih lebih baik di bandingkan saat ini. Padahal dengan munculnya reformasi diharapkan terdapat perubahan watak, mentalitas dan perilaku penyelenggara negara. Tapi apa yang terlihat, makin banyak komponen yang menyorotnya makin berkibar penyalahgunaan wewenang yang dimainkannya.
Apa yang diwariskan kepada generasi selanjutnya hanyalah sebuah lingkaran mentalitas yang bobrok, kondisi ini sangat menyulitkan Sumbawa untuk bisa keluar dari cengkraman ketertinggalan. Saat ini aparat pemerintah boleh berbangga dengan hasil kontribusi tambang yang didapatkannya, tapi semua itu akan berakhir dengan sifat tambang sebagai sumber daya alam terbatas. Jika kondisi ini terus di pupuk niscaya Sumbawa akan kehilangan beberapa generasi untuk bisa keluar dari penyakit moralitas ini. Karena kita tahu bahwa untuk mengubah paradigma atau moralitas seseorang tidak semudah mengubah bentuk sebuah bangunan. Terciptanya kondisi yang homogen akan pencapaian materi dilingkungan aparat pemerintah Sumbawa akan membawa dampak yang dahsyat akan pemahaman terhadap ajaran agama dan sudut pandang hukum. Penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan dianggap sebagai hal lumrah dikala seseorang melakukannya. Malah sebaliknya orang yang tidak melakukan penyalahgunaan wewenang akan dianggap sebagai mahkluk langka dan perlu disingkirkan. Akibatnya Sumber daya manusia Sumbawa khususnya dilingkungan aparat pemerintahan akan mempertaruhkan pemahaman yang salah terhadap nilai-nilai kebenaran.
Kita masih berharap akan perubahan yang lebih baik terjadi di Sumbawa, aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk bisa mengembalikan Sumbawa pada koridor yang semestinya. Bukan mustahil kalau semua pihak terlena dengan kondisi yang ada saat ini beberapa waktu lagi Sumbawa akan tenggelam dalam kehancuran. Siapa yang dipersalahkan Bupati, pegawai Pemda, DPRD ? bukan hanya mereka yang bertanggung jawab tapi kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk menciptakan Sumbawa pada tataran moralitas positif. Bukan harus berlomba menciptakan KKN sebanyak mungkin, apalagi mendukung KKN tersebut karena kita tidak mempunyai identitas diri yang jelas.
Sumbawa dengan Samawi nya dibahasakan sebagai agama langit akan tetap sebagai bahasa tanpa bisa menunjukkan makna yang sebenarnya terkandung dalam kata Samawa maupun Samawi, Jika perilaku penentu kebijakan di Sumbawa masih memperlihatkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok mereka tanpa menunjukkan intensitas perhatian kepada masyarakatnya. Apakah kita hanya pandai bermain retorika demi sebuah kepentingan ?……wallahualam hanya nuranilah yang akan menjawab semua itu.
Dalam perkenalan penutupnya pengirim SMS mengakui bahwa sebelumnya dia pernah menjadi PNS di Sumbawa, tapi karena tidak kuat dengan perilaku dan moralitas yang dimainkan oleh para pejabat dilingkungan Pemda Sumbawa, dengan sukarela dia mengajukan diri untuk dipindahkan dari Sumbawa. dan ternyata dia saat ini memang berada di luar Sumbawa. Sebuah garis merah membentang antara kepentingan dan Nurani….berkaca pada nurani maka kondisi Sumbawa membawa keputusan Hijrah untuk tidak terjebak pada homogenitas perilaku KKN. Selamat anda memilih keputusan yang tepat….! Bagaimana dengan anda ?
Bandung, 19 July 2002
Arif Hidayat
Dalam beberapa minggu terakhir polemik dalam tubuh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ( Kimpraswil ) mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari pemain lama yang tidak kebagian proyek saat ini. Di balik polemik yang berkembang ternyata proyek Perencanaan pengairan menyimpan sejuta kejanggalan. Perencanaan pengairan yang bernilai 1.2 Milyar ini menunjukkan kepada kita betapa lihainya orang dalam mempergunakan wewenangnya dalam menggolkan pemenang tender. Apa yang terjadi, rekanan yang seharusnya sebuah konsultan resmi sebagai perencanaan ternyata berasal dari orang dalam itu sendiri. Kenyataan inilah yang menimbulkan polemik di berbagai pihak karena nama perusahaan konsultan yang dimunculkan disinyalemen konsultan fiktif belaka. Pada akhirnya berekembang rumor “Jangankan melihat papan nama konsultannya, bentuk wajah-wajah konsultan itu sendiri tidak pernah muncul”. Jangan – jangan mereka menggangap proyek perencanaan pengairan ini berada diwilayah Jin ( Dunia Halus ). Sehingga ketika dicari siapa wajah wajah konsultannya malah harus direkayasa bentuknya terlebih dulu, hebat banget……! Amburadulnya manajemen dalam perencanaan pengairan ini juga berimbas pada proyek Bantuan Bencana Alam ( BBA ), yang pada pelaksanaannya sebuah perencanaan awal ternyata banyak mengalami perubahan yang signifikan setelah proyek tersebut dilaksanakan. Kenyataan ini diakibatkan oleh perencanaan yang asal –asalan tanpa memperhitungkan asfek teknis yang seharusnya diterapkan. Pengajuan proposal tender didasarkan pada target untuk mengejar waktu masa penutupan tender, yang akibatnya proposal yang diajukan sama sekali tidak signifikan dengan proyek yang seharusnya dilaksanakan. Selama ini upaya hukum yang diangkat oleh penegak hukum masih terfokus pada penyalahgunaan proyek prasana jalan, sedangkan untuk masalah pengairan ini aparat penegak hukum belum menanganinya. Seandainya jajaran penegak hukum di Sumbawa lebih agresif dan proaktif untuk melakukan pengusutan niscaya masih banyak penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Sumbawa, khususnyan tentang pelaksanaan dari proyek yang ada.
Kenyataan inilah yang membawa pengirim SMS berbicara secara jujur bahwa sebenarnya di Sumbawa hanyalah menguntungkan pejabat saja. Dia juga menyorot perbandingan pembangunan rumah pejabat dengan pembangunan fisik di Sumbawa, yang ternyata menurut pengakuannya banyak rumah pejabat di Sumbawa yang dibangun oleh Pimpinan Proyek yang sebelumnya telah mendapat jatah. Langkah ini ditempuh oleh Pimpro-pimro sebagai upeti atas proyek yang telah diterimanya………MasyaAllah…….
Hanyalah sebuah mimpi untuk melihat Sumbawa bisa berkembang jika perilaku-perilaku aparat Pemerintah Sumbawa masih mementingkan perlombaan mendapatkan materi. Akan sangat mustahil pembangunan saat ini sama sekali jauh dari harapan semua pihak, bisa jadi kondisi di saat Orde Baru berkuasa masih lebih baik di bandingkan saat ini. Padahal dengan munculnya reformasi diharapkan terdapat perubahan watak, mentalitas dan perilaku penyelenggara negara. Tapi apa yang terlihat, makin banyak komponen yang menyorotnya makin berkibar penyalahgunaan wewenang yang dimainkannya.
Apa yang diwariskan kepada generasi selanjutnya hanyalah sebuah lingkaran mentalitas yang bobrok, kondisi ini sangat menyulitkan Sumbawa untuk bisa keluar dari cengkraman ketertinggalan. Saat ini aparat pemerintah boleh berbangga dengan hasil kontribusi tambang yang didapatkannya, tapi semua itu akan berakhir dengan sifat tambang sebagai sumber daya alam terbatas. Jika kondisi ini terus di pupuk niscaya Sumbawa akan kehilangan beberapa generasi untuk bisa keluar dari penyakit moralitas ini. Karena kita tahu bahwa untuk mengubah paradigma atau moralitas seseorang tidak semudah mengubah bentuk sebuah bangunan. Terciptanya kondisi yang homogen akan pencapaian materi dilingkungan aparat pemerintah Sumbawa akan membawa dampak yang dahsyat akan pemahaman terhadap ajaran agama dan sudut pandang hukum. Penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang akan dianggap sebagai hal lumrah dikala seseorang melakukannya. Malah sebaliknya orang yang tidak melakukan penyalahgunaan wewenang akan dianggap sebagai mahkluk langka dan perlu disingkirkan. Akibatnya Sumber daya manusia Sumbawa khususnya dilingkungan aparat pemerintahan akan mempertaruhkan pemahaman yang salah terhadap nilai-nilai kebenaran.
Kita masih berharap akan perubahan yang lebih baik terjadi di Sumbawa, aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk bisa mengembalikan Sumbawa pada koridor yang semestinya. Bukan mustahil kalau semua pihak terlena dengan kondisi yang ada saat ini beberapa waktu lagi Sumbawa akan tenggelam dalam kehancuran. Siapa yang dipersalahkan Bupati, pegawai Pemda, DPRD ? bukan hanya mereka yang bertanggung jawab tapi kita semua mempunyai tanggung jawab moral untuk menciptakan Sumbawa pada tataran moralitas positif. Bukan harus berlomba menciptakan KKN sebanyak mungkin, apalagi mendukung KKN tersebut karena kita tidak mempunyai identitas diri yang jelas.
Sumbawa dengan Samawi nya dibahasakan sebagai agama langit akan tetap sebagai bahasa tanpa bisa menunjukkan makna yang sebenarnya terkandung dalam kata Samawa maupun Samawi, Jika perilaku penentu kebijakan di Sumbawa masih memperlihatkan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok mereka tanpa menunjukkan intensitas perhatian kepada masyarakatnya. Apakah kita hanya pandai bermain retorika demi sebuah kepentingan ?……wallahualam hanya nuranilah yang akan menjawab semua itu.
Dalam perkenalan penutupnya pengirim SMS mengakui bahwa sebelumnya dia pernah menjadi PNS di Sumbawa, tapi karena tidak kuat dengan perilaku dan moralitas yang dimainkan oleh para pejabat dilingkungan Pemda Sumbawa, dengan sukarela dia mengajukan diri untuk dipindahkan dari Sumbawa. dan ternyata dia saat ini memang berada di luar Sumbawa. Sebuah garis merah membentang antara kepentingan dan Nurani….berkaca pada nurani maka kondisi Sumbawa membawa keputusan Hijrah untuk tidak terjebak pada homogenitas perilaku KKN. Selamat anda memilih keputusan yang tepat….! Bagaimana dengan anda ?
Bandung, 19 July 2002
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda