Diambang polemik yang saat ini masih berlangsung, dan mungkin akan tetap berlangsung. Agenda besar sekelompok orang makin memperlihatkan kepada kita bahwa masa depan Sumbawa dalam keadaan rawan.
Kenyataan ini akan lebih diperparah dengan ketidaksadaran etnis Sumbawa, bahwa provokasi untuk menciptakan kondusivitas yang tak menguntungkan akan tetap dijalankan. Etnis Sumbawa makin asyik dengan polemik Intern yang sengaja dipelihara dan diciptakan agar kesadaran memperhitungkan masa depan mereka hilang begitu saja.Wacana pembentukkan provinsi Sumbawa bukanlah rumor yang berhembus begitu saja tanpa ada api yang menghasilkan asap. Suka cita ini ditanggapi dengan rasa syukur oleh etnis yang berdiam dipulau Sumbawa. Dilain pihak kelompok yang tidak menginginkan Sumbawa menjadi provinsi, saat ini menjadikan Sumbawa sebagai medan test Case untuk mempertontonkan kemahirannya. Konspirasi lokal makin menguat membentuk jaringan kerja untuk memperkeruh kondisi di Sumbawa. Langkah strategis yang disusun oleh kelompok anti Provinsi Sumbawa diantaranya :
1. Gagalkan terwakilinya Etnis Sumbawa sebagai wakil rakyat di MPR-RI
Sampai saat ini wakil Kabupaten Sumbawa belum mendapat rekomendasi dari tingkat satu untuk menempatkan wakil dari Kabupaten Sumbawa di MPR-RI. Kenyataan ini merupakan kesengajaan dengan harapan pembentukan opini tingkat Nasional akan isue strategis Sumbawa tidak mendapat dukungan dari anggota perlemen di jakarta. Miskipun kita diambang penerapan otonomi, namun keputusan strategis daerah masih dipegang di tingkat Pusat, termasuk keinginan beberapa daerah untk membentuk daerahnya menjadi provinsi yang berdiri sendiri.
2. Tampilkan Pemimpin Sumbawa yang memihak kepada Gubernur.
Realitas ini bukan hanya sebagai mimpi dalam perencanaan, namun sudah pada kenyataan yang sebenarnya. Bupati terpilih diharapkan menjadi Boneka Gubernur NTB, tanpa bisa menunjukkan kemandirian. Padahal diera penerapan Otonomi Kepala Daerah Tingkat II harus bisa mandiri mengatur dirinya sendiri. Hal ini didukung akan keberadaan pertambangan yang menyumbang PAD terbesar bagi NTB. Harapan pasti pemimpin Sumbawa yang tampil tidak semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi etnis Sumbawa, namun masih dibawah bayangan penguasa tingkat I.
3. Gagalkan Proses hukum akan permainan money politic dalam proses dan pemilihan Bupati Sumbawa
Kondsi polemik akan tetap dipertahankan, guna menciptakan kondisi Sumbawa yang rawan akan keamanan. Multiplier effect dari pemilihan Bupati Sumbawa sengaja di kondisikan agar mahasiswa, masyarakat, dan komponen lainnya menyelesaikan tuntutannya dengan jalan parlemen jalanan. Penyelesain proses hukum jangan sampai terjadi. Karena dengan keputusan pengadilan benar tidaknya tuntutan dipengadilan akan terlihat. Langkah selanjutnya jika proses hukum tetap dijalankan oleh jajaran penegak hukum, maka jalan terbaik untuk tetap membentuk Sumbawa tidak kondusif yaitu keputusan pengadilan yang bertentangan dan kontradiktif dengan bukti dan tuntutan masyarakat yang sebenarnya. Maka kemarahan rakyat sudah tentu akan mengarah kepada para jajaran Yudikatif. Sumbawa kembali membara dalam polemik. Konflik horisontal sesama etnis Sumbawa merupakan skenario yang sangat diharapkan dari tidak fairnya proses hukum di Sumbawa. Sudah tentu etnis Sumbawa yang akan menjadi korban dari konspirasi kelompok lain.
4. Gagalkan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat
Membentuk opini tingkat Kabupaten Sumbawa agar pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat tidak terbentuk. Kenyataan dilapangan menunjukkan kemampuan wilayah Sumbawa Barat menjadi Kabupaten tersendiri tidak diragukan lagi. Wilayah yang cukup luas dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan kontribusi nyata bahwa Sumbawa Barat tidak akan menjadi beban Kabupaten Sebelumnya yaitu Sumbawa. Provokasi yang dilakukan oleh kelompok anti provinsi Sumbawa menjalankan strategi penguatan kekuasaan. Eksekutif dan Legeslatif di Sumbawa Besar dipertontonkan dengan angka kepincangan akan berkurangnya pendapatan Sumbawa Besar dalam PAD. Padahal pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tonggak awal untuk menggelindingkan bola pembentukan Provinsi Sumbawa. Langkah selanjutnya yaitu pembentukan Kabupaten Sumbawa Timur. Sumbawa Besar yang selama ini menjadi ibukota kabupaten Sumbawa dengan sendirinya didorong menjadi Kota Sumbawa sebagai ibukota Provinsi Sumbawa.
5. Boikot Kegiatan Pertambangan Newmont Nusa Tenggara ( NNT )
Polemik dilingkar tambang semakin memanas. Tuntutan masyarakat lingkar tambang akan terlibatnya mereka dalam ketenagakerjaan NNT semakin ramai. Ditambah lagi dengan tuntutan pelanggaran PT. NNT akan pelanggaran masalah lingkungan semakin terekspose ketingkat Nasional. Satu kepincangan yang jelas-jelas terbukti baru - baru ini. Masyarakat lingkar tambang mengungkapkan pola provakasi kelompok tertentu dilingkar tambang agar mereka memboikot kegiatan PT.NNT. Strategi lapangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut yaitu dengan jalan mengirimkan tokoh agama islam kedalam masyarakat Lingkar tambang. Tokoh agama tersebut dengan transparan mengajak dan memprovokasi masyarakat lingkar tambang agar melakukan perlawanan terhadap keberadaan NNT. Sasaran yang ingin dipetik dari rencana ini yaitu agar Investor Asing yang masuk ke Sumbawa menarik diri dan membatalkan rencana investasi di tanah bertuah "Lembah Mineral" Samawa. Isue strategis dengan mengedepankan Newmont sebagai lahan provokasi dikarenakan NNT merupakan Multinational Company yang setiap saat di pantau oleh dunia International, terlebih lagi dalam bursa saham international. Gambaran akan kondisi NNT merupakan penelaian objective dari investor asing akan kondusif tidaknya suatu daerah, termasuk Sumbawa.
6. Gagalkan Pemihakan DPRD Tk. I akan pembentukan Provinsi Sumbawa
Skenario strategis yang akan dilaksanakan oleh kelompok anti Provinsi Sumbawa yaitu melobi anggota DPRD NTB supaya tidak memihak pembentukan provinsi Sumbawa. Hal ini adalah kewajaran, rekomendasi pembentukan propinsi baru akan tetap melewati DPRD TK.I. Kenyataan ini juga berlangsung di Riau. DPRD TK.I menolak kepuluan Riau menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Padahal aspirasi akar rumput merupakan realita yang tak bisa di bendung bahwa kepulauan Riau bisa menjadi provinsi saat ini. Begitu juga dengan Sumbawa, kelompok tertentu dengan intensif akan tetap mengkampanyekan bahwa Sumbawa belum bisa mandiri menjadi Provinsi mandiri.
7. Timbulkan konflik Etnis di Pulau Sumbawa
Pulau Sumbawa didiami oleh dua etnis besarr yaitu Samawa dan Mbojo. Kedua etnis ini mendiami pulau Sumbawa dengan kabupaten yang berbeda. Konflik antar etnis dengan mudah muncul kepermukaan seiring dengan menguatnya kepentingan masing-masing etnis akan Sumber Kekayaan Alam yang ada di daerah masing-masing. Sumbawa masing Sombong dengan Sumber Mineralnya, sedangkan etnis Mbojo mempunyai Sumber daya yang tak kalah bersaing yaitu Sumber Daya Manusianya yang Ulet dan kuatnya Nepotisme. Kenyataan ini bisa menjadi pancingan yang mengasikkan bagi provokator untuk mengiring konflik diantara dua etnis tersebut. Akibatnya cita-cita kebersamaan untuk menunjukkan kemandirian akan gagal dengan hanya menguras energi berkonflik sesama etnis.
Skenario yang dijalankan oleh kelompok tertentu tersebut dengan sengaja mengagendakan kerangka kerja mereka dalam tahapan-tahapan kerangka kerja yang terstruktur. Target jangka pendek mereka selalu berharap agar kondisi Sumbawa tidak kondusif. Petikan dari kondisi ini Investor yang berniat menanamkan modalnya di Sumbawa akan mengurungkan rencana mereka. Apa yang menjadi rumor belakangan ini, investor yang akan menanamkan modalnya dalam pembuatan kilang minyak dan industri kapur masih dalam keraguan. Inilah hasil provokasi dari kelompok yang tidak menginginkan Sumbawa menjadi maju. Satu kalimat dari mereka " HANCURKAN SUMBAWA" !.
Realitas ini tak bisa dipicingkan sebelah mata, mereka mulai mengadakan aksi dengan jalan mengadakan Lobi ke Organisasi Tau Samawa di luar NTB. Sudah pasti rencana mereka dengan harap Etnis Sumbawa yang berada di luar NTB akan makin memperkeruh keadaan Sumbawa. Inikah harapan kita ? TIDAK !
Bandung, 17 November, 2000
Arif Hidayat
1. Gagalkan terwakilinya Etnis Sumbawa sebagai wakil rakyat di MPR-RI
Sampai saat ini wakil Kabupaten Sumbawa belum mendapat rekomendasi dari tingkat satu untuk menempatkan wakil dari Kabupaten Sumbawa di MPR-RI. Kenyataan ini merupakan kesengajaan dengan harapan pembentukan opini tingkat Nasional akan isue strategis Sumbawa tidak mendapat dukungan dari anggota perlemen di jakarta. Miskipun kita diambang penerapan otonomi, namun keputusan strategis daerah masih dipegang di tingkat Pusat, termasuk keinginan beberapa daerah untk membentuk daerahnya menjadi provinsi yang berdiri sendiri.
2. Tampilkan Pemimpin Sumbawa yang memihak kepada Gubernur.
Realitas ini bukan hanya sebagai mimpi dalam perencanaan, namun sudah pada kenyataan yang sebenarnya. Bupati terpilih diharapkan menjadi Boneka Gubernur NTB, tanpa bisa menunjukkan kemandirian. Padahal diera penerapan Otonomi Kepala Daerah Tingkat II harus bisa mandiri mengatur dirinya sendiri. Hal ini didukung akan keberadaan pertambangan yang menyumbang PAD terbesar bagi NTB. Harapan pasti pemimpin Sumbawa yang tampil tidak semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi etnis Sumbawa, namun masih dibawah bayangan penguasa tingkat I.
3. Gagalkan Proses hukum akan permainan money politic dalam proses dan pemilihan Bupati Sumbawa
Kondsi polemik akan tetap dipertahankan, guna menciptakan kondisi Sumbawa yang rawan akan keamanan. Multiplier effect dari pemilihan Bupati Sumbawa sengaja di kondisikan agar mahasiswa, masyarakat, dan komponen lainnya menyelesaikan tuntutannya dengan jalan parlemen jalanan. Penyelesain proses hukum jangan sampai terjadi. Karena dengan keputusan pengadilan benar tidaknya tuntutan dipengadilan akan terlihat. Langkah selanjutnya jika proses hukum tetap dijalankan oleh jajaran penegak hukum, maka jalan terbaik untuk tetap membentuk Sumbawa tidak kondusif yaitu keputusan pengadilan yang bertentangan dan kontradiktif dengan bukti dan tuntutan masyarakat yang sebenarnya. Maka kemarahan rakyat sudah tentu akan mengarah kepada para jajaran Yudikatif. Sumbawa kembali membara dalam polemik. Konflik horisontal sesama etnis Sumbawa merupakan skenario yang sangat diharapkan dari tidak fairnya proses hukum di Sumbawa. Sudah tentu etnis Sumbawa yang akan menjadi korban dari konspirasi kelompok lain.
4. Gagalkan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat
Membentuk opini tingkat Kabupaten Sumbawa agar pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat tidak terbentuk. Kenyataan dilapangan menunjukkan kemampuan wilayah Sumbawa Barat menjadi Kabupaten tersendiri tidak diragukan lagi. Wilayah yang cukup luas dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan kontribusi nyata bahwa Sumbawa Barat tidak akan menjadi beban Kabupaten Sebelumnya yaitu Sumbawa. Provokasi yang dilakukan oleh kelompok anti provinsi Sumbawa menjalankan strategi penguatan kekuasaan. Eksekutif dan Legeslatif di Sumbawa Besar dipertontonkan dengan angka kepincangan akan berkurangnya pendapatan Sumbawa Besar dalam PAD. Padahal pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tonggak awal untuk menggelindingkan bola pembentukan Provinsi Sumbawa. Langkah selanjutnya yaitu pembentukan Kabupaten Sumbawa Timur. Sumbawa Besar yang selama ini menjadi ibukota kabupaten Sumbawa dengan sendirinya didorong menjadi Kota Sumbawa sebagai ibukota Provinsi Sumbawa.
5. Boikot Kegiatan Pertambangan Newmont Nusa Tenggara ( NNT )
Polemik dilingkar tambang semakin memanas. Tuntutan masyarakat lingkar tambang akan terlibatnya mereka dalam ketenagakerjaan NNT semakin ramai. Ditambah lagi dengan tuntutan pelanggaran PT. NNT akan pelanggaran masalah lingkungan semakin terekspose ketingkat Nasional. Satu kepincangan yang jelas-jelas terbukti baru - baru ini. Masyarakat lingkar tambang mengungkapkan pola provakasi kelompok tertentu dilingkar tambang agar mereka memboikot kegiatan PT.NNT. Strategi lapangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut yaitu dengan jalan mengirimkan tokoh agama islam kedalam masyarakat Lingkar tambang. Tokoh agama tersebut dengan transparan mengajak dan memprovokasi masyarakat lingkar tambang agar melakukan perlawanan terhadap keberadaan NNT. Sasaran yang ingin dipetik dari rencana ini yaitu agar Investor Asing yang masuk ke Sumbawa menarik diri dan membatalkan rencana investasi di tanah bertuah "Lembah Mineral" Samawa. Isue strategis dengan mengedepankan Newmont sebagai lahan provokasi dikarenakan NNT merupakan Multinational Company yang setiap saat di pantau oleh dunia International, terlebih lagi dalam bursa saham international. Gambaran akan kondisi NNT merupakan penelaian objective dari investor asing akan kondusif tidaknya suatu daerah, termasuk Sumbawa.
6. Gagalkan Pemihakan DPRD Tk. I akan pembentukan Provinsi Sumbawa
Skenario strategis yang akan dilaksanakan oleh kelompok anti Provinsi Sumbawa yaitu melobi anggota DPRD NTB supaya tidak memihak pembentukan provinsi Sumbawa. Hal ini adalah kewajaran, rekomendasi pembentukan propinsi baru akan tetap melewati DPRD TK.I. Kenyataan ini juga berlangsung di Riau. DPRD TK.I menolak kepuluan Riau menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Padahal aspirasi akar rumput merupakan realita yang tak bisa di bendung bahwa kepulauan Riau bisa menjadi provinsi saat ini. Begitu juga dengan Sumbawa, kelompok tertentu dengan intensif akan tetap mengkampanyekan bahwa Sumbawa belum bisa mandiri menjadi Provinsi mandiri.
7. Timbulkan konflik Etnis di Pulau Sumbawa
Pulau Sumbawa didiami oleh dua etnis besarr yaitu Samawa dan Mbojo. Kedua etnis ini mendiami pulau Sumbawa dengan kabupaten yang berbeda. Konflik antar etnis dengan mudah muncul kepermukaan seiring dengan menguatnya kepentingan masing-masing etnis akan Sumber Kekayaan Alam yang ada di daerah masing-masing. Sumbawa masing Sombong dengan Sumber Mineralnya, sedangkan etnis Mbojo mempunyai Sumber daya yang tak kalah bersaing yaitu Sumber Daya Manusianya yang Ulet dan kuatnya Nepotisme. Kenyataan ini bisa menjadi pancingan yang mengasikkan bagi provokator untuk mengiring konflik diantara dua etnis tersebut. Akibatnya cita-cita kebersamaan untuk menunjukkan kemandirian akan gagal dengan hanya menguras energi berkonflik sesama etnis.
Skenario yang dijalankan oleh kelompok tertentu tersebut dengan sengaja mengagendakan kerangka kerja mereka dalam tahapan-tahapan kerangka kerja yang terstruktur. Target jangka pendek mereka selalu berharap agar kondisi Sumbawa tidak kondusif. Petikan dari kondisi ini Investor yang berniat menanamkan modalnya di Sumbawa akan mengurungkan rencana mereka. Apa yang menjadi rumor belakangan ini, investor yang akan menanamkan modalnya dalam pembuatan kilang minyak dan industri kapur masih dalam keraguan. Inilah hasil provokasi dari kelompok yang tidak menginginkan Sumbawa menjadi maju. Satu kalimat dari mereka " HANCURKAN SUMBAWA" !.
Realitas ini tak bisa dipicingkan sebelah mata, mereka mulai mengadakan aksi dengan jalan mengadakan Lobi ke Organisasi Tau Samawa di luar NTB. Sudah pasti rencana mereka dengan harap Etnis Sumbawa yang berada di luar NTB akan makin memperkeruh keadaan Sumbawa. Inikah harapan kita ? TIDAK !
Bandung, 17 November, 2000
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda