Otonomi melahirkan hak prerogatif bagi kepala Daerah.
Kesiapan mentalitas pemimpin Daerah sedang diuji menterjemahkan arti dari konsep Otonomi Daerah tersebut. Peluang terbentang menanti aksi nyata dari daerah untuk mengekspresikan kemampuannya berkompetisi melahirkan hasil terbaiknya.Latief Majid terangkat kepermukaan dalam kancah kekuasaan lokal Sumbawa dengan kenyataan yang sangat kontrafersional. Ibarat anak ayam yang kehilangan Induknya, hak sebenarnya tak tak bisa diterjemahkan dalam logika matematis menjadi kemustahilahilan dalam kerangka rekayasa politis. Seeting ini sudah berlalu, perjalanan mencari identitas dalam selubung legalitas terus bergulir seiring dengan ruang gerak memimpin Sumbawa. Sumbawa sudah berada dalam Colling Down Conflik, yang tak lain harapan ini tertuju akan peluang kinerja pemerintahan kedepan. Waktu cukup ada untuk memberi ruang gerak bagi Latief Majid untuk bisa menepis anggapan masyarakat bahwa kepemimpinan Latief Majid akan dilingkari dengan akar-akar KKN. Apa yang terlihat sungguh jauh dari harapan. Dalam waktu yang relatif singkat malah melahirkan rekor baru dalam pemberdayaan KKN. Kenyataan ini diperparah dengan kebijakan yang tidak mendukung pemberdayaan Sumber Daya manusia Sumbawa sebagai amunisi untuk berkompetisi dalam Globalisasi ini. Apa yang disodorkan Pemkab. Sumbawa Dalam rancangan Usulan Anggran 2001 sungguh mengkwatirkan. 90 % dari anggaran yang diajukan merupakan rencana pisiik yang sebenarnya bukan faktor esensial mengejar ketertinggalan Sumbawa. Fokus Pemberdayaan SDM begitu terlupakan jangan-jangan generasi Sumbawa akan hilang dengan sendirinya.
Dalam moment menentukan hak prerogatif Daerah, pemerintah kabupeten Sumbawa berhak memunculkan dan meniadakan Dinas di wilayahnya. Lahirlah Dinas yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh Sumbawa. Kekwatiran muncul seiring dengan terpilihnya kepala Dinas baru dalam memegang puncuk kepemimpinan. Akan kemana Sumbawa ini dibawah kalau Latif Majid masih berpijak pada kepentingan keluarga.
Empat Pos penting kemungkinan akan terisi dalam lingkaran keluarga Latief Majid dalam kabinet mendatang diantaranya : Dinas Pembangunan, Dinas Kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan, Kepala Rumah Sakit Umum Sumbawa dan Asisten Administrasi Pembangunan. Dalam kontek profesionalisme orang-orang yang ditempatkan oleh Latief Majid tersebut relatif dalam penillaian. Namun begitu naif dalam koridor membersihkan KKN secara nasional Sumbawa malah tertantang untuk melestarikan KKN tersebut. Pos tersebut akan diisi oleh keluarga Latief majid yang erat sekali kekerabatannya seperti Ipar, adik Ipar, adik dan besan Latief majid Sendiri.
Patut dicontohkan tindakan yang diambil oleh mantan Presiden RI yaitu Prof.Dr. B.J. Habibie. Miskipun adik beliau merupakan seorang profesionalisme namun beliau berani mengambil keputusan untuk tidak menjadikan adiknya sebagai salah seorang Direktur dalam Otorita Batam. Sebagai cermin untuk mengoreksi diri ada baiknya Latief majid mrengambil intisari dari manatn Presiden RI tersebut.
Awal kehancuran Mentalitas pemimpin Sumbawa sudah sangat mengkwatirkan Demam untuk menjegal potensi Sumber Daya yang expert begitu menguat dilakukan oleh penguasa lokal saat ini. Kenyataan ini dibuktikan dengan kebijakan dalam pengiriman putera terbaik Sumbawa untuk mengikuti Pendidikan lanjutan baik pegawai pemula maupun pegawai Senior. Standar profesionalisme tidak ada batasan hanya suka dan tidak suka itulah parameter siapa yang harus di promosikan.
Singkronisasi personel kabinet Latief kedepan erat kaitannya untuk menguasai berbagai proyek yang akan dilaksanakan di Sumbawa. Bukan rahasia lagi permainan untuk membetuk jaringan pengambil keputusan dengan sengaja melibat institusi formal Pemerintahan Sumbawa dan institusi Swastas berupa kontraktor. Semua lingkaran tersebut merupakan lingkaran kekeluargaan.
Kunci penting untuk membendung kangker yang akut dalam kabinet Latief tak lain harus dimotori oleh kalangan legeslatif. Harus ada keberanian anggota Dewan Sumbawa untuk mengontrol secara aktif kebijakan Latief majid. Seandainya Latief majid hanya menganggap ini sebagai permainan belaka, mengapa tidak Dewan Sumbawa mengambil langkah yang taktis dengan Jalan memberhentikan kepempinan Latief majid saat ini. Adakah keberanian Dewan Sumbawa ? kita tunggu.
Sikap pesimis akan kebankitan tanah samawa justru semakin besar, kalau kenyataan pola pikir pemimpin Sumbawa jauh lebih parah dibandingkan rezim Soeharto. Janganlah menampilkan kesombongan seiring dengan peluang untuk menjadi raja kecil didaerah masing-masing. Kepentingan rakyat haruslah menjadi tolak ukur prioritas dalam menentukan kebijakan. Apa bunyi tokek “ hacur, tidak, hancur tidak…………” Pemimpin Sumbawa yang harus bertanggung jawab.
Adakah Moralitas mereka untuk bersedia bertanggung jawab ?
Bandung, January 18, 2001
Arif Hidayat
Dalam moment menentukan hak prerogatif Daerah, pemerintah kabupeten Sumbawa berhak memunculkan dan meniadakan Dinas di wilayahnya. Lahirlah Dinas yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh Sumbawa. Kekwatiran muncul seiring dengan terpilihnya kepala Dinas baru dalam memegang puncuk kepemimpinan. Akan kemana Sumbawa ini dibawah kalau Latif Majid masih berpijak pada kepentingan keluarga.
Empat Pos penting kemungkinan akan terisi dalam lingkaran keluarga Latief Majid dalam kabinet mendatang diantaranya : Dinas Pembangunan, Dinas Kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan, Kepala Rumah Sakit Umum Sumbawa dan Asisten Administrasi Pembangunan. Dalam kontek profesionalisme orang-orang yang ditempatkan oleh Latief Majid tersebut relatif dalam penillaian. Namun begitu naif dalam koridor membersihkan KKN secara nasional Sumbawa malah tertantang untuk melestarikan KKN tersebut. Pos tersebut akan diisi oleh keluarga Latief majid yang erat sekali kekerabatannya seperti Ipar, adik Ipar, adik dan besan Latief majid Sendiri.
Patut dicontohkan tindakan yang diambil oleh mantan Presiden RI yaitu Prof.Dr. B.J. Habibie. Miskipun adik beliau merupakan seorang profesionalisme namun beliau berani mengambil keputusan untuk tidak menjadikan adiknya sebagai salah seorang Direktur dalam Otorita Batam. Sebagai cermin untuk mengoreksi diri ada baiknya Latief majid mrengambil intisari dari manatn Presiden RI tersebut.
Awal kehancuran Mentalitas pemimpin Sumbawa sudah sangat mengkwatirkan Demam untuk menjegal potensi Sumber Daya yang expert begitu menguat dilakukan oleh penguasa lokal saat ini. Kenyataan ini dibuktikan dengan kebijakan dalam pengiriman putera terbaik Sumbawa untuk mengikuti Pendidikan lanjutan baik pegawai pemula maupun pegawai Senior. Standar profesionalisme tidak ada batasan hanya suka dan tidak suka itulah parameter siapa yang harus di promosikan.
Singkronisasi personel kabinet Latief kedepan erat kaitannya untuk menguasai berbagai proyek yang akan dilaksanakan di Sumbawa. Bukan rahasia lagi permainan untuk membetuk jaringan pengambil keputusan dengan sengaja melibat institusi formal Pemerintahan Sumbawa dan institusi Swastas berupa kontraktor. Semua lingkaran tersebut merupakan lingkaran kekeluargaan.
Kunci penting untuk membendung kangker yang akut dalam kabinet Latief tak lain harus dimotori oleh kalangan legeslatif. Harus ada keberanian anggota Dewan Sumbawa untuk mengontrol secara aktif kebijakan Latief majid. Seandainya Latief majid hanya menganggap ini sebagai permainan belaka, mengapa tidak Dewan Sumbawa mengambil langkah yang taktis dengan Jalan memberhentikan kepempinan Latief majid saat ini. Adakah keberanian Dewan Sumbawa ? kita tunggu.
Sikap pesimis akan kebankitan tanah samawa justru semakin besar, kalau kenyataan pola pikir pemimpin Sumbawa jauh lebih parah dibandingkan rezim Soeharto. Janganlah menampilkan kesombongan seiring dengan peluang untuk menjadi raja kecil didaerah masing-masing. Kepentingan rakyat haruslah menjadi tolak ukur prioritas dalam menentukan kebijakan. Apa bunyi tokek “ hacur, tidak, hancur tidak…………” Pemimpin Sumbawa yang harus bertanggung jawab.
Adakah Moralitas mereka untuk bersedia bertanggung jawab ?
Bandung, January 18, 2001
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda