Gaung pembentukkan propinsi Sumbawa kembali terungkit kepermukaan dikala salah seorang anggota DPR-RI mengungkapkan dukungannya terhadap ide yang berkembang sebelumnya.
Tak bisa dipungkiri dukungan A.M. Fatwa tersebut merupakan realitas politik yang harus dimainkan oleh masyarakat Sumbawa.Memutar setting persiapan yang awal tahun 2001 begitu menghangat, keberadaan propinsi Sumbawa mendapat tanggapan pro dan kontra baik dari luar Sumbawa maupun dari dalam Sumbawa itu sendiri.
Satu alasan penting untuk diangkat kepermukaan, apakah propinsi Sumbawa ini akan menyeluruh sepulau Sumbawa atau hanya Kabupaten Sumbawa itu sendiri. Kenyataan klasik telah menghantui etnis Samawa yang merupakan mayoritas geografis untuk bisa mengandeng dua kabupaten tetangga. Alasan tersebut sungguh masuk akal “kepercayaan” untuk bisa bekerja sama secara Fair. Etnis Samawa belum bisa melupakan pemberitaan tanggal 14 Februari diharian Kompas tentang Propinsi Sumbawa yang berubah menjadi propinsi Bima. Berita itulah yang membuat komponen Sumbawa menarik kembali dukungannya untuk membentuk propinsi Sumbawa. Akibatnya sudah tentu rencana yang telah mendapat publikasi luas tersebut hanya sebuah rencana tanpa adanya titik temu yang jelas.
Yang jelas gaung propinsi akan mendapat prioritas etnis Sumbawa setelah pemekaran Kabupaten berhasil diwujudkan. Dan ini sudah tentu orientasi propinsi Sumbawa adalah pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Sumbawa Sendiri. Akan sangat sulit propinsi tersebut terwujud bergandengan dengan dua Kabupaten tetangganya. Arah yang akan wujudkan dalam pembentukkan propinsi baru ini bukan mustahil menjadi propinsi Samawa, yang sudah melambangkan identitas yang melekat selama ini.
Ide Pembentukkan Propinsi Sumbawa itu sendiri banyak dimotori oleh kabupaten Tetangga Sumbawa, sebelumnya dukungan terhadap ide tersebut mendapat dukungan dari komponen Sumbawa. Cerita ternyata tidak berjalan sesuai dengan setting yang telah digariskan. Rasa untuk dibohongi ditengah jalan menyelimuti komponen Sumbawa, padahal bargainning terbesar tentang terbentuk tidaknya propinsi tersebut berada di Sumbawa. Langkah yang ditempuh oleh Komponen Sumbawa saat ini untuk tidak memfokuskan wacana propinsi merupakan strategi yang cukup baik. Andaikata komponen Sumbawa kembali terbawa arus wacana yang sebelumnya di angkat, niscaya itu merupakan kabar mengembirakan bagi pihak lain yang ingin memanfaatkan Sumbawa bagi kepentingan mereka. Dan itu harus dicegah sedini mungkin untuk tidak menjuruskan Sumbawa dalam permainan yang penuh dengan intrik.
Sebagai gambaran, modal dasar untuk berdirinya sebuah propinsi adalah minimal menggabungkan tiga Kabupaten. Sumbawa berpotensi untuk dipecah menjadi beberapa Kabupaten diantaranya Sumbawa barat dan Sumbawa Timur serta Sumbawa itu sendiri. Tiga komponen pendukung tersebut merupakan basis yang kuat untuk mengangkat Sumbawa menjadi sebuah propinsi dalam satu komunitas etnis.
Memang berbagai kendala akan ditemui untuk mewujudkan rencana tersebut, tak lain penentu kebijakan untuk persoalan tersebut bukan dari komponen Sumbawa. Dukungan akan sangat berarti jika semua komponen Sumbawa bisa menyatukan persepsi dan Visinya tentang masa depan Sumbawa. Rencana pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat setidaknya merupakan gerbang awal untuk membuka jalan bagi pembentukan propinsi Sumbawa tersebut. Tak lepas dari peran Sumbawa Barat, persiapan Untuk Sumbawa Timur juga harus segera diupayakan, kerjasama lintas sektoran antara tiga komponen pendukung yaitu Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Sumbawa Timur merupakan jalan terbaik untuk segera mempercepat arah pembentukan propinsi tersebut.
Penekanan yang harus disadari oleh komponen Sumbawa, berhasil tidaknya ide tersebut terletak pada kemauan rakyat Sumbawa. Ini menjadi kendala yang sulit untuk disatukan. Dilain pihak masih banyak Komponen Sumbawa yang masih menekankan kepentingan dan ego pribadi dan kelompoknya dalam memperjuangkan Sumbawa. Sudah tentu gerakan mereka bukan didasarkan atas sebuah niat yang tulus, namun lebih mengharapkan imbalan sesaat.
A.M. Fatwa dan Sumbawa
Menarik untuk dianalisis, pernyataan Fatwa tersebut mengambarkan keberanian untuk menjembatani kepentingan Sumbawa. Selama ini wakil Sumbawa di DPR-RI yang kebetulan satu partai dengan Fatwa hanya berani mendukung ide Propinsi Sumbawa secara sembolis. Itupun karena melibatkan dua Kabupaten tetangga Sumbawa lainnya. Fatwa yang pernah menempuh pendidikan menengahnya di Sumbawa, mengungkapkan fakta tersebut atas dasar realitas kedepan.
Beban moral karena kepentingan pribadi untuk tetap mempertahankan posisinya di DPR-RI kelihatannya tidak terlalu besar, hal ini wajar karena Fatwa sendiri bukan berasal dari wilayah pemilihan NTB. Akan sangat dilematis juga individu yang mengungkapkan dukungan tersebut berasal dari wilayah Sumbawa. Kewajaran ini timbul karena tingkat keparcayaan dirinya terhadap basis pemilihanya masih rendah. Yang akibatnya segala keputusan untuk memperjuangkan Sumbawa akan kembali seberapa besar untung ruginya. Terutama demi kepentingan pribadi politikus tersebut.
Apa yang di ulas diharian Kompas tentang Wakil Rakyat dan konstituennya ( Pemilihnya ) terdapat jarak seperti langit dan Bumi juga merupakan Fakta bagi wakil Sumbawa yang berada di DPR-RI. Sangat disayangkan masa jabatan sebagai wakil rakyat Sumbawa hanya tersita dalam fokus kepentingan nasional yang juga belum jelas kebijakannya.
Apa sebenarnya yang diharapkan dari keberadaan wakil Sumbawa tersebut tak lain, adalah barani memperjuangkan Sumbawa baik dalam tataran lokal maupun Nasional. Bukan mustahil dengan pernyataan yang berani dari Fatwa tersebut, wakil Sumbawa dapat direprsentasikan oleh beliau. Yang pada akhirnya akan mempercepat terbentuknya propinsi Sumbawa dengan tiga kabupaten barunya.
Setitik pernyataan dan sikap dari wakil rakyat setidaknya memberikan gambaran kepada kita tentang jalur dan birokrasi mana yang seharusnya kita ambil dalam memperjuangkan propinsi Sumbawa. Salah satunya Fatwa sendiri telah memberikan angin segar dalam menjembatani kepentingan Sumbawa di tingkat nasional. Kita bukan apriori tentang siapa yang telah, sedang dan akan menjadi wakil Sumbawa di DPR-RI, namun marilah berpikir secara rasionalitas, siapapun yang manaruh perhatian besar terhadap perjuangan rakyat Sumbawa, mengapa tidak kita bekerjasama. Apalah artinya sebuah identitas etnis jika pribadi tersebut tidak bisa memperjuangkan kepentingan Sumbawa baik ditingkat Lokal maupun nasional. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah kerja lapangan bukan sebuah slogan yang hanya digemborkan tanpa hasil yang jelas.
Fatwa, semoga anda bisa memberi nafas yang segar dalam perjuangan rakyat Sumbawa.
Bravo !
Bandung, September 20, 2001
Arif Hidayat
Yang jelas gaung propinsi akan mendapat prioritas etnis Sumbawa setelah pemekaran Kabupaten berhasil diwujudkan. Dan ini sudah tentu orientasi propinsi Sumbawa adalah pemanfaatan sumber daya yang berasal dari Sumbawa Sendiri. Akan sangat sulit propinsi tersebut terwujud bergandengan dengan dua Kabupaten tetangganya. Arah yang akan wujudkan dalam pembentukkan propinsi baru ini bukan mustahil menjadi propinsi Samawa, yang sudah melambangkan identitas yang melekat selama ini.
Ide Pembentukkan Propinsi Sumbawa itu sendiri banyak dimotori oleh kabupaten Tetangga Sumbawa, sebelumnya dukungan terhadap ide tersebut mendapat dukungan dari komponen Sumbawa. Cerita ternyata tidak berjalan sesuai dengan setting yang telah digariskan. Rasa untuk dibohongi ditengah jalan menyelimuti komponen Sumbawa, padahal bargainning terbesar tentang terbentuk tidaknya propinsi tersebut berada di Sumbawa. Langkah yang ditempuh oleh Komponen Sumbawa saat ini untuk tidak memfokuskan wacana propinsi merupakan strategi yang cukup baik. Andaikata komponen Sumbawa kembali terbawa arus wacana yang sebelumnya di angkat, niscaya itu merupakan kabar mengembirakan bagi pihak lain yang ingin memanfaatkan Sumbawa bagi kepentingan mereka. Dan itu harus dicegah sedini mungkin untuk tidak menjuruskan Sumbawa dalam permainan yang penuh dengan intrik.
Sebagai gambaran, modal dasar untuk berdirinya sebuah propinsi adalah minimal menggabungkan tiga Kabupaten. Sumbawa berpotensi untuk dipecah menjadi beberapa Kabupaten diantaranya Sumbawa barat dan Sumbawa Timur serta Sumbawa itu sendiri. Tiga komponen pendukung tersebut merupakan basis yang kuat untuk mengangkat Sumbawa menjadi sebuah propinsi dalam satu komunitas etnis.
Memang berbagai kendala akan ditemui untuk mewujudkan rencana tersebut, tak lain penentu kebijakan untuk persoalan tersebut bukan dari komponen Sumbawa. Dukungan akan sangat berarti jika semua komponen Sumbawa bisa menyatukan persepsi dan Visinya tentang masa depan Sumbawa. Rencana pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat setidaknya merupakan gerbang awal untuk membuka jalan bagi pembentukan propinsi Sumbawa tersebut. Tak lepas dari peran Sumbawa Barat, persiapan Untuk Sumbawa Timur juga harus segera diupayakan, kerjasama lintas sektoran antara tiga komponen pendukung yaitu Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Sumbawa Timur merupakan jalan terbaik untuk segera mempercepat arah pembentukan propinsi tersebut.
Penekanan yang harus disadari oleh komponen Sumbawa, berhasil tidaknya ide tersebut terletak pada kemauan rakyat Sumbawa. Ini menjadi kendala yang sulit untuk disatukan. Dilain pihak masih banyak Komponen Sumbawa yang masih menekankan kepentingan dan ego pribadi dan kelompoknya dalam memperjuangkan Sumbawa. Sudah tentu gerakan mereka bukan didasarkan atas sebuah niat yang tulus, namun lebih mengharapkan imbalan sesaat.
A.M. Fatwa dan Sumbawa
Menarik untuk dianalisis, pernyataan Fatwa tersebut mengambarkan keberanian untuk menjembatani kepentingan Sumbawa. Selama ini wakil Sumbawa di DPR-RI yang kebetulan satu partai dengan Fatwa hanya berani mendukung ide Propinsi Sumbawa secara sembolis. Itupun karena melibatkan dua Kabupaten tetangga Sumbawa lainnya. Fatwa yang pernah menempuh pendidikan menengahnya di Sumbawa, mengungkapkan fakta tersebut atas dasar realitas kedepan.
Beban moral karena kepentingan pribadi untuk tetap mempertahankan posisinya di DPR-RI kelihatannya tidak terlalu besar, hal ini wajar karena Fatwa sendiri bukan berasal dari wilayah pemilihan NTB. Akan sangat dilematis juga individu yang mengungkapkan dukungan tersebut berasal dari wilayah Sumbawa. Kewajaran ini timbul karena tingkat keparcayaan dirinya terhadap basis pemilihanya masih rendah. Yang akibatnya segala keputusan untuk memperjuangkan Sumbawa akan kembali seberapa besar untung ruginya. Terutama demi kepentingan pribadi politikus tersebut.
Apa yang di ulas diharian Kompas tentang Wakil Rakyat dan konstituennya ( Pemilihnya ) terdapat jarak seperti langit dan Bumi juga merupakan Fakta bagi wakil Sumbawa yang berada di DPR-RI. Sangat disayangkan masa jabatan sebagai wakil rakyat Sumbawa hanya tersita dalam fokus kepentingan nasional yang juga belum jelas kebijakannya.
Apa sebenarnya yang diharapkan dari keberadaan wakil Sumbawa tersebut tak lain, adalah barani memperjuangkan Sumbawa baik dalam tataran lokal maupun Nasional. Bukan mustahil dengan pernyataan yang berani dari Fatwa tersebut, wakil Sumbawa dapat direprsentasikan oleh beliau. Yang pada akhirnya akan mempercepat terbentuknya propinsi Sumbawa dengan tiga kabupaten barunya.
Setitik pernyataan dan sikap dari wakil rakyat setidaknya memberikan gambaran kepada kita tentang jalur dan birokrasi mana yang seharusnya kita ambil dalam memperjuangkan propinsi Sumbawa. Salah satunya Fatwa sendiri telah memberikan angin segar dalam menjembatani kepentingan Sumbawa di tingkat nasional. Kita bukan apriori tentang siapa yang telah, sedang dan akan menjadi wakil Sumbawa di DPR-RI, namun marilah berpikir secara rasionalitas, siapapun yang manaruh perhatian besar terhadap perjuangan rakyat Sumbawa, mengapa tidak kita bekerjasama. Apalah artinya sebuah identitas etnis jika pribadi tersebut tidak bisa memperjuangkan kepentingan Sumbawa baik ditingkat Lokal maupun nasional. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah kerja lapangan bukan sebuah slogan yang hanya digemborkan tanpa hasil yang jelas.
Fatwa, semoga anda bisa memberi nafas yang segar dalam perjuangan rakyat Sumbawa.
Bravo !
Bandung, September 20, 2001
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda