Kenyataan akan kebenaran akan tetap menjadi realita, miskipun waktulah yang akan membuktikan itu.
Sumbawa tak lepas dari opini yang membingungkan dan sekaligus menciptakan situasi yang suatu saat akan meledak. Lepas dari historikal terdahulu, situasi ini tercipta atas proses pemilihan Bupati Sumbawa yang kontradiktif dan menghasilkan kebijakan yang Illegal dari segi hukumnya. Pemerintahan yang secara sepihak diakui oleh kelompok status Quo ini berjalan tanpa arah dan Visi yang jelas. Padahal entry point positif dapat menutupi kelemahan utama dari legalitas terpilihnya Bupati Sumbawa.
Bulan berselang dalam hitungan setengah tahun, kemandirian DPRD Sumbawa belum menunjukkan perubahan yang berarti. Padahal pekerjaan rumah bagi Dewan Sumbawa makin menumpuk, kini mereka malah melancong kedaerah lain yaitu Jepara dan kudus. Status kunjungan yang dibungkus oleh kunjungan dinas ini justru tidak menghasilkan korelasi positif tentang kebutuhan mendesak yang dihadapkan di Sumbawa. Pergantian pimpinan Dewan dan anggota DPRD yang terlibat perekayasaan Keputusan dalam proses pemilihan Bupati Sumbawa, malah dilupakan seiring dengan tawaran kunjungan kerja tersebut. Bukannya mendatangkan penilaian positif dari anggota masyarakat justru sikap antipatilah yang akan dilahirkan.
Menilik dari korelasi output yang ingin dicapai dari kunjungan kedaerah tersebut, hanya sebagai kunjungan pelepas rileks dan kejenuhan. Target apa yang diigin di capai dari kunjungan tersebut, hanya sebuah idiom yang belum tentu dapat menciptakan Sumbawa yang kondusif. Kunjungan anggota Dewan Sumbawa yang dibiayai sekitar 4 Juta Rupiah Per Orang hanya akan menghamburkan kas Pemda Sumbawa. Sudah tentu restu kunjungan ini sebagai strategi pihak eksekutif ( Pemda Sumbawa ) untuk meredam nyayian anggota DPRD Sumbawa akan status sebenarnya dari Bupati Sumbawa.
Anggota DPRD Sumbawa yang katanya masih terdapat pribadi yang bersih, dan masih idealis ternyata termakan oleh rayuan ini. Suatu pembohongan terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi di Sumbawa. Persoalan intern belum selesai kini di hadapkan kepada harapan baru akan janji-janji Bupati terpilih yang mengarah pada keuntungan pribadi-pribadi Dewan Sumbawa.
Adalah pembenaran sepihak, konspirasi antara Pemda Sumbawa dan DPRD sumbawa sudah menunjukkan tahap yang menghawatirkan. Padahal tuntutan sekarang kinerja DPRD seharusnya dapat menjadi balance bagi pemerintahan yang berlangsung. Namun kini mereka tunduk dibawah kekuasaan Raja Lokal ( baca Bupati ). Kinerja DPRD sumbawa patut disesali mengingat SDM yang ada didalamnya hanya sebagai simbol Demokrasi tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang diduduk didalamnya. Visi untuk mendapatkan materi ( baca harta ) akan lebih dominan ketimbang menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sejauh ini hasil yang dibanggakan dari DPRD Sumbawa belum menunjukkan kenyataan. Kemandirian dan kualitas DPRD Sumbawa merupakan permainan yang mengasikkan bagi Bupati terpilih, dan sudah tentu kenyataan ini akan tetap dipertahankan. Korelasi dari tesis ini setidaknya sudah mengarah pada pembenaran. Keengganan sdr. Latief Majid untuk merekomendsikan Pemecatan 4 anggota Golkar adalah bukti bahwa kondisi ini akan tetap dipertahankan. Kenyataan saat ini mengiringi akan pemikiran dukungan yang kuat terhadap keberadaan dan status legalitas latief Majid didukung oleh kebanyakan anggota Dewan Sumbawa. Independensi mereka masih jauh dari harapan. Padahal sebelumnya hanya 17 anggota Dewan Sumbawa yang mendukung terpilihnya Sdr. Latef Majid. Masih dibawah batas minimal yang diakui Undang-undang. Nilai 17 ini setidaknya akan mengakami pergeseran dengan upaya Sdr. Latief Madjid untuk meredam suara yang vokal di tubuh Dewan. Lahirlah dukungan ekspilisit untuk menghantarkan tour para Dewan Sumbawa ke daerah Jepara dan Kudus.
Setidaknya proyek lain untuk meredam nyanyian anggota Dewan Sumbawa sedang dipersiapkan. Kenyataan ini memungkinkan membawa makna mendalam bagi anggota dewan untuk menjadi calo politik yang setia pada kekuasaan Bupati. Sumbawa bukan lagi memikirkan untuk membangun daerahnya, malah akan berkutat pada politik balas budi antara DPRD dan Bupati terpilih. Keuntungan sudah pasti akan diraih oleh pribadi-pribadi yang mengaku sebagai wakil rakyat ini.
Kesadaran akan etika dan moralitas politik di Sumbawa hanya sebagai teori belaka, tak ada kenyataan kongkrit untuk mencontohkan kepada rakyat sumbawa bagaimana etika dan moralitas positif ditampilkan. Kenyataan ini justu di mainkan oleh Bupati terpilih yang didukung oleh Bupati bayangannya, ditambah lagi oleh prilaku oknum Dewan Sumbawa yang cukup memalukan.
Iklim Demokrasi setidaknya akan pudar dan mati di Sumbawa selama Oknum DPRD Sumbawa belum dilengserkan dan Bupati Sumbawa belum menyerahkan kembali Jabatan tersebut kepada Dewan Sumbawa. Kapan waktu itu akan menjadi kenyataan ? waktu yang akan berbicara, namun itu pasti akan terjadi. Dukungan positif dari segenap komponen masyarakat Sumbawa sangat dibutuhkan. Semua ini demi eksisnya eksistensi tau Sumbawa yang positif dalam penegakan Demokrasi, hukum dan kebenaran. Apakah anda ingin dibodohi terus-menerus ? jawabannya kembali pada diri etnis Samawa.
Bandung, 21 July 2000
Arif Hidayat
Bulan berselang dalam hitungan setengah tahun, kemandirian DPRD Sumbawa belum menunjukkan perubahan yang berarti. Padahal pekerjaan rumah bagi Dewan Sumbawa makin menumpuk, kini mereka malah melancong kedaerah lain yaitu Jepara dan kudus. Status kunjungan yang dibungkus oleh kunjungan dinas ini justru tidak menghasilkan korelasi positif tentang kebutuhan mendesak yang dihadapkan di Sumbawa. Pergantian pimpinan Dewan dan anggota DPRD yang terlibat perekayasaan Keputusan dalam proses pemilihan Bupati Sumbawa, malah dilupakan seiring dengan tawaran kunjungan kerja tersebut. Bukannya mendatangkan penilaian positif dari anggota masyarakat justru sikap antipatilah yang akan dilahirkan.
Menilik dari korelasi output yang ingin dicapai dari kunjungan kedaerah tersebut, hanya sebagai kunjungan pelepas rileks dan kejenuhan. Target apa yang diigin di capai dari kunjungan tersebut, hanya sebuah idiom yang belum tentu dapat menciptakan Sumbawa yang kondusif. Kunjungan anggota Dewan Sumbawa yang dibiayai sekitar 4 Juta Rupiah Per Orang hanya akan menghamburkan kas Pemda Sumbawa. Sudah tentu restu kunjungan ini sebagai strategi pihak eksekutif ( Pemda Sumbawa ) untuk meredam nyayian anggota DPRD Sumbawa akan status sebenarnya dari Bupati Sumbawa.
Anggota DPRD Sumbawa yang katanya masih terdapat pribadi yang bersih, dan masih idealis ternyata termakan oleh rayuan ini. Suatu pembohongan terhadap kenyataan yang sebenarnya terjadi di Sumbawa. Persoalan intern belum selesai kini di hadapkan kepada harapan baru akan janji-janji Bupati terpilih yang mengarah pada keuntungan pribadi-pribadi Dewan Sumbawa.
Adalah pembenaran sepihak, konspirasi antara Pemda Sumbawa dan DPRD sumbawa sudah menunjukkan tahap yang menghawatirkan. Padahal tuntutan sekarang kinerja DPRD seharusnya dapat menjadi balance bagi pemerintahan yang berlangsung. Namun kini mereka tunduk dibawah kekuasaan Raja Lokal ( baca Bupati ). Kinerja DPRD sumbawa patut disesali mengingat SDM yang ada didalamnya hanya sebagai simbol Demokrasi tanpa diimbangi oleh kualitas SDM yang diduduk didalamnya. Visi untuk mendapatkan materi ( baca harta ) akan lebih dominan ketimbang menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sejauh ini hasil yang dibanggakan dari DPRD Sumbawa belum menunjukkan kenyataan. Kemandirian dan kualitas DPRD Sumbawa merupakan permainan yang mengasikkan bagi Bupati terpilih, dan sudah tentu kenyataan ini akan tetap dipertahankan. Korelasi dari tesis ini setidaknya sudah mengarah pada pembenaran. Keengganan sdr. Latief Majid untuk merekomendsikan Pemecatan 4 anggota Golkar adalah bukti bahwa kondisi ini akan tetap dipertahankan. Kenyataan saat ini mengiringi akan pemikiran dukungan yang kuat terhadap keberadaan dan status legalitas latief Majid didukung oleh kebanyakan anggota Dewan Sumbawa. Independensi mereka masih jauh dari harapan. Padahal sebelumnya hanya 17 anggota Dewan Sumbawa yang mendukung terpilihnya Sdr. Latef Majid. Masih dibawah batas minimal yang diakui Undang-undang. Nilai 17 ini setidaknya akan mengakami pergeseran dengan upaya Sdr. Latief Madjid untuk meredam suara yang vokal di tubuh Dewan. Lahirlah dukungan ekspilisit untuk menghantarkan tour para Dewan Sumbawa ke daerah Jepara dan Kudus.
Setidaknya proyek lain untuk meredam nyanyian anggota Dewan Sumbawa sedang dipersiapkan. Kenyataan ini memungkinkan membawa makna mendalam bagi anggota dewan untuk menjadi calo politik yang setia pada kekuasaan Bupati. Sumbawa bukan lagi memikirkan untuk membangun daerahnya, malah akan berkutat pada politik balas budi antara DPRD dan Bupati terpilih. Keuntungan sudah pasti akan diraih oleh pribadi-pribadi yang mengaku sebagai wakil rakyat ini.
Kesadaran akan etika dan moralitas politik di Sumbawa hanya sebagai teori belaka, tak ada kenyataan kongkrit untuk mencontohkan kepada rakyat sumbawa bagaimana etika dan moralitas positif ditampilkan. Kenyataan ini justu di mainkan oleh Bupati terpilih yang didukung oleh Bupati bayangannya, ditambah lagi oleh prilaku oknum Dewan Sumbawa yang cukup memalukan.
Iklim Demokrasi setidaknya akan pudar dan mati di Sumbawa selama Oknum DPRD Sumbawa belum dilengserkan dan Bupati Sumbawa belum menyerahkan kembali Jabatan tersebut kepada Dewan Sumbawa. Kapan waktu itu akan menjadi kenyataan ? waktu yang akan berbicara, namun itu pasti akan terjadi. Dukungan positif dari segenap komponen masyarakat Sumbawa sangat dibutuhkan. Semua ini demi eksisnya eksistensi tau Sumbawa yang positif dalam penegakan Demokrasi, hukum dan kebenaran. Apakah anda ingin dibodohi terus-menerus ? jawabannya kembali pada diri etnis Samawa.
Bandung, 21 July 2000
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda