Senin, 28 Juli 2008

Membanyoli Parlemen

. Senin, 28 Juli 2008

Membanyoli Parlemen
Oleh arif


Ketika kebanggaan menyelimuti kalbu yang memvonis dirinya sebagai wakil rakyat, rasa itu menyeruak dengan perubahan status sebagai legeslatif lokal. Latar belakang akan dukungan wawasan dan pengetahuan dikesampingkan demi mengejar masyarakat madani yang cendrung euforia.


Janji akan perubahan menuju pembelaan rakyat senantiasa bergulir disaat kampanye berlangsung, tak disadari ucapan terdahulu adalah kontrak sosial dihadapan masyarakat dan pembohongan nurani yang dihadapkan dengan hukum Tuhan. Betapa manis sapaan itu ketika Bapak-bapak kita masih mengaktualisasikan dirinya sebagai rakyat biasa, kini ia berada dalam lingkaran Eksekutif sekat-sekat rakyat jelata, marginalisasi hanya sebuah cerminan masa lalu.



Sampai kapan parlemen Sumbawa akan menjadi kantor tak bertuan. Kearifan dari wakil kita seolah-olah hilang dengan buasnya kedudukan jabatan sementara . Sementara hasil nyata untuk kepentingan rakyat hanya sebuah ilusi, justru konflik sosial adalah warisan nyata dari oknum yang berperan sebagai calo politik. Tetapkah kepentingan itu kita pertahankan ? rasanya tidak. Pembaharuan dalam arti kata lainnya adalah reformasi hanya sebagai bias pengertian tanpa adanya makna pemahaman dalam praktis dan aplikatif. Sejauh ini perdebatan tentang reformasi itu masih berlangsung tanpa melihat hallo effect dari banyolan oknum eksekutif Sumbawa. Berkaca dari pemecatan 4 oknum anggota Golkar oleh partainya, kita dapat menarik benang pengertian akan dangkalnya jiwa besar dan tingginya kecongkakan individu yang di Vonis bersalah oleh masyarakat. Tarik ulur legalitas pemecatan hanya dijadikan trik untuk tetap mempertahankan dirinya sebagai anggota Dewan. Konsekwensi logis dalam nalar positif pemecatan anggota pertai sudah tentu Oknum tersebut sudah tidak mewakili siapa-siapa. Kecendrungan memperalat birokrasi lebih dominan di tempuh oknum yang di pecat, ketimbang mereka dengan jiwa besar berpikir untuk masa depan Sumbawa. Tidak layak mereka disebut dengan sebutan seorang tokoh masyarakat, justru cap melekat yang sudah terpatri dalam masyarakat adalah “ PENGHIANAT” kedaulatan lebih terhormat melekat dalam status mereka. Sejauh ini pola pikir pro status Quo lebih terpatri dalam benak oknum yang dipecat, berbanding terbalik dengan tuntutan perubahan yang diinginkan di Indonesia.



Panggung opera ini didukung dengan setting yang khas dan kuat oleh kalangan birokrasi, berkembanglah Sumbawa dalam alur cerita kemunduran. Sementara daerah lain berlomba mempersiapkan diri menyongsong penerapan Otonomi, sumbawa masih berkutat dalam lingkup parlemen dan birokrasi status quo. Langkah nyata dari Golkar setidaknya membuka cakrawala baru akan harapan tumbuhnya Demokrasi, namun langkah itu tak didukung dengan langkah kongkret untuk mempersiapkan pengganti dari oknum anggota yang dipecat. Presurre ke tingkat Birokrasi masih sebatas niat tanpa upaya untuk mengkongritkan dalam Surat Keputusan dari pihak berwenang. Dilain pihak pola suksesi ditubuh Dewan masih dihantui oleh karisma pigur yang selama ini memperalat dewan. Kemandirian sikap akan keberpihakan kepada rakyat masih dalam tanda tanya beasar. Disini kekurangan inti dari pribadi dewan terletak bahwa mereka belum menyadari jati dirinya. sikap paternalistik masih menjiwai padahal suara mereka adalah penentuan bagi masa depan Sumbawa.



Langkah kongrit untuk membangun citra DPRD Sumbawa haruslah ditoreh dari sekarang. Anggota DPRD yang merasa bersih setidaknya berani untuk melibas penghianat yang selama ini menjadi Calo Politik. Memang dalam dunia politik kawan bisa menjadi lawan begitu pula sebaliknya, namun kepentingan akan tetap searah. Bangunlah kepentingan itu demi masa depan Sumbawa. Keberanian anggota DPRD Sumbawa yang bersih untuk segera mengadakan Suksesi kepemimpinan ditubuh Dewan merupakan bukti nyata yang ditunggu oleh rakyat Sumbawa. Sekarang bukanlah saatnya kita bermain dalam cerobong yang pengap. Kebenaran akan tetap langgeng walaupun waktulah yang bisa membuktikan jawaban tersebut.



“Sumbawa diambang kehancuran”, ucapan dari seorang rekanku. Kita tidak ingin ucapan simbolis tersebut menjadi fakta yang tak bisa dipungkiri. Anak cucu kita akan menyumpahi “inilah karya pendahulu kita yang tidak becus”. Inginkah kenyataan ini akan melekat kepada Dewan Sumbawa ? rasanya tidak. Moral dan etika tidaklah kita gantung dalam gudang pembendaharaan, masih banyak waktu untuk menunjukkan moralitas kita sebagai manusia, apalagi mengklaim diri sebagai Umat Muslim.. Sumbawa diambang keterpurukan merupakan awal yang sudah ditoreh saat ini, laju itu menggelinding seiring dengan kecongkakan dan penghianatan oknum dewan Sumbawa. Gerak masyarakat dalam koridor kesabaran masih tersisa di Sumbawa, kenyataan lain akan berbicara jika kesabaran dan kejenuhan masyarakat akan kondisi Sumbawa akan mengimbas pada sikap Frustasi. Kenyataan itu sudah terlihat, kejadian perusakan aset Pemda adalah bukti nyata sekam itu mulai membara. Bukan tak mungkin Sumbawa akan mejadi bara yang tak bisa padam. Kunci semua itu terletak pada parlemen Sumbawa. Kita tak ingin torehan sikap DPRD sumbawa akan menjadi dosa kolektif rakyat Sumbawa, padahal rakyat Sumbawa hanya menginginkan perubahan akan kehidupan mereka. Urusaan politik diamanatkan kepada dewan Sumbawa. Lacur dikata kalau seluruh rakyat Sumbawa ingin menjadi politikus, rasanya tidak. Kita tidak ingin rakyat Sumbawa berbicara dalam bahasa dan simbol masing-masing. Buktikan dari DPRD Sumbawa !











Bandung, 11 Juli 2000.



Arif Hidayat

0 komentar:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Posting Komentar

Terima Kasih Tas Komentar Anda

 

Artikel Terkait


© Copyright 2008. www.arifhidayat.com. All rightsreserved | www.arifhidayat.com is proudly powered by Blogger.com | Template by o-om.com