Keinginan belum tentu sejalan dengan hasil, namun keinginan itu akan bisa dipenuhi jika kita melangkah dengan taktis dan tepat sasaran.
Sumbawa Barat adalah wacana local di NTB yang sampai saat ini masih sebatas wacana, pengakuan defecto hanya datang secara internal dari penggagas Sumbawa Barat itu sendiri. Roda pengakuan terus berputar yang pada tahap lanjutan dibentuk Tim pengkajian pemekaran wilayah Sumbawa, itupun nota benenya hasil keputusan politis penentu kebijakan local Sumbawa. Di Balik kerja prosedural Tim pengkajian ini, ada satu proses yang mereka tidak sadarkan, batasan untuk menyelesaikan kajian diakhir tahun 2003 atau diawal tahun 2004 hanyalah sebuah keputusan politis untuk mengulur bahkan menggagalkan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini wajar segelintir penguasa saat ini yang masih berperan tidak berkeinginan untuk memisahkan Sumbawa Barat dari Induknya yang sekarang berada di Sumbawa Besar. Bola Goalnya Sumbawa Barat tetap berada di Sumbawa, kita tidak bisa berharap hanya dengan gebrakan berita dimedia Massa belaka tanpa menunjukkan aksi nyata terhadap sasaran yang mengeluarkan keputusan. Sampai saat ini ternyata Kabupaten Sumbawa Barat ternyata tidak terdaftar di Mendagri. Hanya yang menjadi kebanggaan para penggerak di Sumbawa adalah bisa terselenggara Kongres, pertemuan bahkan seminar yang tak habisnya mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam teori manajemen apa yang dilakukan selama ini hanya sebuah “Dummy Work”. Apa yang dihasilkan hanya sebuah bayangan keputusan yang masih jauh dari target sasaran. Gambaran taktis tentang pola gerakan pemekaran wilayah, dapat kita pelajari dari proses terjadinya Propinsi Banten, Kabupeten Pulau Seribu, Bahkan kepulauan Riau.
Gambaran tentang manusia Sumbawa yang cendrung sebatas perencana tanpa bisa menindaklanjuti secara taktis ternyata terlihat dalam pergerakkan pemekaran wilayah ini.
Ada satu kebanggaan yang dirasakan, terbentuknya Tim pengkajian ini dirasakan sebagai pengakuan legal atas upaya parlemen Jalanan yang sebelumnya menjadi basis gerakan. Padahal ini akan menjadi sebuah jebakan politis bagi komponen yang terlibat didalam. Hal ini wajar, karena kenyataannya dengan sengaja dibuat sebuah Gap informasi antara aspirasi didaerah dan penentu keputusan ditingkat pusat. Kegagalan pasti akan timbul jika hasil kerja Tim pengkajian ini tidak bisa mengeluarkan rekomendasi taktis sampai pertengahan 2003 ini. Dalam sidang kabinet yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu ternyata hanya satu wilayah di NTB yang akan menjadi prioritas pemekaran dalam kabinet sekarang yaitu Bima yang statusnya menjadi Kota. Pertengahan 2003 menjadi acuan penting mengingat jika sampai akhir 2003 tidak ada daerah yang mengajukan proposal pemekaran ke Depdagri dengan lapang dada kita harus menunggu pemilihan umum dan kabinet baru lagi. Itupun jika kabinet baru tersebut mempunyai agenda untuk pemekaran wilayah.
Sebagai contoh taktis dalam pemekaran wilayah, Kabupaten pulau seribu pantas diacungi jempol. Tanpa seminar, tanpa kongres rakyat mereka langsung diakui oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, lepas dari Jakarta. Mereka hanya membutuhkan 2 bulan untuk mengisi proposal acuan yang sudah disediakan oleh Depdagri di Jakarta. Semua data yang dibutuhkan sebenarnya sudah ada di Bapeda dan Pemda setempat. Tinggal sekarang apakah kita benar-benar serius dengan upaya pemekaran ini.
Dalam pertemuan saya diatas kapal dari Sumbawa ke Lombok dengan salah seorang aktivis yang kebetulan banyak menggarap Isue nasional, dia menertawakan dan mempertanyakan target waktu satu tahun untuk masa pengkajian pemekaran wilayah di Sumbawa. Ada komentar tantangan dari dia “sebenarnya kalau kajian itu diserahkan ke kita yang ada di Jawa ini, niscaya hanya 2 bulan sudah akan menjadi agenda Kabinet dan DPR RI”. Pendapat ini wajar karena intinya apakah kita sudah memasukkan proposal pemekaran itu ke Depdagri atau belum. Kalau belum di Masukkan seumur-umur Kabupaten Sumbawa Barat hanyalah wacana, bukankah itu hanya sebatas politik Onani.
Hal yang cukup menarik ketika Wacana propinsi Sumbawa begitu menghangat, yang ternyata berita di kompas tercantum propinsi Bima. Di balik berita tersebut, sebenarnya proposal propinsi Bima tersebut hanya di buat satu malam. Yang kebetulan dibalik di berita yang heboh itu ternyata orang Sumbawa juga. Begitu taktis strategi tersebut, tidak perlu dibuat Tim pengkajian yang begitu formal dengan seabrek referensi. Yang kita butuhkan hanyalah mengenal apa, siapa dan bagaimana mencapai sasaran tersebut.
Saya cukup tergelitik ketika hasil kajian akan diseminarkan, dan terus diseminarkan, jadi kapan kita bisa mencapai sasaran yang pasti kalau kita hanya berbangga dengan perencanan formal yang cukup birokratis seperti seminar ini. Padahal biaya seminar ini bisa digunakan untuk mengurus semua ketentuannya di Jakarta. Kelengkapan administrasi lainnya bisa sambil jalan. Yang penting Sumbawa Barat mendapat pengakuan defacto ataupun dejure di tingkat pengambil keputusan kabinet dan DPR-RI.
Saya tidak menafikkan usaha keras rekan-rekan yang tergabung dalam tim pengkajian pemekaran di Sumbawa, tapi itu belum cukup kalau kerja keras tersebut tidak diimbangi dengan target waktu dan perencanaan taktis lainnya. Kekuatan lainnya adalah kita harus mempunyai Benchmarking yang kuat untuk bisa mengetahui segala informasi di tingkat pusat. Bukankah langkah ini akan lebih menghemat waktu dan tepat sasaran .
Baru-baru ini saya membuka buku baru tentang profile daerah di Indonesia, yang cukup menarik ketika Kabupaten Sumbawa muncul beberapa halaman, judul kontras terbaca “ Kabupaten Sumbawa Barat tinggal menunggu waktu”. Hati kecilku tetap berkeyakinan kalau pola kerja rekan-rekan diSumbawa seperti saat ini niscaya kita hanya bisa berbagga dengan status kabupaten Sumbawa Barat sebagai literature bacaan. Perubahan status legal sangat tidak mungkin terjadi. Memang otonomi memungkinkan daerah menentukan masa depannya masing-masing, namun untuk saat ini kita masih dalam masa transisi yang sudah tentu keputusan ditingkat pusat tidak bisa diabaikan sama sekali.
Kenyataan ini akan semakin berlarut jika konsentrasi pemekaran dengan sengaja dipecahkan dalam beberapa wilayah yang konon dimungkinkan. Seperti halnya wacana Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur. Titik keberhasilan kerja akan terlihat jika komponen yang bergerak di Sumbawa dengan sengaja memfokuskan dalam satu persoalan saja. Bukan malah harus membiaskan persoalan menjadi masalah yang berantai. Memang Sumbawa timur akan menjadi prioritas selanjutnya, tapi alangkah naifnya Sumbawa Timur juga akan diajukan jika Sumbawa Barat sendiri belum bergerak dari tempat duduknya.
Sebenarnya Sumbawa Barat mempunyai jaringan yang luas diluar NTB seperti halnya di Ibu kota negara, tapi sampai saat ini jaringan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam pandangan saya upaya untuk menggolkan pemekaran Sumbawa Barat ini bukanlah ladang pembelajaran, tapi sudah menjadi langkah politis yang harus digolkan. Sudah tentu semua komponen yang bergerak harus mempunyai peta taktis untuk menggelindingkan wacana ini menjadi sebuah keputusan politik yang realitis. Yang pada akhirnya pengakuan legal akan didapatkan baik ditingkat pusat, propinsi, maupun daerah.
Satu hal yang perlu diingat tujuan pergerakan ini bukanlah untuk mendapat pengakuan masyarakat terhadap individu yang tergabung dalam Tim pengkajian ini, tapi akan lebih bermakna jika niat anggota Tim pengkajian ini merupakan perubahan dalam mengemban amanat rakyat.
“Perubahan. Perubahan. Perubahan . kita harus belajar menghadapinya, tumbuh diatasnya. Itulah yang kini terjadi berulang kali. Tetapi ini tidak benar. Dengan mengejutkan, kita harus bergerak melebihi perubahan dan merangkul melebihi serta meninggalkan kebiasaan yang membawa kita pada posisi ini. Hapuskan “Perubahan” dari kamus anda. Gantikan dengan “meninggalkan” atau “revolusi”.
Apa yang dikatakan oleh salah seorang Top Manajemen Newmont “ Saya tidak akan mengikuti perubahan, tapi perubahan yang akan mengikuti saya”
Bagaimana dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Tim pengkajian pemekaran wilayah Sumbawa, apakah anda mengikuti perubahan atau mencipta perubahan ? wait and see………………………..
Gambaran tentang manusia Sumbawa yang cendrung sebatas perencana tanpa bisa menindaklanjuti secara taktis ternyata terlihat dalam pergerakkan pemekaran wilayah ini.
Ada satu kebanggaan yang dirasakan, terbentuknya Tim pengkajian ini dirasakan sebagai pengakuan legal atas upaya parlemen Jalanan yang sebelumnya menjadi basis gerakan. Padahal ini akan menjadi sebuah jebakan politis bagi komponen yang terlibat didalam. Hal ini wajar, karena kenyataannya dengan sengaja dibuat sebuah Gap informasi antara aspirasi didaerah dan penentu keputusan ditingkat pusat. Kegagalan pasti akan timbul jika hasil kerja Tim pengkajian ini tidak bisa mengeluarkan rekomendasi taktis sampai pertengahan 2003 ini. Dalam sidang kabinet yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu ternyata hanya satu wilayah di NTB yang akan menjadi prioritas pemekaran dalam kabinet sekarang yaitu Bima yang statusnya menjadi Kota. Pertengahan 2003 menjadi acuan penting mengingat jika sampai akhir 2003 tidak ada daerah yang mengajukan proposal pemekaran ke Depdagri dengan lapang dada kita harus menunggu pemilihan umum dan kabinet baru lagi. Itupun jika kabinet baru tersebut mempunyai agenda untuk pemekaran wilayah.
Sebagai contoh taktis dalam pemekaran wilayah, Kabupaten pulau seribu pantas diacungi jempol. Tanpa seminar, tanpa kongres rakyat mereka langsung diakui oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, lepas dari Jakarta. Mereka hanya membutuhkan 2 bulan untuk mengisi proposal acuan yang sudah disediakan oleh Depdagri di Jakarta. Semua data yang dibutuhkan sebenarnya sudah ada di Bapeda dan Pemda setempat. Tinggal sekarang apakah kita benar-benar serius dengan upaya pemekaran ini.
Dalam pertemuan saya diatas kapal dari Sumbawa ke Lombok dengan salah seorang aktivis yang kebetulan banyak menggarap Isue nasional, dia menertawakan dan mempertanyakan target waktu satu tahun untuk masa pengkajian pemekaran wilayah di Sumbawa. Ada komentar tantangan dari dia “sebenarnya kalau kajian itu diserahkan ke kita yang ada di Jawa ini, niscaya hanya 2 bulan sudah akan menjadi agenda Kabinet dan DPR RI”. Pendapat ini wajar karena intinya apakah kita sudah memasukkan proposal pemekaran itu ke Depdagri atau belum. Kalau belum di Masukkan seumur-umur Kabupaten Sumbawa Barat hanyalah wacana, bukankah itu hanya sebatas politik Onani.
Hal yang cukup menarik ketika Wacana propinsi Sumbawa begitu menghangat, yang ternyata berita di kompas tercantum propinsi Bima. Di balik berita tersebut, sebenarnya proposal propinsi Bima tersebut hanya di buat satu malam. Yang kebetulan dibalik di berita yang heboh itu ternyata orang Sumbawa juga. Begitu taktis strategi tersebut, tidak perlu dibuat Tim pengkajian yang begitu formal dengan seabrek referensi. Yang kita butuhkan hanyalah mengenal apa, siapa dan bagaimana mencapai sasaran tersebut.
Saya cukup tergelitik ketika hasil kajian akan diseminarkan, dan terus diseminarkan, jadi kapan kita bisa mencapai sasaran yang pasti kalau kita hanya berbangga dengan perencanan formal yang cukup birokratis seperti seminar ini. Padahal biaya seminar ini bisa digunakan untuk mengurus semua ketentuannya di Jakarta. Kelengkapan administrasi lainnya bisa sambil jalan. Yang penting Sumbawa Barat mendapat pengakuan defacto ataupun dejure di tingkat pengambil keputusan kabinet dan DPR-RI.
Saya tidak menafikkan usaha keras rekan-rekan yang tergabung dalam tim pengkajian pemekaran di Sumbawa, tapi itu belum cukup kalau kerja keras tersebut tidak diimbangi dengan target waktu dan perencanaan taktis lainnya. Kekuatan lainnya adalah kita harus mempunyai Benchmarking yang kuat untuk bisa mengetahui segala informasi di tingkat pusat. Bukankah langkah ini akan lebih menghemat waktu dan tepat sasaran .
Baru-baru ini saya membuka buku baru tentang profile daerah di Indonesia, yang cukup menarik ketika Kabupaten Sumbawa muncul beberapa halaman, judul kontras terbaca “ Kabupaten Sumbawa Barat tinggal menunggu waktu”. Hati kecilku tetap berkeyakinan kalau pola kerja rekan-rekan diSumbawa seperti saat ini niscaya kita hanya bisa berbagga dengan status kabupaten Sumbawa Barat sebagai literature bacaan. Perubahan status legal sangat tidak mungkin terjadi. Memang otonomi memungkinkan daerah menentukan masa depannya masing-masing, namun untuk saat ini kita masih dalam masa transisi yang sudah tentu keputusan ditingkat pusat tidak bisa diabaikan sama sekali.
Kenyataan ini akan semakin berlarut jika konsentrasi pemekaran dengan sengaja dipecahkan dalam beberapa wilayah yang konon dimungkinkan. Seperti halnya wacana Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur. Titik keberhasilan kerja akan terlihat jika komponen yang bergerak di Sumbawa dengan sengaja memfokuskan dalam satu persoalan saja. Bukan malah harus membiaskan persoalan menjadi masalah yang berantai. Memang Sumbawa timur akan menjadi prioritas selanjutnya, tapi alangkah naifnya Sumbawa Timur juga akan diajukan jika Sumbawa Barat sendiri belum bergerak dari tempat duduknya.
Sebenarnya Sumbawa Barat mempunyai jaringan yang luas diluar NTB seperti halnya di Ibu kota negara, tapi sampai saat ini jaringan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam pandangan saya upaya untuk menggolkan pemekaran Sumbawa Barat ini bukanlah ladang pembelajaran, tapi sudah menjadi langkah politis yang harus digolkan. Sudah tentu semua komponen yang bergerak harus mempunyai peta taktis untuk menggelindingkan wacana ini menjadi sebuah keputusan politik yang realitis. Yang pada akhirnya pengakuan legal akan didapatkan baik ditingkat pusat, propinsi, maupun daerah.
Satu hal yang perlu diingat tujuan pergerakan ini bukanlah untuk mendapat pengakuan masyarakat terhadap individu yang tergabung dalam Tim pengkajian ini, tapi akan lebih bermakna jika niat anggota Tim pengkajian ini merupakan perubahan dalam mengemban amanat rakyat.
“Perubahan. Perubahan. Perubahan . kita harus belajar menghadapinya, tumbuh diatasnya. Itulah yang kini terjadi berulang kali. Tetapi ini tidak benar. Dengan mengejutkan, kita harus bergerak melebihi perubahan dan merangkul melebihi serta meninggalkan kebiasaan yang membawa kita pada posisi ini. Hapuskan “Perubahan” dari kamus anda. Gantikan dengan “meninggalkan” atau “revolusi”.
Apa yang dikatakan oleh salah seorang Top Manajemen Newmont “ Saya tidak akan mengikuti perubahan, tapi perubahan yang akan mengikuti saya”
Bagaimana dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Tim pengkajian pemekaran wilayah Sumbawa, apakah anda mengikuti perubahan atau mencipta perubahan ? wait and see………………………..
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda