Yang Penting Uang

Sepintas tiga kata judul diatas menggambarkan corak materialistik atau kerennya matere. Akan sangat tidak wajar tatkala segala aktivitas disekeliling kita dinilai secara materi meskipun seseorang yang memang kewajibannya menjadi palayan masyarakat juga meminta imbalan akan pelayanannya.

”Siapa yang tidak membutuhkan uang” bela seorang PNS yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai abdi negara.
” Loh salahnya dimana?” sergah seorang ibu yang kebetulan berdagang dipasar. ”PNS kan sudah di gaji oleh negara dari uang rakyat, kok malah minta dari rakyat yang dilayaninya,” tambah ibu itu sewot tatkala coba mengurus perpanjangan KTPnya di kelurahan.

Persoalan cukup sederhana, dari zaman dulu tabiat abdi negara kita tak bisa dilepaskan dari namanya pungli. Dari pungli yang kelasnya ecek-ecek seperti dalam pengurusan KTP sampai pengli yang membangkrutan perusahaan. Semua sudah tahu bahwa akar persoalannya adalah rendahnya penghargaan pemerintah kepada PNS dalam hal penggajian.

Kenaikan harga barang ibaratnya deret ukur sedangkan kenaikan gaji ibaratnya deret hitung, jadi antara pendapatan dan pengeluaran tidak berimbang. Imbasnya sudah tentu PNS mencari tambahan lain diluar pendapatan resminya berupa gaji.
Persoalan gaji rendah sebenarnya juga merupakan kondisi relatif dalam tingkatan PNS di negara ini. Pejabat eselon yang memegang jabatan strategis justru kehidupannya sama sekali tidak menggambarkan rendahnya gaji yang diterimanya selama ini. Disinilah letak permasalahannya, struktur pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan gaji menyebabkan disparitas antara satu PNS dengan PNS lainya cukup lebar.

Boleh aja seorang pejabat mendapat gaji pokok yang hanya 1,5 juta namun penghasilan yang diperolehnya dari jabatan yang ada bisa mencapai angka ratusan juta bahkan milyaran rupiah perbulannya.

Alasan gaji rendah belum cukup dijadikan acuan dasar untuk menjamin tidak akan terjadinya korupsi. Berbagai contoh seperti di Depkeu, Pajak dan Bea Cukai ternyata tidak mengubah mentalitas orang didalamnya untuk tidak melakukan korupsi padahal gaji mereka sudah dinaikan berpuluh kali dibandingkan PNS lainya.

Aneh bin ajaib, meskipun semua hampir semua PNS menjerit bahwa gaji yang diterima saat ini sangat tidak layak untuk hidup, namun setiap penerimaan CPNS ribuan bahkan jutaan orang mengantri untuk bisa menyandang predikat sebagai PNS.

Loh kok aneh bangsa ini. Inilah letak hebatnya bangsa kita, PNS masih dianggap sebagai profesi aman untuk menunjang kehidupan. Iming-imingnya sudah tentu anggaran pensiun yang akan menjamin sampai liang kubur. Itung – itung jika sempat korupsi maka kondisi ekonomi yang luar biasa juga menjadi target bagi yang mengidamkan jabatan PNS.

Kembali kepada judul tulisan ini ”yang penting uang”, selayaknya tidak etis jika diucapkan oleh PNS yang sedang melayani masyarakat. Masyarakat sebaiknya bukan ditempatkan sebagai subjek pungli tapi harus mendapat pelayanan oleh abdi negara. Mungkin harapan ini terlalu normatif diterapkan diseluruh tanah air, tapi langkah ini sudah dicoba dibeberapa daerah yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen yang patut mendapat pelayanan terbaik. Hasilnya pembangunan di daerah tersebut jauh lebih berhasil dan distribusi pendapatan bagi PNS juga relatif adil mengingat ada insentif khusus akan prestasi yang diberikan jika memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan masyarakat.

Gaji rendah juga tidak akan menjadi persoalan jika pemerintah setempat memberikan insentif khusus untuk mengurangi beban ekonomi baik bagi PNS maupun bagi masyarakat luas. Program riilnya bisa seperti membebaskan biaya sekolah, kesehatan gratis atau insentif lainnya yang seharusnya tidak membebankan PNS dan masyarakat itu sendiri.

Semoga ucapan ”yang penting uang” tidak lagi menjadi tradisi keseharian bagi PNS kita, dan perlu upaya ekstrim untuk menjadikan sistem pemerintahan di negara ini untuk lebih menghargai abdi negara, dunia usaha dan masyarakatnya.

Jakarta, 11.11.06

Arif Hidayat