WARNING ! Investor Minggat

Seminggu terakhir Sumbawa diramaikan dengan berita hengkangnya "Nippon Koei" dari Sumbawa. Tak lain penyebabnya adanya ulah beberapa oknum LSM yang melakukan teror dan perusakan terhadap personel dan aset Nippon Koei di lokasi proyek. Berbagai pihak menyanyangkan sikap dan prilaku yang yang diterapkan oleh LSM di Sumbawa tersebut, ternasuk kecaman keras dari Wagub NTB, Drs, H.B, Thamrin Rayes.
Kekuatiran timbul, kejadian tersebut akan mengakibatkan ekses negatif bagi iklim investasi di Sumbawa. Sudah tentu kekuatiran tersebut sangat dibenarkan jika mengacu pada preseden buruk atas kejadian yang telah terjadi ditambah dengan nama besar Nippon Koei akan menambah was-was investor yang akan memasuki Sumbawa.
Sebuah kejadian lucu, dikala semua pihak mengecam tindakan oknum LSM atas tindakannya terhadap Nippon Koei, Bupati Sumbawa justru membela tindakan dan prilaku dari LSM yang melakukan teror dan perusakan tersebut. Sebuah pertanyaan sederhana "Ada Apa di Balik itu ?"

Setback pada kebijakan "Latief Majid" Selaku bupati Sumbawa selama empat tahun terakhir, keberpihakan pada investor lebih banyak mengacu pada sebuah kepentingan, yaitu seberapa besar investor tersebut memberikan keuntungan bagi keluarga, kroni dan konconya. Sebuah proyek yang beroreintasi pada pengembangan masyarakat dan masyarakat diuntung bukanlah prioritas selama ini. Dibalik pernyataan Bupati Sumbawa yang justru menyalahkan Nippon Koei keterkaitannya erat sekali dengan upaya Latief Majid untuk merebut hati beberapa komponen masyarakat termasuk oknum LSM yang melakukan teror terhadap Nippon Koei. Dibalik rentetan kejadian yang memalukan tersebut pada dasarnya prilaku LSM yang berorientasi pada tindakan premanisme merupakan akumulasi dari kondisi yang diciptakan oleh pembuat kebijakan selama ini. Dalam hal ini peran dari pemimpin daerah sangat besar untuk menciptakan premanisme dalam komponen masyarakat. Tindakan ini merupakan sebuah langkah untuk mengamankan kebijakan pemimpin daerah yang suatu saat mendapat perlawanan dari masyarakat. Premanisme yang dibungkus dalam bentuk LSM memang marak dikala Latif Majid mengangkat dirinya sebagai Bupati Sumbawa ( Ingat Proses pemilihan Bupati Sumbawa illegal ). Tekhnik Manajement konflik sengaja diciptakan guna lebih memperkuat posisi sebagai pemimpin Sumbawa.
Lebih lanjut, mendekati akhir masa jabatannya pada tahun keempat dan menjelang pemilihan Bupati Sumbawa pada tahun 2005, Latif Majid sudah mempersiapkan skenario besar untuk kembali bertahta sebagai Bupati Sumbawa. Salah satu Skenario tersebut adalah pembinaan terhadap beberapa LSM untuk melakukan penetrasi pada masyarakat. Kebetulan LSM yang melakukan teror dan perusakan terhadap Nippon Koei adalah LSM binaan Latif Majid. Dalam hal ini sudah tentu Bupati Sumbawa lebih memikirkan eksistensi kekuasaannya untuk jangka panjang dibandingkan memikirkan akses negatif terhadap iklim investasi di Sumbawa baik Jangka panjang maupun jangka pendek.
Sebuah kenyataan yang paradox, dikala semua orang tertuju bagaimana caranya Sumbawa menjadi incaran investasi, malah pemimpin mencari berbagai alasan bahwa hengkangnya inevestor yang ada karena kesalahan mereka. Sebuah pola pikir Orde Baru yang selalu menutupi kenyaataan sebenarnya demi memperlihatkan kenyataan semu.
Jika sikap yang incooperatif terhadap kondusivitas investasi terus dikampanyekan oleh Bupati Sumbawa, niscaya Sumbawa akan semakin terpuruk dalam beberapa tahun bahkan puluhan tahun kedepan. Pernyataan singkat menyalahkan investor akan lebih sulit disembuhkan karena image dari para investor bahwa investasi mereka di Sumbawa tidak pernah akan aman dan tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Dalam hal ini, masih untung bagi investor ( Nippon Koei ) pekerjaan di Sumbawa merupakan sebuah proyek dengan pendanaan grant / hibah / bantuan, akan sangat ironis jika investasinya dalam bentuk aset usaha yang beroreintasi profit. Kerugian bagi pihak investor akan sangat besar jika mereka berinvestasi pada usaha beroreintasi profit.
Seperti halnya ungkapan dalam dunia bisnis; "Melepaskan Customer/pelanggan yang sudah ada sama sulitnya dengan mencari 10 Customer / pelanggan baru". Jika ungkapan tersebut diaplikasikan di Sumbawa, apakah Bupati Sumbawa mampu mendatangkan investor baru ? saya rasa akan sulit, bukan karena Sumbawanya tapi karena kebijakan Bupatinya yang tidak memberikan ruang gerak positif bagi investor untuk melakukan usaha di Sumbawa. Sudah banyak keluhan dari Investor yang pernah mau masuk Sumbawa, namun karena pola pikir pemimpinnya yang hanya beroreintasi Fulus alias mata duitan maka mereka enggan untuk berinvestasi di Sumbawa.


Jakarta, 25 Pebruari 2004
Arif Hidayat