Pemerintah Investor dan Kita

Negeri kita tidak merdeka lagi, kita sudah jadi negeri jajahan kembali.. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru, saudaraku.. Dulu penjajah kita satu negara, kini penjajah multi-kolonialis banyak bangsa. Mereka berdasi sutra, ramah-tamah luarbiasa dan banyak senyumnya. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Di negeri kita ini, prospek industri bagus sekali. Berbagai format perindustrian, sangat menjanjikan, begitu laporan penelitian. Nomor satu paling wahid, sangat tinggi dalam evaluasi, dari depannya penuh janji, adalah industri korupsi.

Kutipan diatas adalah sebait essay karya Taufik Ismail, seorang pujangga yang masih bertahan sampai saat ini.
Romantisme kita sebagai warga NTB sudah tentu selalu mengarah pada tata urut yang acapkali selalu berada pada urutan paling buncit dari banyak indicator yang ada dinegara ini, dari indicator indeks pembangunan manusia ( IPM ), indeks kemiskinan, indeks pendidikan dan seabrek indeks lainnya NTB selalu berada di urutan terbawah.
Banyak guyon yang berkembang, Wilayah NTB khususnya Sumbawa dikenal karena ada industri pertambangannya, begitu bangganya sebagian masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa sampai-sampai keberadaan Tambang di indikasi sebagai titik balik untuk menampilkan sebuah perubahan. Salah satu perubahan yang sudah ada adalah terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat. Masih bertahan pada kebanggaan akan potensi daerahnya pada sector pertambangan justru tantangan yang muncul adalah pertambangan itu sendiri tidak banyak memberikan manfaat kepada rakyat kebanyakan. Pandangan itu acapkali selalu dilontarkan oleh Masyarakat yang berada jauh di wilayah lingkar tambang seperti halnya Sumbawa Besar. Akumulasi dari pandangan tersebut sudah tentu melahirkan sikap perlawanan bahwa sebenarnya industri tambang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masa depan anak cucu mereka. Pandangan itu setidaknya terakumulasi di saat explorasi PT. NNT sedang berlangsung di wilayah Dodo Rinti Kecamatan Ropang Kab. Sumbawa.
Ada tiga komponen yang mempunyai peran akan sebuah investasi, yaitu Pemerintah, Investor dan Kita sebagai masyarakat yang ketiganya bisa dikelompokkan sebagai stakeholder. Industri pertambangan yang ada di Batu Hijau Sumbawa Barat merupakan contoh baik untuk ditelaah. Kontribusi pertambangan cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lingkar tambang dengan factor dominant investorlah yang menjadi pelaku dominant yang memberdayakan masyarakat setempat. Dalam dunia bisnis pemberdayaan tersebut lebih dikenal dengan program Community Development atau disebut dengan Comdev. Manfaat langsung melalui Program Comdev tersebut ternyata tidak berbanding dengan manfaat langsung yang dikontribusikan pertambangan melalui hasil Royaltinya yang di amanatkan pada Pemerintah setempat. Masyarakat selalu mempertanyakan kemana dana Royalti tersebut diberikan, jangankan masyarakat lingkar tambang, masyarakat yang ada di Ibu kota Kabupaten Sumbawapun mempertanyakan hal serupa. Ada perbedaan mendasar industri pertambangan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam hal ini kita bisa mengambil pembanding di wilayah Kalimantan Timur tepat diwilayah Kutai Timur yang masih berumur lima tahun. Kabupaten Kutai Timur dengan ibu Kotanya Sanggata, awalnya tak lain adalah sebuah dusun kecil dengan jumlah penduduk yang cukup minim. Kehadiran perusahaan pertambangan Batu Bara Kaltim Prima Coal ( KPC ) mengubah peta perencanaan wilayah yang ada diwliayah tersebut. Tepat tanggal 12 Oktober 1999 Kutai Timur disahkan sebagai Kabupaten Otonom oleh Mendagri. Setahun setelah terbentuk, penulis pernah mengadakan studi banding ke Sangata yang merupakan ibu kota Kabupaten yang baru terbentuk tersebut. Infrastruktur yang ada sungguh sangat minim, jalan beraspal yang berlapis debu dan lumpur seakan menjadi infrastruktur termewah yang ada saat itu. Begitu juga dengan kantor Bupati Sementara dan dinasnya masih menumpang di rumah-rumah penduduk setempat yang boleh dibilang cukup tradisional yang berdindingkan papan seadanya. Empat tahun kemudian tepatnya tanggal 11 Oktober 2003 komplek perkantoran terpadu Pemda Kab. Kutai Timur diresmikan oleh wakil Presiden RI; Dr. H. Hamzah Haz. Komplek perkantoran terpadu tersebut bisa jadi komplek perkantoran termewah dan terlengkap yang ada di Negara ini, dengan luas yang mencapai ratusan hektar.
Diseberang Komplek Perkantoran tersebut yang merupakan wilayah baru, terdapat perusahaan pertambangan batu bara PT. KPC yang telah beroperasi belasan tahun lamanya. Mereka hanya dibatasi oleh sebuah gundungan bukit kecil yang ditumbuhi pohon cemara. Perubahan drasastis yang ada di Kabupaten Kutai Timur merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh Pemerintah setempat. Peran pemerintah cukup dominan dalam menggerakkan ekonomi dan pembangunan masyarakat setempat.
Sebuah pertanyaan sederhana, bagaimana dengan peranan yang dilakukan oleh investornya dalam hal ini PT. KPC. Sekitar tiga tahun yang lalu sewaktu penulis mengadakan studi banding, PT. KPC baru merencanakan sebuah pilot project sebagai bagian dari program Comdevnya. Padahal mereka telah melakukan eksploitasi selama belasan tahun diwilayah tersebut. Ternyata program pemberdayaan yang ada selama ini lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah setempat. Hasil bagi pertambangan berupa royalti inilah yang menjadi amunisi pemerintah setempat untuk memberdayakan masyarakatnya.
Sebagai daerah baru terbentuk yang mengandalkan pertambangan untuk menunjang pembangunannya, Kabupaten Kutai Timur setidaknya dapat dijadikan contoh oleh daerah lain untuk bisa mengungguli dan mengejar ketertinggalan selama ini. Dalam hal ini Kabupaten Sumbawa Barat yang juga baru terbentuk bisa jadi melalui tahapan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur.
Namun disini ada perbedaan yang kontras antara karakter pemerintahan yang ada di Sumbawa dan Kutai Timur. Peran pemerintah Kutai Timur untuk mensinergykan program Comdev dengan dengan program Pemda sangat besar, sehingga pembangunan yang dirasakan oleh Masyarakat adalah hasil kerja Pemda Kutai Timur karena merekalah yang menjadi ujung tombak untuk memberdayakan masyarakat lingkar tambang. Lain halnya dengan yang ada di Sumbawa, dalam hal ini Pemda Sumbawa selama lima tahun tidak berhasil mensinergykan program pemerintah dan program Comdev PT. NNT, akibatnya masyarakat lingkar tambang lebih mengapresiasikan program yang dijalankan oleh PT. NNT di bandingkan program yang dijalankan oleh Pemda Sumbawa. Kenyataan lumrah yang didapatkan bahwa masyarakat lingkar tambang justru menganggap keberadaan PT. NNT sebagai pengganti Pememerintah di wilayah setempat, sehingga banyak hal yang seharusnya bukan menjadi tugas PT.NNT, terpaksa diambilalih untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. Besarnya tuntutan dari masyarakat tersebut diakibatkan oleh pemikiran masyarakat bahwa mereka harus mendapat kompensasi yang layak akibat hadirnya sebuah investasi.
Harapan yang sangat besar ini tidak bisa diredam oleh Pemda Sumbawa, akibatnya sikap ketergantungan terhadap investor semakin besar, sampai-sampai masyarakat lingkar tambang hanya berpikir ”kerja di pertambanganlah” satu-satunya jalan hidup terbaik bagi mereka.
Hampir setahun Kabupaten Sumbawa Barat lahir, pengalaman masa lalu Pemda Sumbawa dengan kebijakan yang tidak jelas seharusnya dijadikan pelajaran untuk menata Kabupaten yang baru lahir ini. Prioritas sudah tentu akan diharapkan langsung dirasakan oleh masyarakat KSB, karena itulah tujuan diperjuangkannya pembentukkan KSB.Eksekutif dan Legeslatif KSB bisa belajar dengan apa yang dilakukan oleh Kutai Timur, yang berhasil menampakkan dirinya sebagai kota modern yang ada di tengah hutan. Kutai Timur hanya membutuhkan waktu empat tahun untuk menunjukkan dirinya sebagai Pemerintahan yang memang mampu berdikari karena hasil kekayaan alamnya.
Jangan sampai industri yang menjanjikan di KSB adalah industri Korupsi seperti yang diutarakan oleh Taufik Ismail dalam kalimat pembuka tulisan ini. Maka hasilnya tidak akan lebih baik dari Kabupaten induk sebelumnya.

Jakarta, 20 Dec 04

Arif Hidayat