Ketidakpastian itu mulai terjawab dengan diadakannya Sidang Istimewa, yang pada prosesnya akan mengubah sejarah pemerintahan Indonesia dengan kenyataan pahit ; “Pergantian Kepemimpinan Nasional”
Kondisi perpolitakkan nasional merupakan gambaran nyata akan peran yang telah ditoreh oleh para politisi dengan permainan dan kepentingan yang beraneka ragam. Yang pada akibatnya rakyat akan menjadi objeck kebingungan dari semua proses yang sedang berlangsung ini. Ini dalam tataran perpolitakkan nasional.Dalam gambaran Mikro NTB dengan dua pulau besarnya dan tiga etnis khasnya, melangkah dalam memperjuangkan kepentingannya dalam tataran lokal. Tak lain wacana yang sedang menghangat adalah proses suksesi Wakil Gubernur NTB. Suksesi yang akan berlangsung dibulan Agustus ini cukup menghangat ketika berbagai kelompok sangat berkepentingan terhadap siapa yang akan memegang posisi Wagub NTB tersebut. Tak bisa dipungkiri tiga etnis yang ada berusaha mengajukan serangkaian argument untuk dapat mendudukkan wakilnya sebagai Wagub NTB.
Dalam peta kekuatan lokal, posisi Gubernur NTB telah dipegang oleh etnis Mbojo, Sekretaris Daerah dipegang oleh Etnis Sasak dan juga Wagub saat ini juga berasal dari Sasak. Berbagai priksi antar kepentingan etnis mulai bermunculan dikala suksusi ini akan berlangsung. Posos NTB dengan basisnya di Ibukota Propinsi berupaya mempertahankan posisi wagub yang kini masih ada. Dilain pihak Etnis Sumbawa yang dimotori oleh panitia Pitu berusaha mempresure tingkat satu agar perimbangan kepentingan ini dapat terakomodir dengan jalan, wakil Sumbawa dapat menjadi salah seorang Wagub NTB. Dalam pandangan Panitia Pitu, selama ini Sumbawa hanya dijadikan sapi perahan bagi NTB, peluang untuk menempatkan Putera Sumbawa Hanya sebuah angan Belaka. Yang memang sampai saat ini kesempatan Putera Sumbawa untuk berkiprah ditingkat Pemerintahan Propinsi boleh dibilang sangat minim. Tak lain kenyataan ini merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh Sumbawa ditingkat lokal.
Dalam perjuangan untuk membela kepentingan etnis Samawa, panitia pitu dengan agresif membuat bargainning baik dalam tataran lokal Sumbawa maupun NTB. Setidaknya upaya mereka mendapat dukungan moral baik dari pemerintahan Sumbawa maupun dari DPRD Sumbawa tak terkecuali dari rakyat Sumbawa. Dari keinginan untuk merdeka Secara mandiri dalam kajian kasarnya, keluar dari Republika Indonesia sampai dengan upaya menggalang kekuatan massa merupakan upaya Panitia Pitu untuk melawan hegemoni kekuasan Propinsi.
Perkembangan politik NTB akan kembali bergejolak mendekati masa berakhirnya Wagub NTB di medio Agustus 2001. Apa yang diungkapkan oleh salah seorang penggerak Panitia Pitu, Drs. Ikhlasuddin Jamal, “jika Propinsi memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan kembali masa tugas Wagub sekarang, kami akan menggalang kekuatan di Sumbawa untuk melakukan pembangkangan terhadap kebijakan Propinsi”. “Sumbawa masih tersebar aset yang bisa dijadikan pigur dalam memegang posisi Wagub tersebut”. Salah satu jalan keluar yang diusulkan oleh Sdr. Ihklasuddin tersebut adalah kosongkan saja posisi Wagub sampai berakhir masa kepemimpinan Gubernur Sekarang. Fakta ini dapat diterima oleh panitia pitu dibandingkan harus mendudukkan orang yang bukan dari etnis Samawa.
Fakta yang cukup menarik dari tarik menarik kepentingan ini adalah upaya Panitia Pitu untuk memperjuangkan kepentingan Sumbawa dalam tataran NTB. Yang memang sampai saat ini kedudukan Sumbawa merupakan kenyataan Tragedis Sebagai underdog dalam percaturan lokal NTB. Pernyataan dari panitia pitu tersebut jangan kita anggap sebagai angin lalu, memang untuk saat ini batas toleransi dan malah kesabaran masih ditunjukkan secara terhormat oleh Etnis samawa. Tapi yang perlu diingat batas kesabaran tersebut akan terdapat titik kulminasinya membentuk identitas massal pada pemberontakkan. Secara arif pemberontakkan ini akan diwujudkan dengan pembangkangan sipil, bukan perlawanan anarkisme yang sudah tentu akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi sesama. Bibit pembangkangan sipil ini akan menguat dengan berbagai faktor yang melatarnelakanginya. Diantaranya kepentingan untuk mendapatkan posisi Wagub NTB ini. Dengan kenyataan yang ada setidaknya simbol-siombol idealisme akan kembali merasuki jiwa etnis Samawa dalam membentengi dirinya atas kepentingan etnis. Ini bukan omong kosong belaka, masih hangat dalam ingatan kita betapa sengitnya perlawanan etnis Samawa terhadap etnis Bali pada tahun 1979. Memang tidak bisa dipungkiri persoalan Sukuisme akan menjadi teori klasik dalam memperjuangkan kepentingan etnis. Betapapun harga sebuah nyawa akan dipertaruhkan demi menjaga harga diri, jika mereka sudah terinjak-injak. Latar belakang sejarah ini merupakan kenyataan yang tak bisa dipungkiri akan Sikap Militansi Samawais yang masih terpendam . Namun untuk saat ini perlawanan akan ditempuh dengan jalan damai yaitu mengadakan Pembangkangan Sipil.
Apa yang dilakukan oleh Panitia Pitu merupakan proses belajar untuk menjadi sebuah kekuatan besar dalam mengerakkan kepentingan Sumbawa ditataran NTB. Dengan proses yang ada ini bukan mustahil, ide awal untuk menjadi negara merdeka akan semakin terlatih. Dan pada akhirnya bola salju ini akan tetap menggelinding yang bukan hanya terwacana dalam tataran nasional tapi akan menjadi wacana International. Memang Sumbawa mempunyai potensi untuk merdeka seperti halnya kemandirian Brunai Darussalam. Dan ini memerlukan proses yang panjang untuk mewujudkan kemerdekaan itu, bisa jadi dengan mewacanakan pembangkangan Sipil ini merupakan langkah awal dalam mem-Brain Storming-kan Rakyat Sumbawa.
Sungguh menarik disaat penulis mempertemukan investor dari Singapore dengan salah seorang pejabat Pemda Sumbawa. Investor tersebut berasumsi jika mereka akan ke Sumbawa terlebih dahulu akan mempersiapkan Visa maupun Pasport. Mereka mengira Saat ini Sumbawa merupakan Negara merdeka yang mempunyai kedaulatan sendiri.
Bentuk perlawanan damai yang akan dimotori oleh Panitia Pitu ini merupakan refleksi akan tanggung jawab moral pada perjuangan kedamaian. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dari India, perjuangan Panitia Pitu ini akan mengetuk setiap nurani, bahawa selama ini Sumbawa hanya menjadi sapi perahan ditingkat lokal.
Ada banyak kesempatan untuk belajar belajar dari pengalaman, jangan sampai dengan berbagainya kepentingan etnis akan menjadi medan pertempuran yang mengorban jiwa maupun harta benda. Sudah banyak daerah di Indonesia yang dapat dicontohkan. Tak jauh dari kita peristiwa Januari 2000 di pulau Lombok memberikan refleksi baru bahwa kekerasan hanya akan merugikan diri kira. Pedoman ini akan menjadi falsafah penting bagi Panitia Pitu untuk mengedapankan Rasionalitas dalam memperjuangkan kepentingan Etnis samawa baik ditingkat regional maupun Nasional.
Entry point yang harus dipahami oleh pengambil kebijakan di tingkat propinsi terutama DPRD NTB dan Gubernur NTB, bahwa aspirasi rakyat Sumbawa ini bukan sebagai Show Force belaka. Apa yang menjadi tuntutan rakyat Sumbawa akan ditindaklanjuti seberapa jauh kepentingan tersebut terakomodir. Bukan lagi menganggap Sumbawa seperti tiga tahun yang lalu, yang memang tidak mempunyai kekuatan Preasure di Tingkat NTB. Berbagai faktor akan menjadi alasan mengapa etnis Sumbawa akan tetap memperjuangkan kepentingannya. Dan ini akan dibuktikan oleh generasi mudanya.
Bandung, 23 July 2001
Arif Hidayat
Dalam peta kekuatan lokal, posisi Gubernur NTB telah dipegang oleh etnis Mbojo, Sekretaris Daerah dipegang oleh Etnis Sasak dan juga Wagub saat ini juga berasal dari Sasak. Berbagai priksi antar kepentingan etnis mulai bermunculan dikala suksusi ini akan berlangsung. Posos NTB dengan basisnya di Ibukota Propinsi berupaya mempertahankan posisi wagub yang kini masih ada. Dilain pihak Etnis Sumbawa yang dimotori oleh panitia Pitu berusaha mempresure tingkat satu agar perimbangan kepentingan ini dapat terakomodir dengan jalan, wakil Sumbawa dapat menjadi salah seorang Wagub NTB. Dalam pandangan Panitia Pitu, selama ini Sumbawa hanya dijadikan sapi perahan bagi NTB, peluang untuk menempatkan Putera Sumbawa Hanya sebuah angan Belaka. Yang memang sampai saat ini kesempatan Putera Sumbawa untuk berkiprah ditingkat Pemerintahan Propinsi boleh dibilang sangat minim. Tak lain kenyataan ini merupakan pil pahit yang harus ditelan oleh Sumbawa ditingkat lokal.
Dalam perjuangan untuk membela kepentingan etnis Samawa, panitia pitu dengan agresif membuat bargainning baik dalam tataran lokal Sumbawa maupun NTB. Setidaknya upaya mereka mendapat dukungan moral baik dari pemerintahan Sumbawa maupun dari DPRD Sumbawa tak terkecuali dari rakyat Sumbawa. Dari keinginan untuk merdeka Secara mandiri dalam kajian kasarnya, keluar dari Republika Indonesia sampai dengan upaya menggalang kekuatan massa merupakan upaya Panitia Pitu untuk melawan hegemoni kekuasan Propinsi.
Perkembangan politik NTB akan kembali bergejolak mendekati masa berakhirnya Wagub NTB di medio Agustus 2001. Apa yang diungkapkan oleh salah seorang penggerak Panitia Pitu, Drs. Ikhlasuddin Jamal, “jika Propinsi memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan kembali masa tugas Wagub sekarang, kami akan menggalang kekuatan di Sumbawa untuk melakukan pembangkangan terhadap kebijakan Propinsi”. “Sumbawa masih tersebar aset yang bisa dijadikan pigur dalam memegang posisi Wagub tersebut”. Salah satu jalan keluar yang diusulkan oleh Sdr. Ihklasuddin tersebut adalah kosongkan saja posisi Wagub sampai berakhir masa kepemimpinan Gubernur Sekarang. Fakta ini dapat diterima oleh panitia pitu dibandingkan harus mendudukkan orang yang bukan dari etnis Samawa.
Fakta yang cukup menarik dari tarik menarik kepentingan ini adalah upaya Panitia Pitu untuk memperjuangkan kepentingan Sumbawa dalam tataran NTB. Yang memang sampai saat ini kedudukan Sumbawa merupakan kenyataan Tragedis Sebagai underdog dalam percaturan lokal NTB. Pernyataan dari panitia pitu tersebut jangan kita anggap sebagai angin lalu, memang untuk saat ini batas toleransi dan malah kesabaran masih ditunjukkan secara terhormat oleh Etnis samawa. Tapi yang perlu diingat batas kesabaran tersebut akan terdapat titik kulminasinya membentuk identitas massal pada pemberontakkan. Secara arif pemberontakkan ini akan diwujudkan dengan pembangkangan sipil, bukan perlawanan anarkisme yang sudah tentu akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi sesama. Bibit pembangkangan sipil ini akan menguat dengan berbagai faktor yang melatarnelakanginya. Diantaranya kepentingan untuk mendapatkan posisi Wagub NTB ini. Dengan kenyataan yang ada setidaknya simbol-siombol idealisme akan kembali merasuki jiwa etnis Samawa dalam membentengi dirinya atas kepentingan etnis. Ini bukan omong kosong belaka, masih hangat dalam ingatan kita betapa sengitnya perlawanan etnis Samawa terhadap etnis Bali pada tahun 1979. Memang tidak bisa dipungkiri persoalan Sukuisme akan menjadi teori klasik dalam memperjuangkan kepentingan etnis. Betapapun harga sebuah nyawa akan dipertaruhkan demi menjaga harga diri, jika mereka sudah terinjak-injak. Latar belakang sejarah ini merupakan kenyataan yang tak bisa dipungkiri akan Sikap Militansi Samawais yang masih terpendam . Namun untuk saat ini perlawanan akan ditempuh dengan jalan damai yaitu mengadakan Pembangkangan Sipil.
Apa yang dilakukan oleh Panitia Pitu merupakan proses belajar untuk menjadi sebuah kekuatan besar dalam mengerakkan kepentingan Sumbawa ditataran NTB. Dengan proses yang ada ini bukan mustahil, ide awal untuk menjadi negara merdeka akan semakin terlatih. Dan pada akhirnya bola salju ini akan tetap menggelinding yang bukan hanya terwacana dalam tataran nasional tapi akan menjadi wacana International. Memang Sumbawa mempunyai potensi untuk merdeka seperti halnya kemandirian Brunai Darussalam. Dan ini memerlukan proses yang panjang untuk mewujudkan kemerdekaan itu, bisa jadi dengan mewacanakan pembangkangan Sipil ini merupakan langkah awal dalam mem-Brain Storming-kan Rakyat Sumbawa.
Sungguh menarik disaat penulis mempertemukan investor dari Singapore dengan salah seorang pejabat Pemda Sumbawa. Investor tersebut berasumsi jika mereka akan ke Sumbawa terlebih dahulu akan mempersiapkan Visa maupun Pasport. Mereka mengira Saat ini Sumbawa merupakan Negara merdeka yang mempunyai kedaulatan sendiri.
Bentuk perlawanan damai yang akan dimotori oleh Panitia Pitu ini merupakan refleksi akan tanggung jawab moral pada perjuangan kedamaian. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dari India, perjuangan Panitia Pitu ini akan mengetuk setiap nurani, bahawa selama ini Sumbawa hanya menjadi sapi perahan ditingkat lokal.
Ada banyak kesempatan untuk belajar belajar dari pengalaman, jangan sampai dengan berbagainya kepentingan etnis akan menjadi medan pertempuran yang mengorban jiwa maupun harta benda. Sudah banyak daerah di Indonesia yang dapat dicontohkan. Tak jauh dari kita peristiwa Januari 2000 di pulau Lombok memberikan refleksi baru bahwa kekerasan hanya akan merugikan diri kira. Pedoman ini akan menjadi falsafah penting bagi Panitia Pitu untuk mengedapankan Rasionalitas dalam memperjuangkan kepentingan Etnis samawa baik ditingkat regional maupun Nasional.
Entry point yang harus dipahami oleh pengambil kebijakan di tingkat propinsi terutama DPRD NTB dan Gubernur NTB, bahwa aspirasi rakyat Sumbawa ini bukan sebagai Show Force belaka. Apa yang menjadi tuntutan rakyat Sumbawa akan ditindaklanjuti seberapa jauh kepentingan tersebut terakomodir. Bukan lagi menganggap Sumbawa seperti tiga tahun yang lalu, yang memang tidak mempunyai kekuatan Preasure di Tingkat NTB. Berbagai faktor akan menjadi alasan mengapa etnis Sumbawa akan tetap memperjuangkan kepentingannya. Dan ini akan dibuktikan oleh generasi mudanya.
Bandung, 23 July 2001
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda