Kekuasaan acapkali menjebak kita dalam selubung idealisme, padahal idealisme sangat bertolak belakang dengan tujuan akhir akan sebuah kekuasaan.
Rasa syukur terhinggap ketika gerakan informal itu kini menjadi sebuah wadah formal yang memang sengaja dibentuk oleh Pemerintah Sumbawa, tak ketinggalan pula tokoh yang mengkomandoni wadah formal untuk menampung aspirasi masayarakat Sumbawa Barat ini tak lain Sekretaris daerah ( Sekda ) Sumbawa. Lahirlah sebuah wadah yang melakukan sebuah kajian untuk pemekaran wilayah Sumbawa Barat. Sudah komponen yang terlibat dalam Tim Pengkajian pemekaran Sumbawa tersebut terdiri beberapa unsur yang heterogen.Set back telah menoreh kepada publik kelahiran wacana Sumbawa Barat bukanlah tercetus beberapa tahun belakangan ini, tapi sudah menjadi agenda berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun karena faktor kekuasaan yang tidak mendukung saat itu gema sumbawa barat hilang dengan hinggar binggarnya Visi dan Misi orde baru.
Pergeseran sejarah memberikan peluang menarik untuk mengangkat kembali Sumbawa Barat sebagai bagian dari upaya untuk memandirikan wilayah dalam administrasi yang otonom. Tak lain upaya ini akan diwujudkan dalam bentuk formal dengan sebutan “Kabupaten Sumbawa Barat”. Dalam tataran wacana kabupaten Sumbawa Barat ini akan meliputi wilayah Kec. Utan, Alas, Alas Barat, Sateluk, Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkong.
Beberapa komponen pendukung lahir sebagai penggagas dan aktivator dalam menggolkan terbentuknya Sumbawa barat ini, dari Komite pembentukan yang berada di Taliwang sampai dengan event yang menggema secara nasional dalam bentuk Kongres rakyat Sumbawa Barat di Kec. Alas. Upaya yang telah dilakukan tersebut tak lain sebagai motivasi untuk membawa Sumbawa Barat menjadi wilayah yang indipenden. Yang pada kesepakatan individu bahwa apa yang mereka perjuangkan tak lain merupakan bentuk idealisme untuk membawa Sumbawa Barat lebih kompetitif ditataran lokal, regional maupun nasional. Namun tujuan ini tak selamanya akan terbenam dalam dada individu-individu aktivator sumbawa barat ini, kecendrungan untuk melihat peluang kekuasan sebagai target gerakan mereka semakin terlihat. Upaya ini dilakukan dengan terang-terangan yang sudah tentu ada beberapa komponen yang sengaja dikorbankan untuk menggapai ambisi pribadi ini. Sudah tentu kekuasaan yang diincar adalah Bupati Sumbawa Barat. Sungguh naif jika saat ini kita malah memikirkan siapa yang akan menjadi Bupati Sumbawa Barat tersebut, padahal upaya kita untuk menggolkan pengakuan de jure ( Formal ) dari pemerintah daerah maupun pusat belum memperlihat hasil yang memuaskan. Para aktivator hanya bisa bermain sebatasa wacana tanpa bisa menterjemahkan sebuah peluang dalam aksi yang nyata. Semua akan menyalahkan satu sama lainnya, padahal para aktivator ini hanya bisa berbicara tanpa bisa menggerakkan kemampuan taktis untuk menggapai tujuan final.
Kondisi ini diperparah dengan kehadiran tokoh masyarakat yang bergelar Kyia dengan seabrek gelar akademiknya yang menpesona. Tokoh yang berasal dari Taliwang ini cukup memberikan gebrakan yang mengagetkan Tim pengkajian pemekaran sumbawa yang dibentuk oleh Pemda Sumbawa, begitu juga Inisiator Komite pembentukan Sumbawa Barat sebelumnya dibuat mati kutu oleh Gebrakan kyai politikus ini. Kehadiran sang kyia ini sebenarnya wajar andaikata tujuan mereka mempercepat golnya Kabupaten Sumbawa Barat, namun ini malah memecah komponen yang selama ini mulai menyatukan persepsi tentang Sumbawa Barat. Hal yang cukup menonjol dalam gebrakan sang Kyia bahwa gerakan mereka akan diarahkan untuk menumbuhkan ketergantungan gerakan yang setidaknya menggambarkan pembelaan dalam kelompok terbatas. Terbacanya gerakan ini untuk mengincar jaringan kekuasan sangat kontras ketika sang Kyia menempatkan dirinya sebagai Calon Bupati yang kuat untuk Kabupaten Sumbawa Barat ini. Berbagai upaya telah dilakukannya, termasuk mendifinikasikan kembali wilayah Sumbawa Barat yang menurut versinya berada diwilayah Seteluk, Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkang. Hal ini untuk membendung wacana yang terus menguat bahwa Ibukota Sumbawa Barat selayaknya berada diwilayah Alas atau perbatasan Alas dan Sateluk.
Yang sangat disayangkan sang Kyia ini kembali menghidupkan komite yang telah dibekukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengambil alih fungsi Tim pengkajian yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah.
Devide ad impera
Kondisi dan kerincuhan tentang masa depan Sumbawa Barat ini tak lepas dari upaya segeiltir kelompok yang menginginkan Sumbawa Barat hanya sebatas wacana belaka, mereka tidak ingin Sumbawa Barat terealisasi, apalagi Tim Pengkajian dalam waktu dekat ini akan mengadakan seminar dan mengeluarkan rekomendasi tentang Sumbawa Barat ini. Politik Devide ad Impera ini sengaja dilakukan dengan mengembosi komponen Sumbawa Barat yang setidaknya memberikan kontribusi tentang pemekaran ini. Para dalang yang duduk di Pemerintah Sumbawa serta DPRD Sumbawa ini dengan sengaja memanfaatkan Kyia Zulkifli sebagai aktor lapangan yang akan membiaskan tujuan yang setidaknya akan tercapai. Dilain Pihak sang Kyia yang diimingi dengan Jabatan Bupati sangat tertarik untuk menerima tantangan ini. Padahal kalau sang Kyia cukup arif dan bijak maka upaya yang dilakukan oleh Sang Kyia adalah mendukung secepatnya pengakuan formal tentang Kabupaten Sumbawa Barat ini. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan idealisme awal untuk menggolkan Sumbawa Barat, kalau saat ini Sumbawa Barat hanya dijadikan sebagai ladang untuk menempatkan kekuasaan niscaya kondisi yang akan datang tidak lebih baik dari kondisi Sumbawa besar saat ini. Apa yang didapatkan hanyalah duplikasi kekuasaan kelompok yang berkonotasi tingkah laku Katak, keatas menyembah, kesamping menyingkirkan dan kebawah menginjak.
Kalau kita menelusuri kebijakan yang ada di Sumbawa Besar, kehadiran Sumbawa Barat setidaknya akan memberikan imbal yang cukup menyakitkan bagi penguasa saat ini. Yang mereka pikirkan adalah besarnya kontribusi yang akan hilang dari Sumbawa besar, sehingga berbagai upaya dilakukan agar terbetuknya Sumbawa Barat diulurkan atau bahkan digagalkan saja. Upaya penggagalan ini akan mengena jika mereka menerapkan politik adu domba dalam beberapa komponen Sumbawa Barat. Dan ini sangat disayangkan ternyata Kyia Zulkifli yang sengaja ditokohkan saat ini menjadi bagian dari konspirasi penggagalan ini. Andaikata sang Kyia berpikir secara rasional dan fair maka dengan lapang dada apa yang diputuskan oleh Tim Pengkajian formal akan diterimanya.
Dengan diangkatnya wacana baru tentang batas wilayah Sumbawa Barat dan Sang Kyia sebagai tokoh utama dalam pergerakan ini yang akan menjadi Bupati sudah tentu berbagai upaya pembodohan akan dilakukan dan telah dilakukan. Apa yang dilakukan di Sateluk, hanyalah sebuah opera sabun yang telah diskenariokan sebelumya. Dengan sangat terlatih kelompok ini seolah-olah membuat sebuah pertemuan penyerapan aspirasi di Seteluk. Rekayasa disepakati bahwa beberapa orang akan mempertahankan Alas sebagai Ibukota Kabupaten Baru ini, padahal orang tersebut merupakan bagian dari rekayasa ini. Maka kesempatan itulah digunakan untuk membalikkan opini bahwa Alas dengan aklamasi ditolak sebagai Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat. Persoalan letak dimana ibu kota ini akan terlihat krusial jiga tujuan gerakan yang ada ditujuan untuk menempatkan wilayahnya sebagai ibu kota kabupaten. Salah satu rumusan yang akan dikeluarkan oleh Tim Pengkajian Pemekaran Wilayah adalah layak tidaknya sebuah wilayah untuk dijadikan ibu kota. Seharusnya sang kyia berpikir arif dan akademik sesuai dengan seabrek gelar yang disandangnya, jika sang Kyia masih meragukan validasi keputusan Tim Pengkajian, sang Kyia berhak mengajukan Tim indipenden untuk menilai wilayah yang layak dijadikan Ibukota Kabupaten. Tim ini bisa saja berasal dari Universitas seperti Brawijaya, Unpad, ITB, UGM, IPB, Unram maupun lembaga lainnya. Bukan mengarahkan opini berdasarkan mosi tidak percaya yang direkayasa.
Akan sangat kerdil pola pikir kita jika komponen dari Alas mengklaim wilayahnya sebagai wilayah yang cocok sebagai ibu kota, begitu juga komponen dari Taliwang mengatakan hal serupa. Bukankan proses dialog yang selama ini disepakati bahwa Ibukota Kabupaten akan dicari dititik netral seperti halnya wilayah samarekat yang akan menjadi wilayah pengembangan baru. Begitu pula ketika kita membicarakan siapa yang cocok menjadi Bupati, maka gerbang kegagalan Sumbawa Barat akan terbuka. Siapa yang disalahkan ? sang Kyia, sudah tentu tidak. Kita semua yang menjadi salah. Karena kita tidak bisa menyadarkan sang kyia mana seharusnya jalan yang benar. Kita tidak perlu terpatron dengan status yang melekat dalam diri Zylkifli sebagai seorang Kyai. Manusia adalah tetap manusia dia tidak akan akan berubah menjadi seorang malaikat yang terbebas dari dosa dan kehilalafan. Kitalah yang perlu secara persuasif menyadarkan sang Kyia ini. Bukankan Tobat Nasuha masih terbuka ? Allah akan menerima tobat dari Hambanya.
Sadarkah sang Kyia bahwa dirinya menjadi korban politik adu domba……….wallahualam.
Tempatkan diri kita pada tempat yang sesuai dengan porsinya, Dewan akan menyampaikan aspirasi rakyatnya, Pemerintah akan melaksanakan amanat rakyatnya, Kyia atau tokoh agama akan membimbing rakyatnya/umatnya. Bukankah porsi ini semakin rancu jika para tokoh agama mulai tertarik menjadi seorang politikus ? kehancuran sudah ada didepan mata kita.
Bandung, 19 Mei 2002
Arif HIdayat
Pergeseran sejarah memberikan peluang menarik untuk mengangkat kembali Sumbawa Barat sebagai bagian dari upaya untuk memandirikan wilayah dalam administrasi yang otonom. Tak lain upaya ini akan diwujudkan dalam bentuk formal dengan sebutan “Kabupaten Sumbawa Barat”. Dalam tataran wacana kabupaten Sumbawa Barat ini akan meliputi wilayah Kec. Utan, Alas, Alas Barat, Sateluk, Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkong.
Beberapa komponen pendukung lahir sebagai penggagas dan aktivator dalam menggolkan terbentuknya Sumbawa barat ini, dari Komite pembentukan yang berada di Taliwang sampai dengan event yang menggema secara nasional dalam bentuk Kongres rakyat Sumbawa Barat di Kec. Alas. Upaya yang telah dilakukan tersebut tak lain sebagai motivasi untuk membawa Sumbawa Barat menjadi wilayah yang indipenden. Yang pada kesepakatan individu bahwa apa yang mereka perjuangkan tak lain merupakan bentuk idealisme untuk membawa Sumbawa Barat lebih kompetitif ditataran lokal, regional maupun nasional. Namun tujuan ini tak selamanya akan terbenam dalam dada individu-individu aktivator sumbawa barat ini, kecendrungan untuk melihat peluang kekuasan sebagai target gerakan mereka semakin terlihat. Upaya ini dilakukan dengan terang-terangan yang sudah tentu ada beberapa komponen yang sengaja dikorbankan untuk menggapai ambisi pribadi ini. Sudah tentu kekuasaan yang diincar adalah Bupati Sumbawa Barat. Sungguh naif jika saat ini kita malah memikirkan siapa yang akan menjadi Bupati Sumbawa Barat tersebut, padahal upaya kita untuk menggolkan pengakuan de jure ( Formal ) dari pemerintah daerah maupun pusat belum memperlihat hasil yang memuaskan. Para aktivator hanya bisa bermain sebatasa wacana tanpa bisa menterjemahkan sebuah peluang dalam aksi yang nyata. Semua akan menyalahkan satu sama lainnya, padahal para aktivator ini hanya bisa berbicara tanpa bisa menggerakkan kemampuan taktis untuk menggapai tujuan final.
Kondisi ini diperparah dengan kehadiran tokoh masyarakat yang bergelar Kyia dengan seabrek gelar akademiknya yang menpesona. Tokoh yang berasal dari Taliwang ini cukup memberikan gebrakan yang mengagetkan Tim pengkajian pemekaran sumbawa yang dibentuk oleh Pemda Sumbawa, begitu juga Inisiator Komite pembentukan Sumbawa Barat sebelumnya dibuat mati kutu oleh Gebrakan kyai politikus ini. Kehadiran sang kyia ini sebenarnya wajar andaikata tujuan mereka mempercepat golnya Kabupaten Sumbawa Barat, namun ini malah memecah komponen yang selama ini mulai menyatukan persepsi tentang Sumbawa Barat. Hal yang cukup menonjol dalam gebrakan sang Kyia bahwa gerakan mereka akan diarahkan untuk menumbuhkan ketergantungan gerakan yang setidaknya menggambarkan pembelaan dalam kelompok terbatas. Terbacanya gerakan ini untuk mengincar jaringan kekuasan sangat kontras ketika sang Kyia menempatkan dirinya sebagai Calon Bupati yang kuat untuk Kabupaten Sumbawa Barat ini. Berbagai upaya telah dilakukannya, termasuk mendifinikasikan kembali wilayah Sumbawa Barat yang menurut versinya berada diwilayah Seteluk, Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkang. Hal ini untuk membendung wacana yang terus menguat bahwa Ibukota Sumbawa Barat selayaknya berada diwilayah Alas atau perbatasan Alas dan Sateluk.
Yang sangat disayangkan sang Kyia ini kembali menghidupkan komite yang telah dibekukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengambil alih fungsi Tim pengkajian yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah.
Devide ad impera
Kondisi dan kerincuhan tentang masa depan Sumbawa Barat ini tak lepas dari upaya segeiltir kelompok yang menginginkan Sumbawa Barat hanya sebatas wacana belaka, mereka tidak ingin Sumbawa Barat terealisasi, apalagi Tim Pengkajian dalam waktu dekat ini akan mengadakan seminar dan mengeluarkan rekomendasi tentang Sumbawa Barat ini. Politik Devide ad Impera ini sengaja dilakukan dengan mengembosi komponen Sumbawa Barat yang setidaknya memberikan kontribusi tentang pemekaran ini. Para dalang yang duduk di Pemerintah Sumbawa serta DPRD Sumbawa ini dengan sengaja memanfaatkan Kyia Zulkifli sebagai aktor lapangan yang akan membiaskan tujuan yang setidaknya akan tercapai. Dilain Pihak sang Kyia yang diimingi dengan Jabatan Bupati sangat tertarik untuk menerima tantangan ini. Padahal kalau sang Kyia cukup arif dan bijak maka upaya yang dilakukan oleh Sang Kyia adalah mendukung secepatnya pengakuan formal tentang Kabupaten Sumbawa Barat ini. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan idealisme awal untuk menggolkan Sumbawa Barat, kalau saat ini Sumbawa Barat hanya dijadikan sebagai ladang untuk menempatkan kekuasaan niscaya kondisi yang akan datang tidak lebih baik dari kondisi Sumbawa besar saat ini. Apa yang didapatkan hanyalah duplikasi kekuasaan kelompok yang berkonotasi tingkah laku Katak, keatas menyembah, kesamping menyingkirkan dan kebawah menginjak.
Kalau kita menelusuri kebijakan yang ada di Sumbawa Besar, kehadiran Sumbawa Barat setidaknya akan memberikan imbal yang cukup menyakitkan bagi penguasa saat ini. Yang mereka pikirkan adalah besarnya kontribusi yang akan hilang dari Sumbawa besar, sehingga berbagai upaya dilakukan agar terbetuknya Sumbawa Barat diulurkan atau bahkan digagalkan saja. Upaya penggagalan ini akan mengena jika mereka menerapkan politik adu domba dalam beberapa komponen Sumbawa Barat. Dan ini sangat disayangkan ternyata Kyia Zulkifli yang sengaja ditokohkan saat ini menjadi bagian dari konspirasi penggagalan ini. Andaikata sang Kyia berpikir secara rasional dan fair maka dengan lapang dada apa yang diputuskan oleh Tim Pengkajian formal akan diterimanya.
Dengan diangkatnya wacana baru tentang batas wilayah Sumbawa Barat dan Sang Kyia sebagai tokoh utama dalam pergerakan ini yang akan menjadi Bupati sudah tentu berbagai upaya pembodohan akan dilakukan dan telah dilakukan. Apa yang dilakukan di Sateluk, hanyalah sebuah opera sabun yang telah diskenariokan sebelumya. Dengan sangat terlatih kelompok ini seolah-olah membuat sebuah pertemuan penyerapan aspirasi di Seteluk. Rekayasa disepakati bahwa beberapa orang akan mempertahankan Alas sebagai Ibukota Kabupaten Baru ini, padahal orang tersebut merupakan bagian dari rekayasa ini. Maka kesempatan itulah digunakan untuk membalikkan opini bahwa Alas dengan aklamasi ditolak sebagai Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat. Persoalan letak dimana ibu kota ini akan terlihat krusial jiga tujuan gerakan yang ada ditujuan untuk menempatkan wilayahnya sebagai ibu kota kabupaten. Salah satu rumusan yang akan dikeluarkan oleh Tim Pengkajian Pemekaran Wilayah adalah layak tidaknya sebuah wilayah untuk dijadikan ibu kota. Seharusnya sang kyia berpikir arif dan akademik sesuai dengan seabrek gelar yang disandangnya, jika sang Kyia masih meragukan validasi keputusan Tim Pengkajian, sang Kyia berhak mengajukan Tim indipenden untuk menilai wilayah yang layak dijadikan Ibukota Kabupaten. Tim ini bisa saja berasal dari Universitas seperti Brawijaya, Unpad, ITB, UGM, IPB, Unram maupun lembaga lainnya. Bukan mengarahkan opini berdasarkan mosi tidak percaya yang direkayasa.
Akan sangat kerdil pola pikir kita jika komponen dari Alas mengklaim wilayahnya sebagai wilayah yang cocok sebagai ibu kota, begitu juga komponen dari Taliwang mengatakan hal serupa. Bukankan proses dialog yang selama ini disepakati bahwa Ibukota Kabupaten akan dicari dititik netral seperti halnya wilayah samarekat yang akan menjadi wilayah pengembangan baru. Begitu pula ketika kita membicarakan siapa yang cocok menjadi Bupati, maka gerbang kegagalan Sumbawa Barat akan terbuka. Siapa yang disalahkan ? sang Kyia, sudah tentu tidak. Kita semua yang menjadi salah. Karena kita tidak bisa menyadarkan sang kyia mana seharusnya jalan yang benar. Kita tidak perlu terpatron dengan status yang melekat dalam diri Zylkifli sebagai seorang Kyai. Manusia adalah tetap manusia dia tidak akan akan berubah menjadi seorang malaikat yang terbebas dari dosa dan kehilalafan. Kitalah yang perlu secara persuasif menyadarkan sang Kyia ini. Bukankan Tobat Nasuha masih terbuka ? Allah akan menerima tobat dari Hambanya.
Sadarkah sang Kyia bahwa dirinya menjadi korban politik adu domba……….wallahualam.
Tempatkan diri kita pada tempat yang sesuai dengan porsinya, Dewan akan menyampaikan aspirasi rakyatnya, Pemerintah akan melaksanakan amanat rakyatnya, Kyia atau tokoh agama akan membimbing rakyatnya/umatnya. Bukankah porsi ini semakin rancu jika para tokoh agama mulai tertarik menjadi seorang politikus ? kehancuran sudah ada didepan mata kita.
Bandung, 19 Mei 2002
Arif HIdayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda