“ Bangsa akan Layu, Pengetahuan akan menang” Alvin dan Heidi Tofler
Sederhana saja, apakah kita sempat berpikir dua puluh tahun kedepan bagi generasi kita ? seberapa besar warisan yang kita tinggalkan untuk mereka ? atau hanya beban materi dan moril dari dosa kumulatif generasi sekarang ? atau ekstremnya kita berpikir Missing link itu akan muncul dalam lima tahun kedepan. Sudah tentu proses genocide akan teraplikasikan oleh bangsa itu sendiri.Generasi edan selalu muncul dikala moment pegangan moral bias dari pribadi masing-masing. Disaat kampanye mengedepankan pengembangan SDM marak, kita terbawa dalam kampanye tersebut. Sungguh ironis semuanya hanya paradok untuk menunjukkan niat baik. Actionnya hanya jawaban ragu-ragu.
Generasi masa depan Sumbawa akan hilang ! Missing link itu mulai diciptakan dari sekarang. Kebijakan formal Eksekutif dan legeslatif sumbawa sudah menunjukkan niat baik, namun itu hanya sebatas kamuflase biasa. Teropong itu terlihat dikala penyusunan anggaran tahun sekarang ( 2001) di legeslatif Sumbawa. Betapa minimnya perhatian kedua lembaga tersebut melihat betapa pentingnya pengembangan Sumber daya Manusia ( SDM ) sebagai aset yang bisa mempertahankan masa depan Sumbawa. Dalam kaca mata sosial pendekatan yang dipakai oleh eksekutif Sumbawa ( Bupati ) hanya sebagai kampanye lipstik. Dari sekian banyak program yang ditawarkan pengembangan SDM merupakan program prioritas, namun begitu menyedihkan dikala program tersebut akan direalisasikan. Alasan klise selalu bermunculan “kita kekurangan dana”. Padahal dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan SDM sumbawa hanya mengucur untuk program balas budi kroni Bupati Sumbawa.
Pembahasan Anggaran bagi sumbawa sedang di laksanakan pada saat ini. Ada kendala tekhnis yang sangat krusial dalam lembaga legeslatif Sumbawa. Kroni-kroni Latief Majid yang bercokol di DPRD merupakan penghambat untuk menggolkan program pengembangan SDM yang beroreintasi pada pemihakan rakyat Sumbawa. Sebenarnya simpul kesadaran mereka sudah muncul namun batasan yang ditujukan masih berputar untuk kepentingan penguasa Sumbawa.
Dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif ke legeslatif terdapat rancangan anggaran yang mungkin luput dari perhatian kita. SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH diajukan untuk program kursus Lemhanas. Untuk siapa kursus tersebut ? sebuah pertanyaan sederhana. Jawabannya untuk Bupati Sumbawa dan Ketua DPRD Sumbawa yang sudah dipecat dari partainya. Dalam tataran berpikir kedepan mengapa individu yang dikirim ke Lemhanas tersebut bukannya calon-calon pemimpin Sumbawa kedepan ? bukankah kita sepakat untuk mempersiapkan regenerasi pemimpin sumbawa untuk mengantikan pemimpin kita yang tidak becus saat ini ? atau lebih sistimatisnya dana sebesar itu untuk memberikan beasiswa kepada Pegawai negeri di Sumbawa untuk melanjutkan studinya. Dalam perhitungan matematis dana sebesar itu Pemda Sumbawa dapat mengirimkan 20 Orang pegawai Negeri untuk melanjutkan studi di Bandung dalam waktu satu tahun.
Sebagai kilas balik internal eksekutif Sumbawa, betapa menyedihkan ketika kita membicarakan kesejahteraan dan dukungan kepada duta-duta Sumbawa ( pegawai Negeri ) yang saat ini menempuh Studinya di beberapa perguruan tinggi di Bandung. Pada tahun yang lalu ( 2000 ) mereka diberikan Tunjangan Belajar ( TB ) sebesar Rp. 4,25 Juta ( empat juta dua ratus lima puluh ribu ) per orang dalam tiap tahun. Meskipun mereka hanya menerima bersih Rp. 4,15 Juta ( empat juta seratus lima puluh ribu ). Biaya tersebut dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikan selama setahun di Bandung. Dalam tahun sekarang, seharusnya logika berpikir akan ada kenaikan karena faktor inflasi. Ternyata itu hanya logika yang salah. Pemda Sumbawa hanya menganggarkan sebesar Rp. 3.5 Juta ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ). Sangat menggelikan. Mana priopritas program SDM pemda Sumbawa ? rasanya sangat diragukan niat baik tersebut. Belum lagi dengan kenyataan bahwa tahun sekarang ( 2001 ) Pemda Sumbawa tidak mengirimkan pegawainya untuk melanjutkan studinya baik kejenjang Diploma maupun Sarjana. Baru perencanaan Pemda Sumbawa akan menganggarkan dana untuk program S2 dan S3 masing-masing untk satu orang saja. Itupun cukup berpolemik, karena orang yang akan dikirim melanjutkan studinya merupakan kroni-kroni Latief Majid. Rasionalitas berpikir kita kembalikan, apakah kebutuhan S2 dan S3 sudah sangat mendesak bagi Sumbawa ? bukankah mempersipakan lini terdepan pegawai Sumbawa lebih strategis di Bandingkan dengan mempersipkan S2 dan S3 serta keikutsertaan di kursus Lemhanas saat ini.
Tesis sosiolagi mengapa kenyataan ini berlaku di Sumbawa tak lain masih sangat diupengaruhi oleh Budaya lokal pemimpin-peminpin Sumbawa. Ada rasa kecemburuan dan ketakutan jika junior mereka mendapat pendidikan dan kesempatan yang lebih tinggi maka Senior yang ada saat ini tidak akan kebagian peran. Sungguh sempit pemikiran mereka. Dalam tataran objektivitas pemikiran paradigma lama memang masih bercokol di Pemda Sumbawa. Terutama orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan SDM sumbawa itu sendiri. Mereka adalah orang-orang tua yang memegang posisi kunci di Pemda yang erat sekali kaitannya dengan kepengawaian atau SDM. Ada ketakutan mendasar mereka sangat takut untuk digusur oleh generasi muda yang masih energik dan siap membawa perubahan.
Akan sangat menjadi kecelakaan sejarah, andaikata dalam pemerintahan Latief Majid yang belum tentu berakhir sampai 2004 pengembangan SDM dan regenerasi pemimpin Sumbawa tidak di mulai dari sekarang, maka Sumbawa akan menjadi Underdog dalam segala bidang. Penguasa sekarang harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka bagi generasi kedepan.
Bandung, 07 Maret 2001
Arif Hidayat
Pembahasan Anggaran bagi sumbawa sedang di laksanakan pada saat ini. Ada kendala tekhnis yang sangat krusial dalam lembaga legeslatif Sumbawa. Kroni-kroni Latief Majid yang bercokol di DPRD merupakan penghambat untuk menggolkan program pengembangan SDM yang beroreintasi pada pemihakan rakyat Sumbawa. Sebenarnya simpul kesadaran mereka sudah muncul namun batasan yang ditujukan masih berputar untuk kepentingan penguasa Sumbawa.
Dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif ke legeslatif terdapat rancangan anggaran yang mungkin luput dari perhatian kita. SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH diajukan untuk program kursus Lemhanas. Untuk siapa kursus tersebut ? sebuah pertanyaan sederhana. Jawabannya untuk Bupati Sumbawa dan Ketua DPRD Sumbawa yang sudah dipecat dari partainya. Dalam tataran berpikir kedepan mengapa individu yang dikirim ke Lemhanas tersebut bukannya calon-calon pemimpin Sumbawa kedepan ? bukankah kita sepakat untuk mempersiapkan regenerasi pemimpin sumbawa untuk mengantikan pemimpin kita yang tidak becus saat ini ? atau lebih sistimatisnya dana sebesar itu untuk memberikan beasiswa kepada Pegawai negeri di Sumbawa untuk melanjutkan studinya. Dalam perhitungan matematis dana sebesar itu Pemda Sumbawa dapat mengirimkan 20 Orang pegawai Negeri untuk melanjutkan studi di Bandung dalam waktu satu tahun.
Sebagai kilas balik internal eksekutif Sumbawa, betapa menyedihkan ketika kita membicarakan kesejahteraan dan dukungan kepada duta-duta Sumbawa ( pegawai Negeri ) yang saat ini menempuh Studinya di beberapa perguruan tinggi di Bandung. Pada tahun yang lalu ( 2000 ) mereka diberikan Tunjangan Belajar ( TB ) sebesar Rp. 4,25 Juta ( empat juta dua ratus lima puluh ribu ) per orang dalam tiap tahun. Meskipun mereka hanya menerima bersih Rp. 4,15 Juta ( empat juta seratus lima puluh ribu ). Biaya tersebut dipergunakan untuk biaya hidup dan pendidikan selama setahun di Bandung. Dalam tahun sekarang, seharusnya logika berpikir akan ada kenaikan karena faktor inflasi. Ternyata itu hanya logika yang salah. Pemda Sumbawa hanya menganggarkan sebesar Rp. 3.5 Juta ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ). Sangat menggelikan. Mana priopritas program SDM pemda Sumbawa ? rasanya sangat diragukan niat baik tersebut. Belum lagi dengan kenyataan bahwa tahun sekarang ( 2001 ) Pemda Sumbawa tidak mengirimkan pegawainya untuk melanjutkan studinya baik kejenjang Diploma maupun Sarjana. Baru perencanaan Pemda Sumbawa akan menganggarkan dana untuk program S2 dan S3 masing-masing untk satu orang saja. Itupun cukup berpolemik, karena orang yang akan dikirim melanjutkan studinya merupakan kroni-kroni Latief Majid. Rasionalitas berpikir kita kembalikan, apakah kebutuhan S2 dan S3 sudah sangat mendesak bagi Sumbawa ? bukankah mempersipakan lini terdepan pegawai Sumbawa lebih strategis di Bandingkan dengan mempersipkan S2 dan S3 serta keikutsertaan di kursus Lemhanas saat ini.
Tesis sosiolagi mengapa kenyataan ini berlaku di Sumbawa tak lain masih sangat diupengaruhi oleh Budaya lokal pemimpin-peminpin Sumbawa. Ada rasa kecemburuan dan ketakutan jika junior mereka mendapat pendidikan dan kesempatan yang lebih tinggi maka Senior yang ada saat ini tidak akan kebagian peran. Sungguh sempit pemikiran mereka. Dalam tataran objektivitas pemikiran paradigma lama memang masih bercokol di Pemda Sumbawa. Terutama orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan SDM sumbawa itu sendiri. Mereka adalah orang-orang tua yang memegang posisi kunci di Pemda yang erat sekali kaitannya dengan kepengawaian atau SDM. Ada ketakutan mendasar mereka sangat takut untuk digusur oleh generasi muda yang masih energik dan siap membawa perubahan.
Akan sangat menjadi kecelakaan sejarah, andaikata dalam pemerintahan Latief Majid yang belum tentu berakhir sampai 2004 pengembangan SDM dan regenerasi pemimpin Sumbawa tidak di mulai dari sekarang, maka Sumbawa akan menjadi Underdog dalam segala bidang. Penguasa sekarang harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka bagi generasi kedepan.
Bandung, 07 Maret 2001
Arif Hidayat
0 komentar:
Posting Komentar
Terima Kasih Tas Komentar Anda